Seoul Buka Akses Panggil Taksi via Telepon 02-120, Upaya Kecil dengan Dampak Besar bagi Warga yang Tertinggal Digital
Seoul menambah satu pintu masuk layanan taksi
Pemerintah Kota Seoul mulai 6 Juli 2026 memperluas cara warga memanggil layanan “Donghaeng Onda Call Taxi” dengan jalur yang jauh lebih sederhana: cukup menelepon nomor 02-120. Kebijakan ini tampak sederhana, tetapi maknanya besar. Di tengah kota metropolitan yang sangat digital seperti Seoul, layanan transportasi selama ini semakin bertumpu pada aplikasi ponsel. Bagi banyak orang, ini adalah kemajuan yang praktis. Namun bagi sebagian warga lain—terutama lansia, orang yang tidak terbiasa memakai aplikasi, atau mereka yang sedang kesulitan menggunakan ponsel—cara seperti itu justru menjadi penghalang. Karena itu, langkah Seoul menarik perhatian sebagai contoh bahwa modernisasi layanan publik tidak selalu harus berarti semua hal dipaksa masuk ke layar smartphone.
Nomor 02-120 sendiri bukan nomor baru yang asing bagi warga. Itu adalah nomor Dasan Call Center, pusat layanan pengaduan dan konsultasi publik yang sudah lama dikenal di Seoul. Selama ini, warga memakainya untuk menanyakan berbagai urusan administrasi kota, keluhan layanan, hingga persoalan keseharian. Kini nomor yang sama juga dipakai untuk membantu pemesanan taksi. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Seoul tidak membangun kanal yang sepenuhnya baru, melainkan menghubungkan infrastruktur layanan yang sudah akrab di masyarakat dengan kebutuhan mobilitas harian. Dari sudut pandang kebijakan publik, pendekatan seperti ini sering kali lebih efektif daripada meluncurkan platform baru yang membutuhkan adaptasi lagi.
Bila dilihat dari konteks Indonesia, kebijakan ini mudah dipahami. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Medan, layanan transportasi berbasis aplikasi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun kita juga tahu, tidak semua orang nyaman memesan kendaraan lewat aplikasi. Banyak orang tua masih lebih suka menelepon keluarga, tetangga, atau sopir langganan ketika hendak ke rumah sakit, pasar, atau menghadiri acara keluarga. Dalam kultur Indonesia yang sangat mengandalkan kedekatan sosial dan kebiasaan langsung, telepon sering terasa lebih akrab daripada menekan banyak tombol di layar. Situasi serupa rupanya juga dibaca oleh Seoul: bahwa digitalisasi tidak boleh membuat warga yang kurang fasih teknologi kehilangan akses atas kebutuhan dasar.
Yang menarik, layanan ini tidak dibatasi hanya untuk kelompok usia tertentu. Meski kelompok yang paling sering disebut sebagai penerima manfaat adalah lansia, Pemerintah Kota Seoul menegaskan bahwa siapa pun bisa menggunakannya. Ini penting, karena kesulitan digital tidak hanya dialami orang berumur. Ada orang yang sehari-hari memakai smartphone tetapi bingung ketika harus membagi lokasi secara presisi. Ada juga yang sedang berada di tempat asing, sinyal internet tidak stabil, atau kondisi fisiknya sedang tidak nyaman sehingga lebih mudah bicara lewat telepon. Dalam kerangka itu, layanan ini bukan semata-mata kebijakan untuk lansia, melainkan perluasan pilihan bagi semua warga kota.
Bukan sekadar soal taksi, melainkan soal kesenjangan digital
Di balik kebijakan pemesanan taksi lewat telepon ini, ada persoalan yang lebih besar: kesenjangan digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kota di dunia berlomba-lomba menjadi “smart city”. Layanan transportasi, pembayaran, administrasi, hingga kesehatan makin diarahkan ke aplikasi. Bagi warga yang terbiasa, model ini efisien dan hemat waktu. Namun ada sisi lain yang sering luput dari sorotan. Ketika hampir semua akses dipindah ke ruang digital, warga yang tidak cukup siap bisa tersisih secara diam-diam. Mereka tetap tinggal di kota yang sama, tetapi pilihan hidupnya menyempit.
Inilah yang hendak direspons Seoul. Taksi di kota besar bukan layanan mewah semata. Ia adalah penghubung untuk kegiatan yang sangat biasa: pergi ke rumah sakit, datang ke pusat kesejahteraan warga, berbelanja kebutuhan harian, mengunjungi keluarga, atau pulang saat tubuh sedang tidak fit. Jika memesan taksi hanya nyaman bagi mereka yang mahir memakai aplikasi, maka ada lapisan ketidakadilan yang terbentuk. Orang yang lebih digital akan lebih mudah bergerak, sementara yang lain harus mengandalkan bantuan orang lain atau bahkan membatalkan perjalanan.
Dalam konteks masyarakat menua seperti Korea Selatan, isu ini menjadi makin penting. Korea dikenal sebagai salah satu negara dengan penuaan penduduk yang berlangsung cepat. Seoul sebagai ibu kota menghadapi tantangan yang sama: bagaimana memastikan warga lanjut usia tidak terputus dari aktivitas sosial dan layanan dasar hanya karena mekanisme layanan berubah terlalu cepat. Dalam masyarakat mana pun, termasuk Indonesia, mobilitas sangat erat kaitannya dengan martabat dan kemandirian. Seseorang yang masih bisa pergi sendiri ke klinik, ke pasar, ke tempat ibadah, atau bertemu teman sebaya akan merasa hidupnya tetap utuh. Sebaliknya, jika setiap perjalanan menjadi rumit, ruang hidup ikut mengecil.
Karena itu, pemesanan taksi lewat telepon sebaiknya tidak dipandang sebagai langkah mundur ke masa lalu. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk koreksi atas digitalisasi yang terlalu percaya bahwa semua orang memiliki titik start yang sama. Dalam praktik kebijakan publik modern, menyediakan kanal analog di tengah sistem digital bukan pertanda kegagalan inovasi, melainkan tanda bahwa pemerintah memahami kenyataan sosial warganya. Tidak semua hambatan bisa dipecahkan dengan membuat aplikasi yang lebih canggih. Kadang solusi yang lebih manusiawi adalah membuka jalur komunikasi yang paling sederhana dan paling familiar.
Makna “Donghaeng”: dari nama layanan ke pesan kebijakan
Nama layanan ini juga patut dicermati. Kata “Donghaeng” dalam bahasa Korea secara harfiah dapat dipahami sebagai “berjalan bersama” atau “mendampingi”. Dalam tradisi komunikasi publik Korea, pilihan kata seperti ini jarang netral. Ia biasanya memuat pesan moral sekaligus arah kebijakan. Ketika layanan taksi ini memakai kata “Donghaeng”, pesan yang ingin ditonjolkan bukan cuma soal kendaraan datang ke titik jemput, melainkan tentang kota yang berusaha menemani warganya agar tidak tertinggal di tengah perubahan.
Bagi pembaca Indonesia, nuansa ini mungkin bisa dibandingkan dengan istilah-istilah layanan publik yang menekankan kebersamaan, gotong royong, atau pendampingan. Dalam budaya kita, sebuah program sering lebih mudah diterima ketika bahasanya terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar teknokratis. Korea juga memakai pendekatan serupa. Nama yang hangat membantu layanan publik terasa tidak berjarak, terlebih bila target kebijakannya menyangkut lansia dan kelompok rentan digital. Dengan demikian, “Donghaeng” berfungsi bukan hanya sebagai label layanan, melainkan sebagai cara pemerintah membingkai niatnya di mata publik.
Tentu, nama yang baik saja tidak cukup. Ujian sebenarnya ada pada pelaksanaan. Warga akan menilai apakah sambungan telepon mudah terhubung, apakah operator menjelaskan dengan jelas, apakah proses pencarian taksi berlangsung lancar, dan apakah pengguna mendapatkan kepastian informasi yang tidak membingungkan. Dalam banyak kebijakan publik, niat inklusif sering terdengar indah pada saat peluncuran, tetapi tantangan muncul saat layanan mulai dipakai secara massal. Jika waktu tunggu lama, instruksi membingungkan, atau sopir sulit ditemukan, maka semangat “berjalan bersama” bisa kehilangan makna praktisnya.
Namun dari sisi desain kebijakan, langkah Seoul tetap relevan untuk dicermati. Ia memperlihatkan bahwa inklusivitas tidak selalu diwujudkan dengan subsidi besar atau pembangunan fasilitas fisik baru. Kadang inklusivitas hadir dalam bentuk yang lebih halus: menambah satu saluran akses agar warga tidak dipaksa mengikuti satu cara yang sama. Di sinilah kebijakan semacam ini terasa penting. Ia menggeser cara berpikir dari “bagaimana membuat warga menyesuaikan diri dengan sistem” menjadi “bagaimana sistem menyesuaikan diri dengan kondisi warga”.
Demonstrasi di pusat kesejahteraan lansia dan pesan politiknya
Pada hari peluncuran, Wali Kota Seoul Oh Se-hoon mengunjungi Pusat Kesejahteraan Lansia Seodaemun dan melakukan demonstrasi langsung layanan “Donghaeng Onda Call Taxi”. Ia disebut memanggil taksi bersama para lansia yang hadir lalu mengantar mereka saat layanan itu digunakan. Secara visual dan politik, adegan ini penting. Pemerintah tidak hanya merilis pengumuman di atas kertas, tetapi membawa layanan tersebut ke ruang yang benar-benar dekat dengan kelompok sasaran utamanya.
Pusat kesejahteraan lansia di Korea punya fungsi yang mirip dengan ruang komunitas tempat warga senior berkumpul, mengikuti kegiatan, bersosialisasi, dan mengakses dukungan sosial. Karena itu, pemilihan lokasi bukan sekadar seremonial. Ia memberi sinyal bahwa pemerintah memahami kebijakan ini harus diperlihatkan di tempat di mana problemnya nyata. Dalam politik perkotaan Korea, demonstrasi langsung seperti ini juga memiliki efek komunikasi yang kuat. Warga bisa langsung membayangkan situasi penggunaannya: seorang lansia yang hendak pulang dari pusat kegiatan, seorang warga yang ingin ke rumah sakit, atau seseorang yang kesulitan memesan lewat aplikasi.
Di Korea Selatan, seperti juga di banyak negara Asia, isu lansia bukan lagi sekadar urusan keluarga, melainkan makin menjadi tema kebijakan kota. Kota yang ramah lansia perlu memastikan bukan hanya trotoar dan kursi taman yang tersedia, tetapi juga bahwa sistem layanan sehari-hari bisa diakses tanpa rasa cemas. Telepon menjadi medium yang penting karena memberi rasa kontrol. Bagi sebagian orang tua, berbicara dengan petugas sungguhan jauh lebih menenangkan daripada berhadapan dengan antarmuka aplikasi yang terasa dingin dan berisiko salah tekan.
Dari kacamata pembaca Indonesia, hal ini mengingatkan pada kenyataan di lapangan: banyak orang tua lebih yakin ketika ada suara manusia yang membimbing langkah demi langkah. Dalam budaya kita, unsur personal seperti itu masih sangat berharga. Bahkan untuk urusan sederhana, orang sering merasa lebih aman jika bisa bertanya langsung daripada membaca petunjuk sendiri. Kebijakan Seoul menunjukkan bahwa negara yang sangat maju secara digital pun masih mengakui pentingnya sentuhan personal dalam layanan publik.
Mengapa layanan ini relevan jauh melampaui Korea
Apa yang dilakukan Seoul sesungguhnya berbicara pada problem global. Hampir semua kota besar sekarang bergerak ke arah digitalisasi. Pembayaran parkir pakai aplikasi, pembelian tiket transportasi lewat ponsel, antrean layanan kesehatan secara daring, sampai pemesanan kendaraan yang mengandalkan titik GPS. Semua ini memang mempercepat kota. Tetapi kota yang cepat belum tentu kota yang adil. Jika kecepatan hanya melayani mereka yang paling siap secara teknologi, maka modernisasi justru menciptakan kelas-kelas baru dalam akses layanan.
Di Indonesia, perdebatan semacam ini juga terasa. Kita menyaksikan adopsi cepat aplikasi transportasi, dompet digital, dan layanan publik elektronik. Banyak manfaatnya sangat nyata. Namun kita juga sering melihat orang tua yang meminta bantuan anak atau cucu untuk sekadar memesan kendaraan, mengisi formulir, atau membaca notifikasi. Dalam keluarga Indonesia, situasi ini sering dianggap biasa karena ada dukungan antaranggota keluarga. Tetapi ketergantungan seperti itu tetap menyisakan pertanyaan penting: bagaimana jika seseorang tinggal sendiri, atau tidak ada yang mendampingi saat dibutuhkan?
Karena itu, kebijakan Seoul bisa dibaca sebagai pengingat bahwa desain layanan publik harus memikirkan pengguna yang paling mudah tertinggal, bukan hanya yang paling cepat beradaptasi. Bagi kota-kota di Asia, tantangannya serupa: populasi menua, urbanisasi tinggi, dan digitalisasi bergerak sangat cepat. Di titik ini, saluran telepon bukan simbol ketertinggalan, melainkan jaring pengaman. Ia memastikan bahwa ketika teknologi utama tidak bisa diakses, masih ada pintu lain yang tetap terbuka.
Selain itu, keputusan Seoul untuk tidak membatasi layanan berdasarkan usia juga layak dicatat. Pendekatan ini menghindari stigma. Bila sebuah layanan hanya dicap “khusus lansia” atau “khusus yang gagap teknologi”, sebagian orang mungkin enggan menggunakannya karena merasa sedang diberi label. Sebaliknya, ketika layanan dibuka untuk semua, pengguna bisa memilih tanpa merasa dihakimi. Ini adalah detail kebijakan yang terlihat kecil, tetapi punya dampak besar pada penerimaan publik.
Hal-hal yang akan menentukan keberhasilan di lapangan
Meski langkah Seoul patut diapresiasi, keberhasilan layanan tetap sangat bergantung pada implementasi. Pertama adalah soal kemudahan sambungan. Nomor 02-120 sudah dikenal sebagai nomor layanan publik, sehingga potensi volume panggilan tentu besar. Bila tambahan fungsi pemesanan taksi membuat antrean telepon memanjang, maka tujuan mempermudah bisa terganggu. Pemerintah Kota Seoul perlu memastikan kapasitas operator, sistem distribusi panggilan, dan waktu respons benar-benar siap menghadapi penggunaan harian.
Kedua adalah kejelasan alur bagi pengguna. Tidak semua warga terbiasa menjelaskan lokasi dengan tepat lewat telepon. Di lingkungan perkotaan yang padat, penentuan titik jemput kadang justru lebih rumit saat tidak memakai peta digital. Maka operator perlu dilatih untuk menuntun percakapan dengan bahasa yang mudah dipahami, sabar, dan efisien. Bila perlu, titik-titik acuan umum seperti rumah sakit, pasar, kantor distrik, atau gedung terkenal harus menjadi bagian dari sistem bantu operator agar proses penjemputan tidak membingungkan.
Ketiga adalah integrasi dengan penyedia taksi. Dari sisi pengguna, telepon adalah hal yang paling terlihat. Tetapi di balik layar, sistem harus memastikan permintaan dari call center bisa diteruskan dengan cepat dan akurat ke armada taksi yang tersedia. Jika ada jeda panjang antara panggilan dan penugasan kendaraan, rasa percaya pengguna akan cepat turun. Dalam layanan transportasi, pengalaman pertama sangat menentukan. Sekali warga merasa layanan ini rumit atau tidak pasti, mereka mungkin enggan mencoba lagi.
Keempat adalah sosialisasi. Kebijakan sebaik apa pun tidak akan terasa manfaatnya bila warga tidak tahu cara memakainya. Karena sasaran utamanya termasuk warga yang tidak terlalu aktif di ruang digital, promosi layanan ini tidak cukup hanya melalui situs web atau media sosial. Informasi perlu hadir di pusat lansia, kantor distrik, rumah sakit, halte, stasiun, hingga selebaran layanan komunitas. Dalam konteks Indonesia, kita paham bahwa penyebaran informasi sering paling efektif justru lewat jaringan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip serupa besar kemungkinan juga berlaku di Seoul.
Kelima adalah evaluasi berkelanjutan. Pemerintah perlu memantau siapa yang paling banyak menggunakan layanan ini, dalam situasi apa, di wilayah mana permintaan tinggi, dan kendala apa yang paling sering terjadi. Data tersebut penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai simbol kepedulian, melainkan berkembang menjadi sistem yang benar-benar relevan. Bisa jadi setelah beberapa waktu, Seoul menemukan kebutuhan akan operator multibahasa, fitur bantuan untuk warga dengan gangguan pendengaran, atau kerja sama yang lebih luas dengan fasilitas sosial dan kesehatan.
Pelajaran bagi kota-kota modern: inklusif tidak harus rumit
Pada akhirnya, kebijakan Seoul membuka pemesanan “Donghaeng Onda Call Taxi” lewat nomor 02-120 menyampaikan satu pelajaran yang sangat jelas: kota modern tidak cukup hanya canggih, tetapi juga harus bisa dipakai oleh semua. Kita hidup di masa ketika istilah transformasi digital sering diperlakukan seolah tujuan akhir. Padahal bagi warga, yang paling penting bukan apakah sebuah layanan terlihat mutakhir, melainkan apakah layanan itu sungguh membantu ketika dibutuhkan.
Dalam kasus ini, Seoul tidak menawarkan teknologi yang bombastis. Tidak ada perangkat futuristis, tidak ada aplikasi baru yang revolusioner. Yang dilakukan justru lebih mendasar: menggunakan saluran yang sudah akrab bagi warga untuk mengurangi hambatan dalam mobilitas sehari-hari. Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak sebagai penyesuaian kecil. Tetapi dalam logika pelayanan publik, penyesuaian kecil seperti inilah yang sering menentukan apakah kebijakan terasa hadir atau tidak dalam hidup warga.
Untuk pembaca Indonesia yang mengikuti dinamika Hallyu dan kehidupan urban Korea, kabar ini juga menarik karena menunjukkan sisi lain dari Seoul di luar citra glamor K-pop, drama, dan teknologi mutakhir. Di balik gedung tinggi, jaringan subway yang efisien, dan ekosistem digital yang maju, Seoul tetap menghadapi pertanyaan yang sangat manusiawi: bagaimana memastikan perubahan tidak meninggalkan orang-orang yang bergerak lebih pelan. Itu adalah pertanyaan yang relevan bukan hanya bagi Korea Selatan, tetapi juga bagi Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan kota-kota lain yang sedang tumbuh dan berubah cepat.
Jika layanan ini berjalan mulus, Seoul bisa menjadi contoh penting tentang bagaimana transportasi publik dan layanan pendukungnya dibangun secara lebih inklusif. Dan jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, setidaknya kota ini telah memulai dari kesadaran yang tepat: bahwa akses adalah bagian dari keadilan. Dalam dunia yang makin sibuk menyederhanakan hidup lewat aplikasi, Seoul justru mengingatkan bahwa kadang sebuah panggilan telepon masih bisa menjadi inovasi sosial yang sangat berarti.
댓글
댓글 쓰기