Yeonggwang Raih Sertifikasi Kota Layak Anak UNICEF, Tanda Baru Perubahan Bahasa Administrasi di Korea Selatan
Dari Sertifikasi Daerah ke Perubahan Cara Pandang terhadap Anak
Kabar dari Yeonggwang-gun, sebuah wilayah administratif tingkat kabupaten di Korea Selatan, sekilas mungkin terdengar seperti berita birokrasi biasa: daerah ini resmi memperoleh sertifikasi perdana sebagai Kota Ramah Anak UNICEF. Namun bila dicermati lebih jauh, pencapaian ini memuat pesan sosial yang jauh lebih besar. Bukan semata soal plakat, pengakuan internasional, atau capaian pemerintah lokal, melainkan soal pergeseran cara sebuah pemerintahan daerah memandang anak-anak. Di balik sertifikasi itu, ada perubahan bahasa administrasi: dari melihat anak sebagai penerima layanan semata menjadi warga yang memiliki hak, suara, dan posisi dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks Korea Selatan, perubahan ini penting. Selama bertahun-tahun, diskusi tentang anak kerap berputar pada pendidikan, pengasuhan, angka kelahiran yang rendah, dan beban keluarga muda. Fokusnya sering sangat fungsional: bagaimana membuat anak aman, sehat, dan berprestasi. Semua itu tentu penting. Tetapi model Kota Ramah Anak UNICEF mendorong pertanyaan yang lebih mendasar: apakah anak didengar, apakah kebijakan publik dirancang dari sudut pandang mereka, dan apakah pemerintah setempat memiliki sistem yang memungkinkan suara anak masuk ke proses resmi.
Bagi pembaca Indonesia, kerangka ini terasa akrab sekaligus menantang. Kita mengenal istilah kabupaten/kota layak anak dan sudah lama membicarakan hak anak dalam kebijakan publik. Namun dalam praktik sehari-hari, baik di Indonesia maupun Korea, anak masih sering diposisikan sebagai objek kebijakan. Mereka diajak hadir dalam acara seremonial, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam perumusan masalah. Karena itu, berita dari Yeonggwang menarik bukan karena wilayah ini besar atau terkenal, melainkan karena ia menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengubah cara kerja dari dalam.
Yeonggwang dinilai membangun struktur yang relatif utuh: ada komite partisipasi anak, ada penunjukan advokat atau pembela hak anak, dan ada pendidikan hak anak untuk pejabat birokrasi tingkat pimpinan. Artinya, yang dibangun bukan hanya fasilitas fisik seperti taman bermain atau pusat pengasuhan, melainkan juga sistem agar perspektif anak masuk ke meja rapat pemerintahan. Di sinilah makna sertifikasi itu menjadi relevan sebagai berita sosial hari ini.
Dalam banyak kasus, berita daerah sering kalah gaung dibanding isu politik nasional atau perkembangan industri hiburan Korea yang lebih akrab dengan publik Indonesia. Padahal, justru dari kabar-kabar seperti inilah kita bisa membaca arah perubahan masyarakat Korea. Jika selama ini Hallyu memperkenalkan Korea lewat drama, musik, kuliner, dan kecantikan, maka berita tentang kebijakan ramah anak memperlihatkan sisi lain: bagaimana negara itu berusaha menata masa depannya lewat administrasi lokal dan tata kelola yang lebih peka terhadap hak warga termuda.
Apa Itu Kota Ramah Anak UNICEF dan Mengapa Penting
Istilah UNICEF Child Friendly City atau Kota Ramah Anak UNICEF merujuk pada model pemerintahan lokal yang berupaya mewujudkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UN Convention on the Rights of the Child. Konvensi ini tidak sekadar menyatakan bahwa anak harus dilindungi. Lebih dari itu, anak dipandang sebagai subjek hak: berhak menyampaikan pendapat, didengar dalam perkara yang menyangkut hidup mereka, tumbuh di lingkungan aman, mengakses layanan dasar, dan diperlakukan dengan martabat.
Kalau dijelaskan dengan bahasa yang lebih dekat bagi pembaca Indonesia, konsep ini mirip pergeseran dari pendekatan “kasihan anak” ke pendekatan “hak anak”. Dalam pendekatan pertama, anak sering dibayangkan sebagai pihak yang harus dibantu oleh orang dewasa. Dalam pendekatan kedua, anak tetap membutuhkan perlindungan, tetapi juga diakui punya suara yang sah. Bedanya sangat besar. Ketika berbicara soal hak, pemerintah tidak cukup mengatakan sudah memberi bantuan atau fasilitas. Pemerintah harus bertanya apakah anak betul-betul bisa mengaksesnya, memahaminya, merasa aman, dan punya ruang untuk menyampaikan pengalaman mereka.
Model Kota Ramah Anak juga penting karena mengubah fokus dari proyek-proyek terpisah menjadi ekosistem kebijakan. Sebuah kota atau kabupaten tidak bisa disebut ramah anak hanya karena memiliki taman bermain baru atau satu gedung pusat layanan. Ukurannya lebih luas: bagaimana jalur pergi ke sekolah, bagaimana keamanan ruang publik, bagaimana informasi layanan pemerintah disampaikan, bagaimana keluhan anak ditangani, dan bagaimana orang dewasa di institusi publik memahami hak anak. Dengan kata lain, yang diukur bukan hanya infrastruktur, tetapi juga budaya birokrasi.
Di banyak negara, termasuk Korea Selatan, konsep ini semakin mendapat perhatian karena pemerintah lokal menyadari bahwa kualitas hidup keluarga tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Daerah yang nyaman untuk anak umumnya juga lebih nyaman bagi keluarga, pengasuh, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia. Jalan yang aman bagi anak berjalan kaki ke sekolah, misalnya, pada saat yang sama juga lebih aman bagi lansia. Informasi publik yang sederhana dan mudah dipahami anak sering kali juga lebih mudah diakses oleh warga secara umum. Jadi, kebijakan ramah anak pada dasarnya bukan kebijakan sempit, melainkan ukuran kedewasaan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, sertifikasi yang diterima Yeonggwang bukan sekadar prestasi administratif. Ini adalah tanda bahwa wilayah tersebut dianggap telah menempatkan hak anak sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan. Sertifikasi tentu bukan garis akhir. Namun ia memberi sinyal kuat tentang standar yang diadopsi dan arah yang ingin dituju pemerintah daerah tersebut.
Mengapa Yeonggwang Dinilai Layak: Bukan Hanya Soal Fasilitas
Yang membuat kasus Yeonggwang menonjol adalah unsur-unsur yang mendapat penilaian positif bukan semata fasilitas yang terlihat mata, tetapi mekanisme yang memungkinkan suara anak hadir di dalam proses pemerintahan. Salah satu yang disorot adalah keberadaan komite partisipasi anak. Dalam kerangka ini, anak-anak tidak hanya diundang untuk mendengarkan penjelasan pemerintah, melainkan diberi saluran untuk mengemukakan pengalaman dan kebutuhan mereka.
Bagi orang dewasa, persoalan sehari-hari anak kadang tampak kecil. Namun dari sudut pandang anak, hal-hal seperti jalur penyeberangan dekat sekolah, pencahayaan di jalan lingkungan, kebersihan toilet umum, area tunggu bus, atau keberadaan ruang bermain yang benar-benar bisa dipakai, bisa menjadi persoalan besar. Anak juga sering lebih jujur menyampaikan apa yang membuat mereka tidak nyaman. Justru karena itu, forum partisipasi anak menjadi penting. Ia membantu pemerintah melihat detail kehidupan kota yang sering luput dari kacamata orang dewasa.
Selain itu, Yeonggwang juga dinilai membangun sistem melalui penunjukan advokat hak anak. Dalam praktik administrasi, kelompok yang suaranya kecil kerap kalah oleh prosedur, bahasa teknis, dan pertimbangan anggaran. Anak-anak jelas termasuk kelompok yang sulit mewakili diri secara formal. Kehadiran figur atau mekanisme advokasi membuat perspektif anak tidak hilang ketika kebijakan dibahas di meja birokrasi. Ini penting karena pemerintahan modern tidak hanya diukur dari seberapa cepat membuat program, tetapi juga seberapa adil ia memberi ruang bagi kelompok yang tidak punya kekuatan representasi besar.
Unsur lain yang tak kalah penting adalah pelatihan hak anak bagi pejabat pimpinan. Ini mungkin terdengar sangat administratif, tetapi justru di sinilah letak perubahan yang paling mendalam. Di banyak tempat, program ramah anak berhenti di tingkat slogan karena pejabat pengambil keputusan masih memandang isu anak sebagai urusan satu dinas tertentu. Padahal, dampak kebijakan terhadap anak muncul di berbagai sektor: transportasi, tata ruang, budaya, keselamatan, pendidikan, bahkan digitalisasi layanan publik. Ketika pejabat pimpinan dibekali perspektif hak anak, pertanyaan yang mereka ajukan bisa berubah. Bukan lagi hanya “apakah program ini efisien?”, tetapi juga “bagaimana dampaknya bagi anak?”
Yeonggwang dengan demikian dinilai bukan karena memiliki satu proyek unggulan, melainkan karena menyusun kerangka kerja yang lebih sistematis. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa kota ramah anak bukan agenda sesaat atau kampanye citra, melainkan upaya menata proses pemerintahan agar lebih peka dan partisipatif. Bagi wilayah tingkat kabupaten, pendekatan semacam itu punya arti strategis karena kebijakan lokal adalah titik terdekat antara warga dan negara.
Dari Objek Kebijakan Menjadi Warga Kecil yang Didengar
Salah satu gagasan terpenting dari perkembangan ini adalah perubahan posisi anak dalam kebijakan publik. Anak selama ini hampir selalu dipandang sebagai penerima manfaat. Mereka menerima pendidikan, perlindungan, vaksinasi, ruang bermain, atau bantuan sosial. Semua itu benar dan perlu. Namun ketika anak hanya diposisikan sebagai penerima, hubungan yang terbentuk tetap sepihak. Orang dewasa memutuskan, anak menerima. Kota Ramah Anak mencoba memecah pola tersebut.
Di Korea Selatan, perubahan ini memiliki bobot sosial tersendiri. Masyarakat Korea dikenal memiliki struktur sosial yang cukup hierarkis, dengan penghormatan kuat pada usia, senioritas, dan otoritas. Dalam budaya seperti itu, memberikan ruang partisipasi kepada anak bukan perkara sederhana. Secara budaya, anak cenderung dididik untuk mendengar, disiplin, dan mengikuti arahan. Karena itu, ketika pemerintah lokal mulai mengadopsi bahasa hak anak dan partisipasi anak, yang berubah bukan hanya prosedur, tetapi juga cara masyarakat memahami relasi antara orang dewasa dan anak.
Pembaca Indonesia mungkin dapat membandingkannya dengan situasi di sekolah atau lingkungan tempat tinggal kita. Kita sering mengatakan anak-anak harus berani berpendapat, tetapi pada saat yang sama masih mudah memotong ucapan mereka dengan kalimat seperti “nanti dulu, orang tua lebih tahu”. Dalam banyak keluarga dan institusi, suara anak dipuji secara simbolis tetapi belum tentu dijadikan bahan pertimbangan nyata. Karena itu, kabar dari Yeonggwang relevan juga bagi kita: partisipasi anak bukan berarti membiarkan anak mengambil alih keputusan, melainkan mengakui bahwa pengalaman mereka penting untuk kualitas keputusan orang dewasa.
Konsep ini sangat terasa dalam isu-isu keseharian. Anak yang berjalan kaki ke sekolah, misalnya, lebih tahu titik mana yang terasa berbahaya. Anak yang menggunakan perpustakaan umum tahu apakah tempat itu ramah bagi mereka. Remaja tahu apakah ruang publik memberi rasa nyaman atau justru membuat mereka merasa diawasi dan tidak diterima. Jika pemerintah hanya memakai sudut pandang orang dewasa, kebijakan yang lahir sering terlihat rapi di atas kertas, tetapi kurang terasa relevan dalam praktik.
Itulah mengapa perubahan bahasa administrasi menjadi penting. Ketika birokrasi mulai berbicara tentang hak anak, partisipasi anak, dan dampak kebijakan terhadap anak, yang terjadi sesungguhnya adalah reposisi anak sebagai warga komunitas. Dalam bahasa sederhana, anak tidak lagi sekadar “ditolong”, tetapi “dihitung keberadaannya”. Bagi sebuah pemerintahan lokal, ini merupakan langkah besar.
Pentingnya Pendidikan Hak Anak bagi Pejabat, Bukan Hanya bagi Anak
Sering kali ketika hak anak dibicarakan, fokus publik langsung tertuju pada anak-anak: apakah mereka tahu haknya, apakah mereka berani berbicara, apakah mereka mendapat layanan. Padahal, keberhasilan perlindungan dan partisipasi anak justru sangat ditentukan oleh orang dewasa yang memegang kewenangan. Karena itu, langkah Yeonggwang memberikan pendidikan hak anak kepada pejabat pimpinan patut dibaca sebagai kebijakan kunci, bukan pelengkap.
Dalam sistem pemerintahan, pejabat pimpinan adalah pihak yang menentukan prioritas. Mereka memutuskan program mana yang didahulukan, dinas mana yang harus bekerja sama, indikator apa yang dianggap penting, dan bagaimana anggaran dibelanjakan. Bila mereka memandang isu anak sebagai isu pinggiran, maka program ramah anak akan mudah terjebak dalam bentuk seremonial. Sebaliknya, bila mereka memahami hak anak sebagai prinsip lintas sektor, maka perspektif itu bisa masuk ke seluruh kebijakan daerah.
Aspek ini sangat menarik bila dikaitkan dengan budaya birokrasi Asia Timur, termasuk Korea Selatan, yang terkenal disiplin, terstruktur, dan kuat pada hierarki internal. Di lingkungan seperti ini, perubahan sikap pimpinan sering menjadi penentu berhasil tidaknya sebuah agenda. Maka pelatihan untuk pejabat bukan hal teknis kecil, melainkan cara menggeser pola pikir dari atas. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan mengapa Yeonggwang dinilai membangun fondasi yang cukup kokoh.
Kalau ditarik ke pengalaman Indonesia, kita juga sering melihat bahwa kualitas program daerah sangat bergantung pada sejauh mana kepala daerah dan jajaran pimpinan benar-benar memahami substansi isu. Sebuah daerah bisa punya slogan ramah anak, tetapi bila pejabatnya tetap memandang kebutuhan anak sebagai urusan tambahan, hasilnya tidak akan jauh. Pelajaran dari Yeonggwang adalah: kebijakan yang ramah anak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa administrasi resmi, target kinerja, koordinasi antarinstansi, dan proses evaluasi yang konsisten.
Dengan kata lain, hak anak tidak cukup diajarkan kepada anak di sekolah. Hak anak juga harus dipahami oleh para perancang kota, pengelola transportasi, petugas pelayanan publik, aparat keamanan lokal, hingga pejabat yang menandatangani anggaran. Ketika seluruh sistem mengenali standar yang sama, perubahan menjadi lebih mungkin terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Apa Artinya bagi Korea Selatan dan Mengapa Menarik bagi Indonesia
Bagi Korea Selatan, sertifikasi yang diterima Yeonggwang datang pada saat negara itu terus bergulat dengan tantangan demografi, biaya hidup, dan kualitas hidup keluarga muda. Dalam perdebatan publik Korea, rendahnya angka kelahiran sering dibahas dari sisi ekonomi: mahalnya perumahan, biaya pendidikan, atau ketatnya kompetisi sosial. Namun kota ramah anak menunjukkan sisi lain dari diskusi tersebut. Kualitas hidup anak dan keluarga tidak hanya ditentukan oleh uang, tetapi juga oleh lingkungan yang memberi rasa aman, dihargai, dan didengar.
Ini juga menjelaskan mengapa berita semacam ini penting meski datang dari daerah, bukan dari Seoul. Selama ini citra Korea di mata publik internasional sangat didominasi ibu kota, industri budaya pop, dan teknologi tinggi. Tetapi masa depan sebuah negara tidak dibangun hanya dari kota besar. Ia juga dibentuk oleh kabupaten dan kota kecil yang berusaha menerjemahkan norma global ke dalam kehidupan lokal. Dalam hal ini, Yeonggwang memberi contoh bagaimana standar internasional seperti Konvensi Hak Anak PBB bisa diolah menjadi praktik pemerintahan sehari-hari.
Bagi Indonesia, ada beberapa lapisan pelajaran. Pertama, kita bisa melihat pentingnya membedakan antara kebijakan yang berfokus pada output fisik dan kebijakan yang membangun sistem partisipasi. Membangun taman bermain itu perlu, tetapi mendengar apakah taman itu aman, inklusif, dan benar-benar dipakai anak juga sama pentingnya. Kedua, kita diingatkan bahwa hak anak tidak berhenti pada sektor pendidikan atau perlindungan sosial. Ia berkaitan dengan tata ruang, transportasi, komunikasi publik, hingga etika pelayanan negara.
Ketiga, pengalaman Korea menunjukkan bahwa pemerintah lokal bisa menjadi laboratorium perubahan. Tidak semua transformasi harus menunggu kebijakan nasional yang besar. Daerah dapat memulai dari mekanisme sederhana: forum partisipasi, penguatan advokasi, pelatihan internal, dan evaluasi berbasis pengalaman warga. Dari sana, budaya kebijakan yang lebih ramah anak bisa tumbuh perlahan.
Dalam konteks Indonesia yang sangat beragam, pendekatan ini relevan karena setiap daerah punya karakter berbeda. Kebutuhan anak di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya tentu berbeda dengan kebutuhan anak di kabupaten pesisir, daerah perbatasan, atau wilayah pegunungan. Karena itu, model yang menempatkan anak sebagai sumber informasi tentang lingkungannya sendiri menjadi sangat berharga. Pemerintah tidak lagi hanya menyalurkan program, tetapi belajar mendengar.
Tantangan Setelah Sertifikasi: Partisipasi Tidak Boleh Berhenti di Seremoni
Meski begitu, sertifikasi bukan jaminan bahwa semua persoalan selesai. Tantangan terbesar dari konsep Kota Ramah Anak di mana pun adalah memastikan partisipasi tidak berhenti pada bentuk formal. Komite bisa dibentuk, advokat bisa ditunjuk, pelatihan bisa diadakan. Namun pertanyaan pentingnya tetap sama: apakah suara anak benar-benar memengaruhi keputusan? Apakah ada umpan balik ketika usulan mereka tidak bisa diwujudkan? Apakah prosesnya berlangsung rutin dan dapat diakses, bukan hanya saat penilaian berlangsung?
Inilah titik yang akan menentukan apakah pengakuan yang diterima Yeonggwang menjadi simbol kosong atau fondasi perubahan jangka panjang. Pemerintahan yang sungguh ramah anak harus mampu menunjukkan hubungan antara partisipasi dan hasil. Jika anak mengeluhkan jalur sekolah yang tidak aman, apakah ada tindak lanjut? Jika remaja meminta ruang publik yang lebih terbuka dan tidak stigmatis, apakah pemerintah mau meninjau desain kebijakan? Jika usulan tidak dapat dilaksanakan, apakah penjelasannya diberikan dengan bahasa yang bisa dipahami?
Aspek lain yang juga penting adalah keberlanjutan. Sering kali, inisiatif progresif sangat bergantung pada kepemimpinan satu periode atau semangat segelintir pejabat. Ketika pimpinan berganti, program melemah. Karena itu, kekuatan sesungguhnya dari model seperti Yeonggwang terletak pada seberapa jauh prinsip ramah anak dilembagakan ke dalam aturan, prosedur, indikator kinerja, dan budaya kerja. Semakin terinstitusionalisasi sebuah gagasan, semakin besar peluangnya bertahan.
Bagi masyarakat luas, ukuran keberhasilan pada akhirnya sederhana: apakah anak-anak di wilayah itu merasa lebih aman, lebih didengar, dan lebih dihargai? Apakah orang tua melihat perubahan nyata dalam kualitas layanan dan ruang publik? Apakah sekolah, fasilitas umum, dan lingkungan sekitar benar-benar lebih sensitif terhadap kebutuhan anak? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu mengarah ke perbaikan, maka sertifikasi memiliki makna yang hidup.
Kabar dari Yeonggwang memang bukan berita heboh seperti comeback idol K-pop atau skandal industri hiburan yang biasanya ramai di lini masa. Namun justru karena tenang dan administratif, berita ini memperlihatkan perubahan yang mungkin lebih tahan lama. Di tengah citra Korea sebagai masyarakat cepat, kompetitif, dan sangat terpusat pada prestasi, ada upaya di tingkat lokal untuk berkata bahwa masa depan juga ditentukan oleh cara negara mendengar warganya yang paling muda.
Pada akhirnya, nilai sebuah kota bukan hanya terletak pada gedung tinggi, pusat belanja, atau kecepatan pertumbuhan ekonomi. Kota yang baik adalah kota yang membuat anak merasa mereka punya tempat di dalamnya. Dengan sertifikasi perdana dari UNICEF, Yeonggwang mengirim pesan bahwa administrasi lokal pun bisa belajar memakai kacamata anak. Bagi pembaca Indonesia, ini bukan sekadar berita dari Korea Selatan, melainkan pengingat bahwa kebijakan publik yang baik selalu dimulai dari pertanyaan sederhana: apakah warga yang paling mudah diabaikan sudah benar-benar didengar.
댓글
댓글 쓰기