WHO Kembali Percayakan Korea Selatan Pimpin Kerja Sama Layanan Darah: Apa Artinya bagi Kawasan dan Pelajaran untuk Indonesia
Penunjukan ulang yang lebih dari sekadar simbol
Korea Selatan kembali mendapat pengakuan internasional di bidang yang mungkin tidak sepopuler ekspor drama Korea, K-pop, atau kosmetik, tetapi dampaknya jauh lebih mendasar bagi keselamatan manusia: pengelolaan darah. Badan pengelola darah di bawah Palang Merah Korea Selatan atau Korean Red Cross Blood Services resmi kembali ditunjuk sebagai WHO Collaborating Centre, yakni pusat kolaborasi Organisasi Kesehatan Dunia, untuk periode kerja hingga 2030. Ini adalah kali keempat lembaga tersebut memegang status itu, setelah penunjukan pertama pada 2014 dan perpanjangan pada 2018 serta 2022.
Bagi pembaca Indonesia, kabar seperti ini mungkin terdengar teknis, bahkan terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun sesungguhnya, isu darah adalah salah satu fondasi sistem kesehatan modern. Darah dibutuhkan dalam operasi besar, penanganan kecelakaan, terapi kanker, komplikasi persalinan, hingga perawatan pasien penyakit kronis tertentu. Tanpa sistem pengelolaan darah yang aman, stabil, dan cepat merespons keadaan darurat, rumah sakit secanggih apa pun dapat lumpuh saat menghadapi lonjakan kebutuhan.
Penunjukan ulang oleh WHO menunjukkan bahwa Korea Selatan tidak hanya dinilai mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga dianggap layak membantu negara-negara lain, khususnya di kawasan Pasifik Barat, untuk memperkuat kapasitas layanan darah mereka. Dalam bahasa sederhana, Seoul dipercaya bukan hanya sebagai pengguna sistem yang baik, melainkan juga sebagai mitra yang bisa mengajari, mendampingi, dan menolong negara lain membangun standar yang lebih aman.
Makna penting dari status tersebut terletak pada konsistensinya. Empat kali penunjukan bukanlah penghargaan sesaat. Itu menandakan bahwa WHO melihat ada kesinambungan dalam kualitas kelembagaan, kemampuan teknis, dan kontribusi Korea Selatan dalam kerja sama kesehatan internasional. Di tengah banyaknya perbincangan tentang soft power Korea di sektor hiburan, berita ini mengingatkan bahwa pengaruh sebuah negara juga dibangun lewat institusi publik yang bekerja rapi, disiplin, dan dapat dipercaya.
Di Asia, termasuk Indonesia, sering kali pembicaraan mengenai Korea Selatan identik dengan industri budaya populer. Padahal, di balik gemerlap konser idol dan serial yang ramai dibicarakan di media sosial, ada sisi lain dari Korea yang bergerak melalui sistem kesehatan, pendidikan publik, dan tata kelola kebencanaan. Penunjukan WHO ini masuk dalam kategori yang terakhir: kerja keras yang tidak selalu terlihat, tetapi menentukan nyawa banyak orang.
Apa itu WHO Collaborating Centre dan mengapa status ini penting
WHO Collaborating Centre adalah lembaga yang ditunjuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk bekerja sama dalam bidang keahlian tertentu. Status ini bukan berarti lembaga tersebut menjadi kantor WHO, melainkan menjadi mitra resmi yang menjalankan tugas-tugas spesifik berdasarkan kapasitas profesional yang sudah diakui. Bidangnya sangat beragam, mulai dari penyakit menular, keperawatan, keselamatan pasien, hingga layanan transfusi darah.
Dalam kasus Korea Selatan, badan pengelola darah di bawah Palang Merah Korea dipercaya lagi karena dinilai memiliki pengalaman dan standar yang dapat dibagikan kepada negara lain. Tugasnya bukan sekadar memasok darah, melainkan membantu penguatan sistem. Artinya, yang dibangun bukan ketergantungan pada satu negara, tetapi kemampuan tiap negara untuk mengelola darah secara aman dan berkelanjutan di dalam negeri masing-masing.
Bagi WHO, pendekatan seperti ini sangat penting. Organisasi kesehatan global tidak mungkin bekerja sendirian dari kantor pusat atau kantor regional. Mereka membutuhkan simpul-simpul keahlian di berbagai negara yang bisa menjadi pusat pelatihan, rujukan teknis, dan pengembangan kebijakan. Karena itu, penunjukan suatu lembaga sebagai pusat kolaborasi selalu punya bobot politik dan teknis sekaligus: ada pengakuan terhadap kapasitas, tetapi ada juga tanggung jawab untuk terus membuktikan kualitas kerja.
Penunjukan ulang hingga 2030 juga memperlihatkan bahwa sektor darah dipandang sebagai agenda jangka menengah, bukan pekerjaan singkat. Pengelolaan darah tidak selesai dengan membeli peralatan laboratorium atau mengadakan kampanye donor sesaat. Sistem ini membutuhkan rantai yang utuh, mulai dari edukasi masyarakat, rekrutmen donor sukarela, skrining keamanan, pemrosesan komponen darah, distribusi ke fasilitas kesehatan, hingga kesiapsiagaan saat terjadi bencana atau krisis kesehatan.
Di Indonesia, kita mengenal peran Palang Merah Indonesia dan unit donor darah yang menjadi ujung tombak pelayanan. Konteksnya tentu berbeda, baik dari segi skala wilayah, kepadatan penduduk, maupun distribusi fasilitas kesehatan. Namun prinsip dasarnya sama: darah yang aman hanya bisa dijaga oleh sistem yang disiplin, transparan, dan melibatkan partisipasi warga. Karena itu, keputusan WHO terhadap Korea Selatan bukan sekadar kabar luar negeri, melainkan juga cermin tentang seperti apa sistem yang dianggap layak dijadikan rujukan di tingkat internasional.
Tiga tugas utama Korea Selatan dalam mandat baru hingga 2030
Dalam periode penugasan yang baru, ada tiga pekerjaan utama yang akan dijalankan lembaga pengelola darah Korea Selatan bersama WHO. Pertama, memberikan pendidikan dan dukungan teknis untuk memperkuat kapasitas layanan darah di kawasan Pasifik Barat. Kedua, memberi masukan dan konsultasi terkait kesiapsiagaan suplai darah yang aman saat keadaan darurat. Ketiga, mendorong donor darah sukarela tanpa bayaran sebagai fondasi utama ketahanan pasokan darah.
Tugas pertama, yakni pendidikan dan dukungan teknis, mungkin terdengar birokratis, tetapi sebenarnya sangat konkret. Ini mencakup pelatihan sumber daya manusia, berbagi standar operasional, pengembangan sistem mutu, hingga peningkatan prosedur laboratorium dan manajemen distribusi. Tidak semua negara memiliki tingkat kematangan sistem yang sama. Ada yang sudah kuat di kota besar tetapi lemah di daerah, ada yang memiliki stok cukup namun sistem pemantauan belum rapi, ada pula yang masih berjuang membangun kepercayaan publik terhadap donor sukarela.
Dalam konteks itulah pengalaman Korea Selatan menjadi relevan. Negara ini telah lama dikenal memiliki sistem administrasi yang tertata dan budaya kepatuhan prosedural yang relatif tinggi. Di sektor darah, pengalaman mengelola permintaan medis yang kompleks di masyarakat modern bisa menjadi modal untuk menyusun pelatihan yang praktis bagi negara-negara lain. Pelajaran seperti itu tidak harus disalin mentah-mentah, tetapi dapat diadaptasi sesuai kebutuhan lokal.
Tugas kedua menyangkut kesiapsiagaan saat darurat. Ini barangkali bagian yang paling penting setelah dunia melewati pandemi dan berbagai bencana alam yang terus meningkat. Darah adalah komponen yang tidak bisa diproduksi di pabrik. Ia bergantung pada donor manusia, punya masa simpan terbatas, dan harus ditangani lewat rantai mutu yang ketat. Ketika terjadi gempa, banjir besar, wabah, atau kecelakaan massal, kebutuhan darah bisa melonjak mendadak, sementara mobilitas donor dan distribusi justru terganggu. Karena itulah perencanaan sebelum krisis jauh lebih penting daripada reaksi sesudah krisis terjadi.
Di negara seperti Indonesia, pelajaran ini sangat mudah dipahami. Kita hidup di wilayah rawan gempa, letusan gunung api, banjir, dan berbagai situasi darurat kesehatan. Dalam banyak kasus, tantangan terbesar bukan hanya niat baik masyarakat untuk berdonor, melainkan bagaimana memastikan darah yang terkumpul aman, cocok, tersedia tepat waktu, dan bisa sampai ke rumah sakit yang membutuhkan. Kerja sama WHO dengan Korea Selatan menegaskan bahwa isu darah harus masuk dalam kerangka kesiapsiagaan nasional, bukan sekadar layanan rutin harian.
Tugas ketiga, yakni promosi donor sukarela tanpa bayaran, tampak sederhana tetapi justru menjadi jantung dari seluruh sistem. WHO sejak lama mendorong model donor sukarela non-remuneratif karena dianggap paling aman dan berkelanjutan. Ketika donor dilakukan secara sukarela, berulang, dan berdasarkan kesadaran warga, kualitas pasokan darah cenderung lebih terjaga. Sebaliknya, bila sistem terlalu bergantung pada donor pengganti atau insentif yang tidak tepat, risiko ketidakstabilan stok dan masalah keselamatan bisa meningkat.
Korea Selatan kini diminta bukan hanya menjaga praktik tersebut di dalam negeri, melainkan juga ikut mendorongnya di kawasan. Ini menempatkan partisipasi warga sebagai bagian dari agenda kesehatan global. Artinya, tindakan seseorang yang datang ke pusat donor darah untuk menyumbangkan darahnya tidak berhenti sebagai aksi kemanusiaan lokal, tetapi menjadi bagian dari jaringan ketahanan kesehatan yang lebih luas.
Donor sukarela, budaya partisipasi warga, dan tantangan yang juga akrab di Indonesia
Salah satu poin paling menarik dari penunjukan ulang ini adalah penekanan pada donor darah sukarela tanpa bayaran. Dalam praktik kesehatan masyarakat, donor sukarela bukan hanya soal romantisme kepedulian sosial. Ia adalah model yang dianggap paling kuat untuk menjaga kesinambungan pasokan. Ketika orang berdonor karena kesadaran, bukan tekanan atau imbalan, sistem cenderung lebih stabil dalam jangka panjang.
Indonesia tentu tidak asing dengan semangat ini. Kita kerap melihat kegiatan donor darah di kantor, kampus, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, hingga acara komunitas. Dalam momen tertentu, seperti Ramadan, Hari Kemerdekaan, atau saat terjadi bencana besar, ajakan donor darah juga sering menguat di ruang publik. Namun semangat yang muncul secara musiman sering kali belum cukup untuk menjawab kebutuhan sistemik. Stok darah tidak mengikuti kalender viral media sosial; ia harus tersedia setiap hari, termasuk ketika perhatian publik sedang tertuju ke isu lain.
Korea Selatan tampaknya berhasil menjaga donor darah sebagai kebiasaan sosial yang lebih terstruktur. Dalam masyarakat Korea, konsep tanggung jawab kolektif terhadap komunitas cukup kuat, meski tentu dijalankan dalam bentuk yang modern dan institusional. Nilai ini sejalan dengan cara banyak warga Indonesia memahami gotong royong. Bedanya, tantangan kita sering berada pada kesinambungan kebiasaan. Banyak orang bersedia menolong ketika ada seruan mendesak, tetapi tidak semua rutin berdonor sebagai bagian dari gaya hidup kewargaan.
Di sinilah kampanye publik menjadi penting. Jika K-pop punya fandom yang militan dalam mendukung idola, dunia kesehatan membutuhkan semangat serupa dalam bentuk yang jauh lebih nyata manfaatnya bagi masyarakat. Bukan berarti donor darah harus dikemas secara hiburan, tetapi ia perlu dihadirkan sebagai aksi sosial yang dekat dengan identitas generasi muda. Di Korea, pemerintah dan lembaga publik cukup piawai menggabungkan disiplin institusi dengan komunikasi yang relevan bagi warga. Bagi Indonesia, ini menjadi pelajaran bahwa donor darah perlu dibangun sebagai budaya, bukan sekadar event.
Masalah lain yang juga familiar di banyak negara Asia adalah kesenjangan akses dan persepsi. Di kota besar, informasi lebih mudah diterima dan fasilitas lebih lengkap. Di daerah, tantangannya bisa berbeda: jarak fasilitas donor, minimnya edukasi, kekhawatiran yang belum terjawab, hingga mitos soal donor darah yang masih beredar. Karena itu, promosi donor sukarela tidak cukup hanya lewat slogan moral. Ia harus dibarengi edukasi yang sabar, pelayanan yang nyaman, dan kepercayaan bahwa darah yang disumbangkan benar-benar dikelola dengan aman dan transparan.
Dalam banyak diskusi kesehatan masyarakat, kepercayaan publik adalah mata uang terpenting. Begitu warga percaya bahwa sistem bekerja baik, partisipasi akan lebih mudah tumbuh. Sebaliknya, jika ada keraguan terhadap keamanan prosedur atau tata kelola distribusi, ajakan donor akan lebih sulit mendapat respons. Penunjukan WHO terhadap Korea Selatan memberi sinyal bahwa kepercayaan institusional ini adalah bagian penting dari keberhasilan mereka.
Dari K-pop ke kebijakan publik: sisi lain soft power Korea Selatan
Bila selama ini pembaca Indonesia mengenal soft power Korea Selatan lewat drama televisi, musik populer, kuliner, dan tren kecantikan, maka kabar tentang pengelolaan darah ini memperlihatkan lapisan pengaruh yang berbeda. Soft power tidak selalu berarti produk budaya yang dikonsumsi massal. Ia juga bisa hadir dalam bentuk reputasi profesional, standar kelembagaan, dan kemampuan menjadi rujukan internasional dalam bidang yang sangat teknis.
Korea Selatan dalam dua dekade terakhir memang semakin sering tampil sebagai negara yang mampu mengubah pengalaman domestiknya menjadi aset global. Dari teknologi digital, pendidikan, penanganan bencana, hingga kesehatan publik, mereka berusaha menunjukkan bahwa kapasitas nasional dapat diterjemahkan menjadi kontribusi lintas negara. Penunjukan ulang oleh WHO ini adalah salah satu contoh paling jelas di sektor kesehatan.
Menariknya, ini menunjukkan keseimbangan yang semakin matang dalam citra Korea di dunia. Jika dahulu citra negara banyak dibentuk oleh manufaktur dan kemudian oleh budaya populer, kini unsur kesehatan dan tata kelola publik ikut memperkuatnya. Bagi masyarakat internasional, termasuk Indonesia, Korea bukan lagi hanya tempat lahirnya idol group terkenal atau serial yang menguras emosi penonton, melainkan juga negara yang serius membangun infrastruktur sosial dan kelembagaan.
Bagi pemerintah Korea Selatan, pengakuan semacam ini juga strategis. Status sebagai pusat kolaborasi WHO membuka ruang diplomasi yang lebih halus tetapi sangat efektif. Mereka tidak datang dengan bahasa promosi, melainkan dengan kerja teknis, pelatihan, konsultasi, dan berbagi pengalaman. Dalam diplomasi modern, bentuk pengaruh seperti ini sering lebih tahan lama karena dibangun dari kepercayaan profesional.
Indonesia pun sebenarnya punya peluang memainkan peran serupa di berbagai sektor jika konsisten membangun kapasitas dan reputasi. Kita memiliki pengalaman besar dalam penanganan bencana, kesehatan masyarakat berbasis komunitas, dan layanan sosial berbasis gotong royong. Tantangannya adalah bagaimana pengalaman itu dibakukan menjadi sistem, lalu dipresentasikan sebagai keahlian yang bisa dibagikan secara internasional. Dalam hal ini, Korea Selatan memberi contoh bahwa pengaruh global lahir dari pekerjaan rumah domestik yang dikerjakan dengan tekun.
Apa pelajarannya bagi Indonesia dan kawasan Asia
Bagi Indonesia, berita ini relevan setidaknya dalam tiga lapis. Pertama, sebagai pengingat bahwa sistem darah harus dipandang sebagai bagian inti dari keamanan kesehatan nasional. Kedua, sebagai contoh bahwa pengelolaan yang konsisten dapat menghasilkan kepercayaan internasional. Ketiga, sebagai dorongan untuk memperkuat budaya donor sukarela yang berkelanjutan.
Dari sisi keamanan kesehatan, Indonesia membutuhkan sistem yang tangguh bukan hanya di pusat, tetapi juga di daerah. Luas wilayah kepulauan membuat distribusi logistik kesehatan selalu lebih rumit dibanding negara dengan bentang geografis yang lebih kompak. Karena itu, pembelajaran dari Korea Selatan mungkin bukan soal menyalin model secara utuh, melainkan menyesuaikan prinsipnya: standar mutu yang jelas, kesiapsiagaan yang direncanakan, pelatihan yang berkelanjutan, dan pengelolaan data yang akurat.
Dari sisi kelembagaan, pengakuan WHO terhadap Korea memperlihatkan bahwa reputasi dibangun lewat kontinuitas. Empat kali penunjukan sejak 2014 berarti ada proses panjang yang dinilai berhasil. Dalam banyak kasus di Asia Tenggara, tantangan terbesar bukan memulai program, tetapi menjaga kualitasnya melampaui pergantian pejabat, perubahan prioritas, atau fluktuasi anggaran. Justru di situlah ukuran kematangan institusi sesungguhnya terlihat.
Dari sisi partisipasi publik, donor sukarela harus terus didorong sebagai kebiasaan sosial yang modern. Indonesia punya modal budaya berupa solidaritas dan gotong royong. Akan tetapi, modal budaya ini perlu diterjemahkan menjadi rutinitas konkret yang didukung infrastruktur layanan. Orang akan lebih mudah terdorong menjadi donor rutin jika prosesnya sederhana, informasinya jelas, petugasnya profesional, dan pengalaman berdonornya nyaman.
Di level kawasan Asia, penunjukan ulang Korea Selatan juga menunjukkan bahwa kerja sama kesehatan tidak selalu datang dari kekuatan besar global di luar kawasan. Negara-negara Asia bisa saling belajar dan saling menguatkan berdasarkan kedekatan tantangan, budaya, dan pengalaman pembangunan. Ini penting karena solusi kesehatan kerap lebih efektif ketika dirancang dengan memahami realitas sosial yang serupa, misalnya urbanisasi cepat, populasi menua, ketimpangan akses, atau ancaman bencana alam.
Pada akhirnya, isu darah mengajarkan satu hal yang sangat manusiawi: teknologi dan kebijakan hanya bekerja jika ada partisipasi warga. Rumah sakit boleh memiliki peralatan canggih, laboratorium boleh mengikuti standar internasional, dan lembaga boleh mendapat pengakuan dunia. Namun semua itu tetap bergantung pada kesediaan orang biasa untuk mendonorkan darahnya, secara sukarela, teratur, dan penuh kepercayaan pada sistem. Karena itu, ketika WHO kembali mempercayakan Korea Selatan sebagai pusat kolaborasi untuk layanan darah, yang diakui bukan cuma kehebatan sebuah institusi, tetapi juga ekosistem sosial yang menopangnya.
Bagi pembaca Indonesia, di situlah letak relevansi sesungguhnya. Ini bukan hanya kisah sukses Korea Selatan di panggung global. Ini juga pengingat bahwa kesehatan publik dibangun dari kombinasi tata kelola yang baik dan partisipasi masyarakat. Seperti halnya antrean tertib di stasiun Seoul sering dipuji wisatawan, atau disiplin produksi industri hiburan Korea sering dikagumi penggemarnya, sistem darah yang kuat juga lahir dari kebiasaan kolektif yang dijaga terus-menerus. Dalam bahasa yang sangat sederhana: nyawa orang lain sering bergantung pada seberapa serius sebuah negara merawat hal-hal yang tampak rutin.
Dan bila ada satu pesan yang patut dibawa pulang dari kabar ini, pesannya jelas. Donor darah bukan tindakan kecil, apalagi sekadar formalitas acara komunitas. Ia adalah bagian dari arsitektur kesehatan modern. Korea Selatan kini dipercaya untuk membantu kawasan memperkuat arsitektur itu. Sementara bagi Indonesia, tantangannya adalah memastikan semangat kemanusiaan yang kita miliki dapat terus diubah menjadi sistem yang andal, aman, dan siap menghadapi masa depan.
댓글
댓글 쓰기