Korea Selatan Dorong Diplomasi Budaya Naik Kelas Lewat Tafsir Warisan Dunia, dari Seoul hingga Agenda Besar di Busan
Warisan dunia tak lagi cukup hanya dipamerkan, tetapi juga harus dijelaskan
Korea Selatan kembali menunjukkan bahwa diplomasi budaya pada era sekarang tidak berhenti pada promosi K-pop, drama, atau citra gaya hidup modern yang selama ini akrab di mata publik Indonesia. Di Seoul, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menggelar Konferensi Internasional Interpretasi Warisan Dunia ke-10 bersama Komite Internasional ICOMOS untuk Interpretasi dan Presentasi Situs Warisan Budaya. Pertemuan yang berlangsung di Universitas Konkuk itu mungkin terdengar sangat akademis, tetapi sesungguhnya menyentuh isu yang amat penting: bagaimana sebuah warisan dunia dijelaskan kepada masyarakat global.
Bagi pembaca Indonesia, gagasan ini mudah dipahami lewat contoh sederhana. Candi Borobudur, misalnya, bukan sekadar susunan batu kuno yang indah untuk difoto. Ia mengandung lapisan sejarah, agama, arsitektur, politik, dan memori kolektif yang berbeda-beda tergantung siapa yang melihatnya. Demikian pula Keraton Yogyakarta, Kota Tua Jakarta, atau sistem subak di Bali. Semua situs itu bukan hanya soal pelestarian fisik, melainkan juga soal narasi: siapa yang bercerita, dari sudut pandang mana, dan untuk audiens yang seperti apa.
Itulah sebabnya konferensi di Seoul menjadi relevan. Korea Selatan tampak ingin mengangkat isu interpretasi warisan sebagai agenda utama diplomasi budaya publik. Dengan kata lain, pemerintah Korea tidak hanya bicara tentang menjaga peninggalan sejarah, tetapi juga tentang cara menyampaikan makna, nilai, dan konteks warisan itu kepada dunia internasional yang sangat beragam latar budaya dan politiknya. Di tengah kompetisi narasi global, kemampuan menjelaskan warisan budaya secara tepat, sensitif, dan inklusif menjadi bagian dari pengaruh sebuah negara.
Menurut keterangan yang disampaikan otoritas Korea, sekitar 100 pakar dan pemangku kepentingan menghadiri konferensi tersebut, termasuk Ketua ICOMOS Teresa Patricio. Tema yang diangkat tahun ini ialah tantangan dan masa depan interpretasi warisan menuju revisi norma internasional. Frasa ini penting. Artinya, yang sedang dibicarakan bukan sekadar seminar kebudayaan biasa, melainkan percakapan serius mengenai kemungkinan pembaruan prinsip-prinsip global dalam menjelaskan warisan dunia.
Dalam konteks Asia, langkah Korea Selatan ini menarik karena menunjukkan pergeseran dari diplomasi budaya yang bersifat pertunjukan menuju diplomasi budaya yang berbasis pemaknaan. Jika selama ini budaya sering hadir dalam bentuk festival, pameran, atau konten populer, maka kali ini yang didorong adalah pembangunan kerangka berpikir internasional. Ini semacam upaya menata “bahasa bersama” agar situs warisan tidak dipahami secara sempit, sepihak, atau sekadar sebagai objek wisata.
Apa yang dimaksud interpretasi warisan, dan mengapa isu ini penting
Istilah interpretasi warisan mungkin belum seakrab istilah pelestarian cagar budaya. Namun perbedaannya cukup mendasar. Pelestarian berbicara tentang bagaimana sebuah situs dijaga, dipulihkan, dan dirawat agar tidak rusak. Sementara interpretasi warisan berbicara tentang bagaimana makna situs itu diterangkan kepada publik. Jadi, fokusnya bukan hanya pada benda atau lokasinya, tetapi juga pada pesan yang menyertainya.
Dalam praktiknya, interpretasi warisan mencakup banyak hal: teks di museum, penjelasan pemandu wisata, papan informasi di lokasi sejarah, kurasi pameran, pemilihan istilah dalam buku ajar, hingga cara pemerintah mempresentasikan situs tertentu kepada dunia. Di sinilah persoalan menjadi kompleks. Satu tempat bisa mengandung kebanggaan nasional, tetapi juga menyimpan luka sejarah, konflik, atau pengalaman kelompok tertentu yang selama ini tidak terdengar.
Bagi negara seperti Korea Selatan, yang memiliki sejarah kolonialisme, perang, pembelahan ideologi, modernisasi cepat, dan transformasi global yang dramatis, isu interpretasi warisan tentu bukan perkara kecil. Cara menjelaskan sebuah situs bisa berpengaruh pada persepsi internasional tentang sejarah Korea itu sendiri. Pada saat yang sama, Korea juga harus berbicara dengan bahasa yang bisa diterima komunitas global, termasuk negara-negara yang punya pengalaman sejarah berbeda.
Konferensi ke-10 ini menempatkan isu tersebut di garis depan. Dalam sambutan pembukaan, pejabat di bidang diplomasi budaya publik Korea menekankan pentingnya interpretasi warisan untuk memahami apa yang dalam bahasa UNESCO sering disebut sebagai “nilai universal luar biasa” atau outstanding universal value. Ini adalah konsep kunci dalam sistem warisan dunia: suatu warisan dianggap penting bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi bagi umat manusia secara keseluruhan.
Namun nilai universal tidak otomatis dipahami secara universal. Apa yang dianggap penting oleh pengelola situs, belum tentu ditangkap dengan cara yang sama oleh pengunjung asing, masyarakat lokal, generasi muda, atau komunitas yang pernah terdampak sejarah di lokasi tersebut. Karena itu, interpretasi menjadi jembatan antara benda dan makna, antara pelestarian dan komunikasi, serta antara identitas nasional dan pemahaman global.
Di Indonesia, persoalan semacam ini juga sangat terasa. Ketika kita berbicara tentang situs-situs bersejarah dari era kolonial, misalnya, selalu muncul pertanyaan: apakah narasinya menonjolkan keagungan arsitektur, penderitaan masa penjajahan, atau transformasi kota modern? Tidak ada jawaban tunggal. Karena itu, dorongan Korea Selatan untuk membahas interpretasi secara lebih inklusif sesungguhnya mencerminkan kebutuhan global yang juga dekat dengan pengalaman Indonesia.
Sepuluh kali konferensi sejak 2016 menunjukkan Korea tidak bergerak sesaat
Salah satu hal paling menonjol dari pertemuan di Seoul adalah kesinambungannya. Korea Selatan telah menjadi tuan rumah konferensi internasional interpretasi warisan dunia sebanyak 10 kali sejak 2016. Fakta ini penting karena menandakan bahwa agenda tersebut bukan proyek seremonial jangka pendek, melainkan bagian dari upaya membangun posisi dan pengaruh dalam diskusi kebudayaan internasional.
Dalam diplomasi, konsistensi sering kali lebih menentukan daripada gebrakan sesaat. Menyelenggarakan forum berulang berarti menyediakan ruang agar jejaring ahli, lembaga internasional, birokrat, dan peneliti dapat terus bertukar pengalaman. Dalam bidang interpretasi warisan, kesinambungan seperti ini sangat penting karena isu yang dibahas tidak mungkin selesai dalam satu konferensi. Pertanyaan tentang siapa yang berhak menafsirkan, bagaimana memasukkan perspektif lokal, atau bagaimana menjelaskan sejarah sensitif memerlukan percakapan yang panjang dan berlapis.
Dari sisi Korea Selatan, 10 kali penyelenggaraan juga mengirim pesan bahwa negara itu ingin dikenal bukan hanya sebagai pemilik budaya populer yang mendunia, tetapi juga sebagai fasilitator diskusi norma budaya internasional. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Korea ingin hadir bukan hanya sebagai produsen konten, melainkan juga sebagai perumus kerangka berpikir. Ini adalah lompatan penting dalam diplomasi budaya.
Langkah itu patut diperhatikan publik Indonesia karena ada pelajaran strategis di dalamnya. Indonesia juga kaya akan warisan budaya dan memiliki posisi penting di Asia Tenggara, tetapi sering kali pengelolaan narasi warisan masih terpecah antara kepentingan pariwisata, pelestarian, birokrasi, dan kebutuhan masyarakat lokal. Korea menunjukkan bahwa forum internasional bisa dipakai untuk memperkuat reputasi sebagai negara yang aktif membentuk diskusi, bukan sekadar mengikuti arus.
Selain itu, kesinambungan konferensi semacam ini menciptakan akumulasi legitimasi. Ketika satu negara berulang kali menjadi tuan rumah, ia lama-kelamaan dipandang memiliki komitmen, kapasitas organisasi, dan kedalaman jaringan. Posisi itu tentu berguna ketika negara tersebut ingin memainkan peran lebih besar dalam mekanisme UNESCO atau perundingan terkait budaya global.
Karena itu, penyelenggaraan ke-10 bukan hanya angka bulat yang simbolis. Ia menjadi penanda bahwa Korea Selatan sedang menegaskan jejaknya dalam arena warisan dunia: bukan semata sebagai penjaga situs, tetapi sebagai penyambung diskusi global mengenai bagaimana warisan itu dipahami bersama.
Kolaborasi lembaga memperlihatkan warisan budaya kini berada di persimpangan diplomasi, riset, dan kerja lapangan
Konferensi di Seoul tidak digelar oleh satu institusi saja. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menjadi tuan rumah bersama dengan komite internasional yang bergerak di bidang interpretasi dan presentasi warisan budaya. Sementara itu, ICOMOS Korea, Komisi Nasional UNESCO Korea, Pusat Internasional UNESCO untuk Interpretasi dan Presentasi Warisan Dunia, serta lembaga riset universitas ikut terlibat dalam penyelenggaraan dan kerja sama.
Struktur semacam ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas: warisan budaya tidak lagi bisa dikelola secara sektoral. Ia bukan sekadar urusan akademisi, bukan hanya urusan kementerian kebudayaan, dan bukan pula sekadar agenda protokoler diplomatik. Warisan dunia berada di titik temu antara kebijakan luar negeri, keahlian ilmiah, kerja konservasi, pendidikan publik, dan negosiasi identitas.
Dalam banyak kasus, justru di persimpangan inilah perdebatan paling penting terjadi. Akademisi mungkin menekankan akurasi sejarah. Diplomat cenderung memikirkan bahasa yang bisa diterima lintas negara. Pengelola situs memikirkan aspek operasional dan pengunjung. Masyarakat lokal menuntut agar pengalaman serta suara mereka tidak dihapus. Sementara organisasi internasional seperti UNESCO atau ICOMOS menginginkan kerangka yang dapat dipakai bersama di tingkat global.
Kerja bersama antar lembaga menjadi penting karena tidak ada satu aktor pun yang memiliki seluruh jawabannya. Pendekatan Korea Selatan dalam forum ini memperlihatkan kesadaran tersebut. Ketika negara hendak mendorong pembahasan mengenai norma internasional, ia harus menghadirkan kombinasi legitimasi politik, pengetahuan teknis, dan kredibilitas ilmiah. Tanpa itu, pembicaraan tentang revisi norma hanya akan terdengar normatif.
Bagi Indonesia, pola kolaborasi ini juga terasa relevan. Kita kerap melihat ketegangan antara logika promosi pariwisata dan logika pelestarian sejarah. Ada kalanya situs budaya terlalu dikemas sebagai destinasi, sementara narasi sejarahnya dangkal. Ada pula saat ketika bahasa akademis begitu berat sehingga tidak sampai ke masyarakat luas. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan: penjelasan yang akurat, tetapi tetap komunikatif; narasi yang menarik, tetapi tidak menyederhanakan sejarah secara berlebihan.
Forum di Seoul menunjukkan bahwa Korea Selatan memahami interpretasi warisan sebagai pekerjaan yang menuntut percakapan lintas disiplin. Dalam konteks itulah kehadiran tokoh ICOMOS dunia menjadi penting. Ini menandakan bahwa konferensi tersebut terkoneksi dengan jejaring ahli internasional, bukan sekadar agenda domestik yang diberi label global.
Inklusivitas menjadi kata kunci, tetapi implementasinya masih akan diuji
Salah satu istilah yang paling menonjol dari agenda Korea Selatan kali ini adalah “pendekatan inklusif” dalam interpretasi warisan. Dalam praktik jurnalistik, istilah ini perlu dijelaskan dengan hati-hati karena sering terdengar baik di atas kertas, tetapi rumit dalam pelaksanaannya. Secara umum, inklusivitas berarti upaya menghindari satu narasi tunggal yang terlalu dominan, serta membuka ruang bagi beragam perspektif yang terkait dengan suatu warisan.
Konsep ini penting karena banyak situs bersejarah tidak memiliki makna yang seragam bagi semua orang. Sebuah bangunan, monumen, atau lanskap budaya bisa menjadi simbol kejayaan bagi satu kelompok, tetapi menjadi pengingat trauma bagi kelompok lain. Situs yang dianggap sakral oleh komunitas lokal bisa dipahami secara berbeda oleh wisatawan asing. Di sinilah pendekatan inklusif dibutuhkan: bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk mengelolanya menjadi dialog.
Jika diterapkan dengan serius, pendekatan ini dapat membawa perubahan besar pada cara warisan dunia dipresentasikan. Narasi tidak lagi hanya datang dari pusat kekuasaan, melainkan juga membuka kemungkinan bagi suara komunitas, kelompok minoritas, generasi muda, perempuan, atau masyarakat adat. Dalam konteks global, ini juga berarti mempertimbangkan bagaimana pengunjung dari latar budaya berbeda akan memahami situs yang sama.
Namun tantangannya tidak kecil. Inklusivitas selalu bertemu dengan pertanyaan praktis: perspektif siapa yang dimasukkan, siapa yang memutuskan, bagaimana menyusun bahasa yang tidak membingungkan, dan bagaimana menghindari relativisme yang membuat pesan utama justru kabur. Apalagi ketika warisan berkaitan dengan sejarah konflik, kolonialisme, atau identitas nasional yang sensitif, upaya membuat narasi lebih inklusif sering berbenturan dengan kepentingan politik.
Karena itu, konferensi di Seoul perlu dibaca sebagai tahap penting dalam penegasan arah, bukan sebagai titik akhir. Sejauh ini, belum ada rincian resmi mengenai rancangan perubahan norma internasional atau keputusan konkret yang lahir dari pertemuan tersebut. Yang tampak jelas adalah Korea Selatan ingin mendorong pembicaraan agar komunitas internasional lebih serius membahas cara-cara penyampaian makna warisan dunia secara lebih terbuka dan dapat diakses berbagai pihak.
Bagi pembaca Indonesia, gagasan ini mengingatkan kita pada diskusi publik yang terus berulang di dalam negeri: bagaimana sejarah 1965 diajarkan, bagaimana jejak kolonial Belanda ditempatkan, bagaimana memori lokal di daerah konflik dicatat, atau bagaimana situs adat dipresentasikan tanpa mereduksi nilai spiritualnya menjadi komoditas wisata. Semua itu adalah soal interpretasi. Karena itu, isu yang dibahas di Seoul sesungguhnya sangat dekat dengan pengalaman kita sendiri.
Dari Seoul ke Busan, Korea Selatan sedang menyiapkan panggung diplomasi budaya yang lebih besar
Konferensi internasional di Seoul tidak berdiri sendiri. Setelah pertemuan tersebut, perhatian dunia budaya internasional akan bergerak ke Busan, kota pelabuhan besar di tenggara Korea Selatan, yang dijadwalkan menjadi lokasi Sidang Komite Warisan Dunia ke-48. Dalam posisi sebagai ketua, Korea Selatan memperoleh momentum yang jarang datang dua kali: menjadi tuan rumah percakapan ahli sekaligus memegang peran penting dalam forum yang lebih besar dan berpengaruh.
Rangkaian ini memperlihatkan kecermatan diplomasi Korea. Seoul menjadi ruang pematangan isu, sedangkan Busan berpotensi menjadi panggung artikulasi yang lebih luas di tingkat sistem Konvensi Warisan Dunia. Meski belum bisa dipastikan bahwa pembahasan interpretasi akan langsung menghasilkan keputusan spesifik dalam sidang komite, secara politik dan simbolik keduanya jelas saling terhubung.
Busan sendiri bukan kota sembarangan. Bagi publik Indonesia, Busan mungkin lebih akrab sebagai latar festival film internasional atau lokasi yang sering muncul dalam drama dan film Korea. Namun sebagai kota pelabuhan, Busan juga mencerminkan wajah Korea yang terbuka pada jaringan global. Menempatkan agenda warisan dunia di Busan memiliki dimensi simbolik: pelabuhan sebagai titik pertemuan, mobilitas, dan pertukaran, sejalan dengan gagasan bahwa warisan harus dikomunikasikan lintas batas.
Korea Selatan melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan akan terus berupaya mendorong perkembangan sistem Konvensi Warisan Dunia, termasuk melalui pendekatan interpretasi yang inklusif. Di sinilah kita melihat warisan budaya ditempatkan secara jelas sebagai bagian dari diplomasi publik. Pemerintah tidak lagi melihat budaya hanya sebagai aset promosi, melainkan sebagai perangkat membangun kepercayaan, percakapan, dan posisi tawar di komunitas internasional.
Model seperti ini sebenarnya sangat menarik untuk diperhatikan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam era ketika politik global sering terpecah, budaya dan warisan dapat menjadi salah satu sedikit arena yang masih memungkinkan dialog yang lebih tenang dan konstruktif. Tentu saja budaya bukan ruang yang netral sepenuhnya, tetapi justru karena itu ia penting. Cara suatu negara membahas masa lalu dan menjelaskan warisannya dapat memberi petunjuk tentang bagaimana negara itu ingin dilihat di masa kini.
Korea tampaknya memahami betul hal tersebut. Setelah bertahun-tahun berhasil membangun daya tarik global lewat Hallyu, kini Seoul juga menunjukkan minat untuk memperdalam pengaruhnya melalui forum normatif, termasuk di bidang warisan dunia. Ini bukan langkah yang sepopuler konser idol atau serial drama, tetapi justru lebih strategis dalam jangka panjang.
Apa arti langkah Korea Selatan bagi Indonesia dan masa depan diplomasi warisan di Asia
Pertanyaan terakhir yang layak diajukan adalah: mengapa publik Indonesia perlu memperhatikan konferensi ini? Jawabannya sederhana. Asia sedang mengalami pertumbuhan pengaruh budaya yang besar, tetapi pada saat yang sama juga menghadapi tantangan serius dalam mengelola sejarah, identitas, dan warisan bersama. Banyak negara di kawasan memiliki situs budaya yang luar biasa kaya, namun belum tentu memiliki kerangka interpretasi yang matang, inklusif, dan efektif untuk menjelaskan situs tersebut kepada dunia.
Korea Selatan sedang berupaya mengisi ruang itu. Dengan menyelenggarakan konferensi berulang, menggandeng lembaga internasional, serta menghubungkannya dengan agenda yang lebih luas di Busan, Korea sedang membangun reputasi sebagai salah satu simpul diskusi warisan dunia di Asia. Peran ini tidak otomatis menjadikannya pemimpin tunggal, tetapi cukup untuk menunjukkan ambisi diplomatik yang terukur.
Bagi Indonesia, perkembangan ini bisa menjadi cermin sekaligus peluang. Sebagai negara dengan warisan budaya yang sangat kaya, dari candi, kota tua, tradisi maritim, lanskap budaya, hingga warisan takbenda, Indonesia memiliki modal besar untuk ikut memengaruhi arah diskusi global. Namun modal itu harus didukung kemampuan bercerita. Dalam banyak kasus, yang menentukan dampak sebuah warisan bukan hanya usianya atau kemegahannya, melainkan seberapa baik ia dijelaskan kepada masyarakat lokal dan internasional.
Kita dapat belajar bahwa pelestarian tidak cukup berjalan sendiri tanpa narasi yang kuat. Sebaliknya, promosi tanpa pemaknaan hanya akan menghasilkan konsumsi cepat yang dangkal. Di tengah banjir konten digital, tafsir yang baik justru menjadi semakin penting. Orang bisa melihat foto situs bersejarah dalam hitungan detik, tetapi memahami mengapa situs itu penting memerlukan penjelasan yang disusun dengan cermat dan bertanggung jawab.
Pada titik itulah konferensi di Seoul memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar pertemuan ahli. Ia mencerminkan perubahan cara pandang: warisan budaya bukan barang mati, melainkan ruang dialog yang terus diperebutkan, dinegosiasikan, dan diperbarui penjelasannya. Negara yang mampu memfasilitasi dialog itu akan memiliki tempat penting dalam tata budaya global.
Untuk saat ini, hasil paling nyata dari forum di Seoul mungkin belum berupa keputusan besar atau perubahan aturan yang langsung terasa. Tetapi dalam diplomasi budaya, membentuk arah percakapan sering kali sama pentingnya dengan menghasilkan keputusan formal. Korea Selatan tampaknya sedang memainkan peran itu dengan cukup cermat: membuka ruang diskusi, menekankan inklusivitas, dan menghubungkan warisan budaya dengan kepentingan komunikasi internasional yang lebih luas.
Jika langkah ini berlanjut konsisten, Korea Selatan bukan hanya akan dikenang sebagai negara yang sukses mengekspor budaya populer, tetapi juga sebagai negara yang aktif membantu dunia memikirkan ulang cara memahami warisan bersama umat manusia. Bagi Indonesia, ini adalah pengingat bahwa pengaruh budaya tidak hanya lahir dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari bagaimana kita menjelaskan makna dari apa yang kita miliki itu kepada dunia.
댓글
댓글 쓰기