Wali Kota Busan Park Heong-joon Pamit Lebih Cepat: Akhir Lima Tahun yang Mengubah Arah Kota Pelabuhan Korea Selatan
Perpisahan yang Lebih Cepat, Isyarat Transisi yang Ingin Dijaga Tetap Mulus
Busan, kota terbesar kedua di Korea Selatan setelah Seoul, menutup satu bab penting dalam politik lokalnya pada 26 Juni ketika Wali Kota Park Heong-joon menggelar upacara perpisahan di aula utama Balai Kota Busan. Secara administratif, masa jabatannya sebenarnya baru berakhir pada 30 Juni. Namun Park memilih mundur lebih awal untuk memberi ruang bagi wali kota terpilih, Jeon Jae-soo, menyiapkan kantor dan proses transisi pemerintahan. Di Korea Selatan, langkah seperti ini bukan sekadar urusan teknis birokrasi. Ia juga dibaca sebagai pesan politik: pergantian kepemimpinan harus berlangsung rapi, tanpa mengganggu ritme pemerintahan kota yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari warga.
Bagi pembaca Indonesia, momen ini mungkin dapat dibayangkan seperti pergantian kepala daerah di kota besar semacam Surabaya, Medan, atau Makassar, ketika yang dipertaruhkan bukan hanya jabatan, melainkan arah pembangunan kota untuk beberapa tahun ke depan. Bedanya, Busan memikul beban simbolik yang sangat besar. Kota ini bukan hanya pusat pelabuhan dan logistik Korea Selatan, tetapi juga etalase pariwisata, industri budaya, film, hingga gagasan tentang bagaimana kota besar non-ibu kota bisa tetap relevan di tengah dominasi Seoul.
Park gagal dalam upayanya meraih masa jabatan ketiga dalam pemilihan lokal 3 Juni lalu. Karena itu, seremoni perpisahan ini bukan sekadar penutupan agenda politik pribadi, melainkan titik evaluasi atas lima tahun arah pembangunan Busan. Selama masa kepemimpinannya, Park identik dengan tiga kata kunci besar: “kota 15 menit”, Bandara Baru Gadeok, dan ambisi menjadikan Busan sebagai “kota kelas dunia”. Tiga agenda ini menunjukkan bahwa pemerintahannya berusaha menggabungkan hal-hal yang sangat praktis, seperti akses layanan publik sehari-hari, dengan proyek besar yang membentuk citra kota di panggung internasional.
Keputusan Park untuk pamit lebih cepat juga memperlihatkan satu hal penting tentang politik lokal Korea Selatan: administrasi kota tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pemimpin. Dalam praktiknya, kebijakan transportasi, perencanaan kawasan, layanan publik, dukungan untuk anak muda, hingga promosi investasi harus terus berjalan. Karena itu, transisi yang tertib sering kali sama pentingnya dengan kemenangan politik itu sendiri.
Lima Tahun Park Heong-joon: Antara Visi Besar dan Kebutuhan Harian Warga
Jika diringkas, masa kepemimpinan Park adalah upaya menjawab pertanyaan klasik yang juga akrab bagi kota-kota besar di Indonesia: bagaimana membuat kota tetap kompetitif secara global tanpa mengorbankan kenyamanan hidup sehari-hari warganya. Dalam banyak kasus, kota besar mudah terjebak pada proyek mercusuar, gedung ikonik, atau jargon internasional, tetapi melupakan kebutuhan dasar seperti akses transportasi, layanan publik yang dekat, ruang hidup yang manusiawi, dan peluang ekonomi bagi generasi muda.
Busan menghadapi tantangan yang kompleks. Secara geografis, kota ini unik karena diapit laut dan perbukitan, dengan kawasan kota lama dan kota baru yang berkembang dalam ritme berbeda. Kota ini populer di mata wisatawan karena pantai Haeundae, pelabuhannya yang sibuk, serta festival film internasionalnya. Namun bagi warganya, Busan bukan sekadar pemandangan laut yang fotogenik. Ia adalah kota tempat orang harus berangkat kerja, mengurus anak, mengakses fasilitas kesehatan, naik transportasi umum, membuka usaha kecil, dan memikirkan masa depan keluarga.
Di titik inilah warisan Park menjadi menarik. Ia tidak hanya berbicara tentang kebesaran Busan sebagai kota pelabuhan, tetapi juga tentang bagaimana kota itu bisa dirasakan lebih nyaman dari tingkat lingkungan tempat tinggal. Pendekatan ini relevan pula dengan diskusi di Indonesia, ketika banyak pemerintah daerah mulai sadar bahwa kualitas hidup warga tak cukup diukur dari jumlah bangunan baru atau event besar, melainkan dari seberapa mudah warga menjalani rutinitas mereka setiap hari.
Namun seperti banyak proyek politik perkotaan lainnya, visi Park tidak seluruhnya sampai pada tahap akhir. Kegagalannya memenangkan periode ketiga berarti sebagian agenda yang ia tawarkan akan berhenti di tengah jalan, atau setidaknya harus dinegosiasikan ulang oleh pemerintahan baru. Karena itu, evaluasi atas Park bukan soal berhasil atau gagal secara hitam-putih, melainkan soal sejauh mana ia berhasil menanamkan arah berpikir baru tentang Busan.
“Kota 15 Menit”: Konsep Urban yang Terdengar Modern, Tetapi Sebenarnya Sangat Membumi
Salah satu istilah yang paling menonjol selama masa jabatan Park adalah “kota 15 menit”. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa kebutuhan dasar warga—mulai dari layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, ruang rekreasi, hingga aktivitas ekonomi—seharusnya dapat dijangkau dalam waktu sekitar 15 menit dari lingkungan tempat tinggal mereka, baik dengan berjalan kaki, bersepeda, maupun perjalanan singkat menggunakan transportasi umum. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kota tidak boleh memaksa warganya menghabiskan terlalu banyak energi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Bagi pembaca Indonesia, konsep ini mungkin mengingatkan pada perdebatan tentang kota yang ramah pejalan kaki, integrasi transportasi, atau pentingnya fasilitas publik yang tidak semuanya menumpuk di pusat kota. Di Jakarta, misalnya, isu seperti jarak rumah ke tempat kerja, koneksi antarmoda, dan ketersediaan ruang publik selalu menjadi pembicaraan. Di Surabaya atau Bandung, diskusi serupa muncul ketika warga menuntut kota yang tidak sekadar tumbuh, tetapi juga layak dihuni. Jadi meskipun istilah “kota 15 menit” terdengar akademis dan impor, inti idenya sesungguhnya sangat dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat urban di mana pun.
Untuk Busan, konsep ini punya makna khusus. Kota ini tidak berkembang di lahan datar yang seragam. Ada kawasan pesisir, perbukitan, pusat komersial lama, dan distrik baru yang modern. Karena itulah, ketimpangan akses layanan bisa terasa lebih tajam. Apa yang bagi wisatawan tampak sebagai kota pantai yang indah, bagi warga bisa berarti perjalanan panjang, perbedaan kualitas fasilitas, atau ketidakmerataan infrastruktur antarkawasan. Dengan menempatkan “kota 15 menit” sebagai kata kunci, Park tampaknya ingin menggeser cara pandang dari pembangunan yang semata-mata besar dan megah menuju pembangunan yang dekat dan terasa.
Meski demikian, konsep ini juga menghadapi pertanyaan besar. Sejauh mana gagasan itu benar-benar melembaga dalam kebijakan, dan bukan hanya slogan kampanye atau jargon pemerintahan? Sebab, untuk mewujudkan kota 15 menit, dibutuhkan penataan transportasi, distribusi layanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan koordinasi lintas sektor yang tidak sederhana. Apalagi, pergantian pemimpin bisa mengubah prioritas. Warisan Park dalam isu ini akhirnya bukan jawaban final, melainkan pertanyaan terbuka: apakah Busan akan terus menata diri berdasarkan kedekatan layanan dengan warga, atau kembali menempatkan proyek-proyek berskala besar sebagai pusat utama perhatian?
Bandara Baru Gadeok dan Mimpi Busan Menjadi Simpul Asia Timur Laut
Jika “kota 15 menit” mewakili sisi keseharian warga, maka proyek Bandara Baru Gadeok mewakili ambisi besar Busan untuk mendefinisikan ulang posisinya di kawasan. Selama ini Busan sudah dikenal luas sebagai kota pelabuhan utama Korea Selatan, gerbang logistik, dan tujuan wisata laut. Tetapi dalam logika persaingan antarkota global, reputasi saja tidak cukup. Aksesibilitas, konektivitas, dan kemampuan kota menghubungkan diri dengan jaringan internasional sama pentingnya dengan citra yang dimilikinya.
Itulah sebabnya Bandara Baru Gadeok menjadi salah satu proyek simbolik selama masa Park. Bandara ini dibayangkan bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan instrumen strategis untuk menjadikan Busan lebih terkoneksi dengan dunia. Dalam pembacaan politik perkotaan, pembangunan bandara semacam ini mirip dengan cara sebuah kota menyatakan bahwa ia tidak mau hanya menjadi kota nomor dua secara nasional, tetapi ingin memiliki posisi yang lebih mandiri dan kuat di tingkat regional maupun global.
Bagi Indonesia, logika ini mudah dipahami. Kita melihat bagaimana bandara, pelabuhan, dan jalur konektivitas sering kali menjadi penentu dalam kompetisi antardaerah untuk menarik investasi, pariwisata, dan talenta muda. Kota besar tanpa konektivitas yang memadai akan sulit berkembang optimal, seberapa menarik pun potensinya. Dalam konteks Busan, proyek Gadeok adalah bagian dari upaya menyusun masa depan jangka panjang: memperkuat logistik, memudahkan mobilitas internasional, dan menegaskan bahwa Busan bisa menjadi hub strategis di Asia Timur Laut.
Namun seperti semua proyek infrastruktur raksasa, bandara juga menyisakan tantangan. Proyek besar membutuhkan kesinambungan politik, pendanaan, dan dukungan administrasi lintas periode. Karena Park tidak melanjutkan kepemimpinannya, masa depan proyek itu kini akan sangat bergantung pada cara wali kota baru membaca urgensinya. Apakah Gadeok akan terus dijadikan prioritas utama, atau diatur ulang dalam kerangka baru? Di titik ini, kepergian Park menandai perpindahan bukan hanya kekuasaan, tetapi juga hak untuk menafsirkan ulang masa depan Busan.
Janji untuk Anak Muda dan “Citizen Pass”: Kota Tidak Cukup Cantik, Harus Layak Ditinggali
Dalam pemilihan lokal terakhir, Park sempat mengajukan gagasan tentang proyek pembentukan aset senilai 100 juta won bagi anak muda, serta program yang disebut sebagai “citizen pass” atau kartu/manfaat layanan warga. Dua janji ini penting karena menunjukkan arah kompetisi baru antarkota di Korea Selatan: bukan lagi sekadar berlomba membangun gedung tinggi atau destinasi wisata, melainkan berlomba mempertahankan generasi muda dan membuat warga merasa diuntungkan dengan tinggal di kota tersebut.
Isu ini sangat relevan dengan Indonesia. Banyak kota punya citra menarik di media sosial, tetapi belum tentu mudah ditinggali oleh anak muda yang sedang membangun hidup. Mereka membutuhkan pekerjaan, peluang menabung, akses hunian, transportasi yang efisien, dan ekosistem budaya yang hidup. Busan juga menghadapi dilema serupa. Kota ini punya daya tarik visual dan reputasi internasional, tetapi untuk membuat anak muda bertahan, pemerintah kota harus menawarkan lebih dari sekadar pemandangan pantai atau festival musiman.
Gagasan pembentukan aset bagi anak muda mencerminkan tekanan yang kini dialami banyak kota di Korea Selatan: bagaimana menahan arus konsentrasi kesempatan yang terlalu berat ke Seoul. Ketika ibu kota menyedot pekerjaan, pendidikan, dan prestise, kota lain harus menciptakan alasan konkret agar generasi mudanya tidak pergi. Karena itu, kebijakan semacam dukungan pembentukan aset bukan hanya program kesejahteraan. Ia adalah alat persaingan kota.
Begitu pula dengan “citizen pass”. Program seperti ini dapat dibaca sebagai upaya meningkatkan pengalaman warga atas layanan kota, baik dalam bentuk kemudahan akses fasilitas publik, mobilitas, atau manfaat keseharian lainnya. Dalam bahasa sederhana, ini semacam pesan dari pemerintah kota bahwa hidup di Busan harus terasa menguntungkan secara nyata. Sayangnya, kekalahan Park membuat dua gagasan ini belum sempat diuji sampai tahap matang. Kini perhatian publik akan bergeser pada apakah pemerintahan baru tetap akan memprioritaskan isu anak muda dan manfaat langsung bagi warga, atau memilih pendekatan lain.
Kegagalan World Expo 2030: Luka Simbolik, Tetapi Bukan Akhir Cerita
Salah satu penyesalan terbesar yang dikaitkan dengan masa jabatan Park adalah kegagalan Busan memenangkan tuan rumah World Expo 2030. Bagi sebagian orang, kegagalan ini mungkin tampak seperti kekalahan dalam perebutan event internasional biasa. Tetapi bagi Busan, maknanya lebih besar. World Expo adalah panggung yang memungkinkan sebuah kota memperkenalkan visi, kapasitas, dan citranya kepada dunia. Upaya merebut ajang itu menunjukkan bahwa Busan ingin dilihat bukan hanya sebagai kota pelabuhan atau tujuan wisata, tetapi sebagai kota yang siap memimpin percakapan global tentang masa depan.
Dalam konteks Indonesia, ini bisa dibandingkan dengan pentingnya status tuan rumah ajang internasional bagi citra sebuah kota atau negara. Event global bukan hanya soal beberapa hari seremoni, melainkan kesempatan membangun reputasi, menarik investasi, mempercepat infrastruktur, dan membentuk narasi modernitas. Busan memahami hal itu. Karena itu, kegagalan merebut World Expo bukan sekadar soal kalah suara, tetapi juga kegagalan mewujudkan momentum simbolik yang sangat diharapkan.
Meski begitu, ada satu pelajaran penting dari episode ini: upaya yang gagal tidak selalu sia-sia. Selama proses pencalonan, nama Busan mendapat sorotan lebih luas di dunia internasional. Kota ini mengasah kapasitas diplomasi, promosi, dan penyusunan narasi globalnya. Energi politik dan administratif yang tercipta dari pencalonan itu tidak otomatis hilang hanya karena hasil akhir tidak sesuai harapan. Tantangannya sekarang adalah apakah energi tersebut bisa dikonversi menjadi kebijakan lanjutan, promosi investasi, penguatan sektor budaya, atau agenda kota lainnya.
Di sinilah akhir masa jabatan Park menjadi momen refleksi yang penting. Ia meninggalkan warisan yang tidak sepenuhnya berupa capaian konkret, tetapi juga berupa ambisi, jaringan, dan narasi baru tentang Busan. Dalam politik kota modern, narasi seperti ini kadang sama berharganya dengan infrastruktur fisik, karena ia membentuk cara warga dan dunia luar memandang kota tersebut.
Apa Arti Pergantian Ini bagi Busan dan Mengapa Publik Indonesia Patut Memperhatikannya
Pergantian wali kota di Busan mungkin tampak seperti berita lokal Korea Selatan. Namun jika dibaca lebih jauh, peristiwa ini memberi gambaran tentang bagaimana kota besar Asia Timur kini bersaing dan menata dirinya. Busan sedang bergulat dengan isu-isu yang juga akrab bagi kota-kota besar Indonesia: konektivitas, pemerataan layanan, regenerasi perkotaan, migrasi anak muda, citra internasional, dan keseimbangan antara proyek besar dengan kebutuhan harian warga.
Dari sudut pandang pembaca Indonesia, Busan menarik justru karena ia tidak hanya hidup dari statusnya sebagai kota wisata. Pemerintah kota berusaha memikirkan bagaimana sebuah kota pelabuhan dapat tetap kuat secara ekonomi, nyaman secara sosial, dan relevan secara global. Ini adalah pelajaran penting di era ketika kota-kota besar tidak lagi bisa puas hanya dengan identitas lama. Seperti halnya beberapa kota di Indonesia yang kini berlomba membangun transportasi publik, kawasan kreatif, waterfront city, atau layanan digital, Busan juga sedang mencari formula yang paling cocok untuk masa depannya.
Karena itu, pamitnya Park Heong-joon bukan sekadar akhir dari satu karier politik lokal. Ia adalah penanda bahwa arah pembangunan kota dapat berubah bersama pergantian pemimpin. Pertanyaan berikutnya bukan hanya siapa yang duduk di kantor wali kota, tetapi kebijakan mana yang akan dipertahankan, mana yang disesuaikan, dan mana yang mungkin dihentikan. Apakah konsep kota 15 menit akan diteruskan? Seberapa kuat komitmen terhadap Bandara Baru Gadeok? Bagaimana nasib kebijakan untuk menahan anak muda tetap tinggal di Busan? Dan bagaimana kota ini akan memanfaatkan jejak kampanye World Expo yang telah terlanjur dibangun?
Pada akhirnya, lima tahun Park di Busan mungkin tidak akan dikenang sebagai kisah sukses yang selesai dengan sempurna. Lebih tepat jika disebut sebagai masa ketika Busan mencoba mendefinisikan ulang dirinya: dari kota pelabuhan yang terkenal menjadi kota besar yang ingin semakin nyaman dihuni, lebih terhubung dengan dunia, dan lebih kompetitif dalam memperebutkan masa depan. Upacara perpisahan pada 26 Juni itu, dengan demikian, bukan hanya seremoni formal. Ia adalah jeda singkat di antara dua babak, ketika satu visi ditutup dan visi berikutnya mulai dipertaruhkan.
댓글
댓글 쓰기