Di Forum Ekonomi Dunia di Dalian, Korea Selatan Bicara Bukan Hanya Soal AI Terdepan, tapi Juga Siapa yang Menikmati Hasilnya
Dari panggung Dalian, Korea Selatan mengirim sinyal baru tentang arah kebijakan AI
Di tengah persaingan teknologi global yang makin keras, Korea Selatan kembali menegaskan ambisinya di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Namun yang menarik, pesan yang dibawa Seoul kali ini tidak berhenti pada target industri, chip, atau perlombaan membangun model AI yang paling canggih. Dalam forum ekonomi internasional di Dalian, China, Perdana Menteri Korea Selatan Kim Min-seok justru mengangkat dua hal sekaligus: ambisi besar menjadikan Korea unggul dalam apa yang ia sebut sebagai “physical AI”, serta pertanyaan yang jauh lebih politis dan dekat dengan kehidupan warga, yakni bagaimana kekayaan baru yang diciptakan AI itu nantinya akan dibagi.
Pernyataan itu disampaikan Kim pada sesi pidato khusus di Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia Musim Panas di Dalian International Convention Center, Provinsi Liaoning, 24 Juni. Forum ini kerap dijuluki “Summer Davos”, merujuk pada pertemuan World Economic Forum yang menjadi ajang pertemuan pemimpin negara, pelaku industri, akademisi, dan pemikir kebijakan dari berbagai penjuru dunia. Bila Davos di Swiss sering dibaca sebagai panggung elite global, maka Summer Davos di Asia semakin penting karena di sanalah arah ekonomi, manufaktur, dan teknologi kawasan dibicarakan lebih konkret.
Dalam sesi tanya jawab, Kim menjelaskan ke mana Korea Selatan seharusnya membidik dalam transisi AI. Ia mengatakan, bila berani memasang target besar, ia ingin Korea menargetkan posisi terdepan, bahkan “nomor satu yang dominan”, dalam physical AI. Pada saat yang sama, saat ditanya soal kesenjangan sosial yang mungkin muncul akibat gelombang AI, Kim mengakui belum ada jawaban pasti. Tetapi ia menyebut pemerintah sedang memikirkan kemungkinan menghubungkan kekayaan baru yang dihasilkan transformasi AI dengan ide seperti pendapatan dasar universal atau basic income.
Bagi pembaca Indonesia, pernyataan semacam ini penting bukan hanya karena Korea Selatan adalah salah satu negara paling berpengaruh dalam industri teknologi dan budaya pop Asia, tetapi juga karena apa yang dibicarakan di Seoul hari ini sering menjadi gambaran tentang pertanyaan yang beberapa tahun lagi akan lebih keras terdengar di Jakarta, Bekasi, Batam, Karawang, atau Surabaya: kalau AI membuat perusahaan makin untung dan produksi makin efisien, apakah masyarakat luas juga akan ikut merasakan manfaatnya, atau justru sebagian orang tertinggal?
Karena itu, pesan dari Dalian sesungguhnya bukan sekadar soal teknologi. Ini adalah sinyal bahwa perdebatan AI di Korea Selatan sudah bergerak dari wilayah “bagaimana menjadi kompetitif” menuju pertanyaan yang lebih besar, yaitu “kontrak sosial seperti apa yang harus dibangun ketika mesin, robot, otomasi, dan algoritma mengambil porsi yang makin besar dalam ekonomi?”
Apa itu “physical AI” dan mengapa Korea Selatan sangat percaya diri
Istilah “physical AI” mungkin belum sepopuler generative AI seperti chatbot, pembuat gambar, atau asisten digital yang ramai dipakai publik. Secara sederhana, physical AI merujuk pada kecerdasan buatan yang tidak berhenti di layar komputer atau ponsel, tetapi terhubung langsung dengan dunia fisik: robot industri, kendaraan otonom, perangkat pabrik, logistik cerdas, peralatan kesehatan, sistem mobilitas, sampai mesin yang bisa mengambil keputusan di lantai produksi.
Kalau generative AI sering diasosiasikan dengan membuat teks, gambar, video, atau membantu pekerjaan kantor, maka physical AI bicara tentang bagaimana AI menggerakkan benda, membaca lingkungan nyata, menyesuaikan tindakan secara real time, dan bekerja di sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung industri. Dalam bahasa awam, ini adalah AI yang “turun ke lapangan”. Bukan hanya pintar menjawab pertanyaan, tetapi juga mampu mengoperasikan mesin, mengatur jalur perakitan, membantu kendaraan bernavigasi, atau mendukung sistem gudang otomatis.
Mengapa Korea Selatan berani bicara tinggi di area ini? Jawabannya terletak pada fondasi industrinya. Korea bukan sekadar negara yang kuat di software atau elektronik konsumen. Negeri itu punya basis manufaktur yang matang, perusahaan semikonduktor kelas dunia, industri otomotif yang mapan, serta ekosistem robotika dan perangkat keras yang relatif kuat. Dalam konteks itulah istilah physical AI menjadi masuk akal. Korea Selatan tidak memulai dari nol. Ia sudah punya “otot” industri yang bisa dipadukan dengan “otak” AI.
Bagi negara seperti Korea, physical AI bukan jargon kosong. Ini berkaitan langsung dengan masa depan pabrik-pabriknya, daya saing ekspor, efisiensi logistik, dan kemampuan mempertahankan posisi dalam rantai pasok global. Jika generative AI bisa dikuasai oleh perusahaan perangkat lunak dari berbagai negara, maka physical AI memberi keuntungan tambahan bagi negara yang memang punya basis produksi kuat. Korea Selatan jelas melihat celah ini.
Dalam konteks Indonesia, pembaca bisa membayangkan kawasan industri seperti Karawang, Cikarang, Batam, atau Gresik. Bila suatu saat AI tidak hanya dipakai untuk layanan pelanggan atau membuat ringkasan dokumen, tetapi juga untuk membaca data sensor pabrik, memprediksi kerusakan mesin, mengatur robot penyortiran, hingga membantu truk dan gudang bekerja lebih efisien, itulah wilayah physical AI. Karena itu, ketika Kim berbicara soal target tertinggi di bidang ini, ia sesungguhnya sedang bicara tentang masa depan manufaktur nasional Korea.
Meski demikian, penting dicatat bahwa ucapan Kim bukan pengumuman kebijakan final atau paket program detail. Ia tidak menyodorkan jadwal implementasi, target anggaran, atau rancangan regulasi rinci. Ucapannya lebih tepat dibaca sebagai penegasan arah strategis di tingkat tertinggi pemerintahan: Korea Selatan ingin menempatkan AI, khususnya AI yang terhubung dengan industri fisik, sebagai agenda inti negara.
Lebih dari sekadar pertumbuhan: AI kini dipandang sebagai isu distribusi kekayaan
Yang membuat pernyataan Kim berbeda dari banyak pidato teknologi lain adalah keberaniannya menggabungkan tema kompetisi industri dengan soal distribusi hasil. Ia menyinggung bahwa perusahaan semikonduktor Korea meraih keuntungan yang sangat besar dibanding masa lalu, lalu dari situ muncul pertanyaan baru: bagaimana laba besar itu didistribusikan?
Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi bobot politiknya besar. Selama ini, banyak negara membicarakan AI dengan semangat yang nyaris seragam: percepat inovasi, kurangi hambatan, tarik investasi, rebut talenta, bangun pusat data, dan jangan tertinggal dari Amerika Serikat atau China. Semua itu penting. Namun Kim menambahkan satu lapisan perdebatan yang lebih sulit: ketika AI mendorong produktivitas dan menciptakan kekayaan baru, siapa yang paling banyak menikmati hasilnya?
Pertanyaan itu sangat relevan bukan hanya di Korea Selatan, tetapi di mana-mana. Dalam sejarah modern, kemajuan teknologi hampir selalu datang dengan janji peningkatan efisiensi dan kesejahteraan. Tetapi hasilnya tidak pernah otomatis merata. Ada sektor yang melonjak, ada kelompok pekerja yang tertekan, ada kota yang tumbuh cepat, ada wilayah yang tertinggal. Karena itulah isu distribusi menjadi sangat sensitif. Bukan soal menolak teknologi, melainkan memastikan manfaatnya tidak hanya menumpuk di tangan segelintir perusahaan atau pemilik modal.
Korea Selatan punya alasan kuat untuk memikirkan ini lebih awal. Negara itu selama puluhan tahun dipuji karena mampu melakukan lompatan pembangunan, melahirkan konglomerasi global, dan membangun ekonomi ekspor yang impresif. Namun di balik keberhasilan itu, Korea juga akrab dengan diskusi tentang kesenjangan, tekanan biaya hidup, pasar kerja yang ketat, dan kecemasan generasi muda. Dalam lanskap semacam itu, AI bukan cuma peluang. Ia juga bisa menjadi sumber kekhawatiran sosial bila keuntungan meningkat sementara rasa aman warga justru menurun.
Bagi pembaca Indonesia, analoginya mudah dipahami. Setiap kali teknologi baru datang, publik biasanya antusias sekaligus cemas. Ketika e-commerce tumbuh, orang menikmati kemudahan belanja, tetapi pedagang tradisional bertanya bagaimana nasib usaha kecil. Ketika layanan transportasi digital berkembang, konsumen senang, tetapi muncul perdebatan tentang perlindungan pekerja. Begitu juga dengan AI. Masyarakat mungkin menikmati layanan lebih cepat dan murah, tetapi pada saat bersamaan timbul pertanyaan: apakah lapangan kerja berubah terlalu cepat, apakah pekerja punya waktu untuk beradaptasi, dan apakah negara punya skema pengaman yang memadai?
Kim secara terbuka mengakui belum ada jawaban pasti. Justru pengakuan ini penting. Ia menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang menjual ilusi seolah semua persoalan sudah selesai. Sebaliknya, Korea tampak mulai menempatkan distribusi hasil AI sebagai topik kebijakan publik yang harus dibahas secara terang-terangan, bukan dibiarkan sebagai efek samping yang nanti “diurus pasar”.
Basic income muncul sebagai gagasan, bukan keputusan final
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dari pernyataan Kim adalah ketika ia menyebut kemungkinan menghubungkan kekayaan baru yang lahir dari transformasi AI dengan sistem seperti basic income. Dalam perdebatan kebijakan publik, basic income atau pendapatan dasar universal adalah konsep pemberian sejumlah pendapatan kepada warga secara lebih luas tanpa syarat kerja yang ketat seperti program bantuan sosial konvensional.
Namun penting untuk menempatkan ucapan Kim secara proporsional. Ia tidak mengumumkan bahwa Korea Selatan akan segera menerapkan basic income. Tidak ada rincian tentang kapan dimulai, berapa besarannya, dari mana sumber dananya, siapa penerimanya, atau bagaimana mekanisme hukumnya. Yang ia sampaikan adalah bahwa ide tersebut sedang dipikirkan sebagai salah satu kemungkinan dalam menghadapi perubahan besar akibat AI.
Justru di sinilah letak pentingnya. Untuk pertama kalinya dalam forum internasional yang menyorot teknologi dan ekonomi, seorang kepala pemerintahan Korea Selatan secara terbuka menghubungkan strategi AI dengan imajinasi kebijakan kesejahteraan. Ini menunjukkan bahwa batas antara kebijakan industri dan kebijakan sosial makin kabur. Negara tidak lagi bisa berbicara tentang teknologi hanya dari sisi investasi dan inovasi; ia juga harus menjawab dampaknya terhadap penghidupan warga.
Di Indonesia, istilah basic income sering memicu perdebatan panjang. Sebagian melihatnya sebagai gagasan progresif untuk menjamin daya tahan sosial saat dunia kerja berubah. Sebagian lain khawatir konsep itu terlalu mahal, sulit tepat sasaran, atau berpotensi menimbulkan ketergantungan. Karena itu, ketika Korea Selatan menyebutnya sebagai “ide yang sedang dipikirkan”, posisi itu relatif hati-hati tetapi tetap signifikan.
Perlu diingat, negara-negara maju pun belum menemukan formula tunggal mengenai pembagian manfaat AI. Sebagian fokus pada pajak atas perusahaan digital, sebagian memperkuat pelatihan ulang tenaga kerja, sebagian lain memperluas asuransi sosial, subsidi pendidikan, atau bantuan untuk kelompok rentan. Dengan menyebut basic income di forum dunia, Korea Selatan tampaknya ingin memberi sinyal bahwa mereka membuka ruang untuk eksperimen kebijakan, bukan terpaku pada resep lama.
Untuk pembaca Indonesia, perkembangan ini menarik karena menunjukkan satu hal: diskusi tentang AI cepat atau lambat akan menyentuh isu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari harga hidup, kestabilan pekerjaan, akses pendidikan, sampai perlindungan sosial. Jadi, perdebatan AI bukan lagi urusan insinyur, startup, atau kementerian teknologi semata. Ini sudah masuk ke wilayah yang menyangkut dompet rumah tangga dan masa depan kelas menengah.
Korea ingin menawarkan “eksperimen kebijakan” kepada dunia
Bagian lain yang patut dicermati dari pidato Kim adalah gagasannya bahwa Korea Selatan bisa melakukan eksperimen untuk menghubungkan hasil transisi AI dengan skema seperti basic income, lalu membagikan kelebihan dan kekurangannya kepada komunitas internasional. Kalimat ini terdengar teknokratis, tetapi maknanya luas.
Artinya, Korea Selatan tidak ingin dilihat hanya sebagai negara yang mengejar keuntungan dari AI, melainkan juga sebagai negara yang bersedia menguji bagaimana dampak sosial AI bisa dikelola. Ini penting karena dalam politik global hari ini, reputasi sebuah negara tidak lagi dibangun hanya lewat kekuatan ekonomi atau militer, melainkan juga lewat kemampuan menawarkan model kebijakan yang bisa dipelajari negara lain.
Selama ini, Korea Selatan sudah cukup berhasil mengekspor banyak hal: dari elektronik, otomotif, dan kapal, hingga budaya populer seperti K-drama, K-pop, dan film. Di mata publik Indonesia, Korea adalah contoh bagaimana soft power dan kekuatan industri berjalan berdampingan. Kini, tampaknya Seoul juga ingin memperluas pengaruhnya ke bidang lain: ekspor pengalaman kebijakan.
Jika eksperimen itu benar-benar dijalankan suatu hari nanti, Korea dapat menjadi laboratorium menarik bagi negara-negara yang menghadapi dilema serupa. Bagaimana menumbuhkan industri AI tanpa membiarkan ketimpangan melebar? Bagaimana membiayai perlindungan sosial di era otomasi? Bagaimana menyeimbangkan dorongan inovasi dengan stabilitas sosial? Semua ini bukan pertanyaan teoritis. Ini adalah persoalan nyata yang akan semakin mendesak seiring AI masuk ke dunia kerja dan proses produksi.
Yang juga menarik, Kim menekankan bukan hanya “keberhasilan” yang akan dibagikan, tetapi juga kelebihan dan kekurangannya. Nada semacam ini relatif jarang dalam pidato politik, yang biasanya penuh klaim optimistis. Dengan mengakui bahwa eksperimen kebijakan bisa punya sisi positif dan sisi lemah, Korea memberi kesan lebih realistis. Dan justru karena realistis itulah pesannya terasa penting di forum global.
Bagi Indonesia, pendekatan ini bisa menjadi cermin. Selama ini kita sering menunggu model dari luar untuk ditiru, entah dalam digitalisasi layanan, hilirisasi, atau kebijakan kesejahteraan. Namun dunia AI bergerak sangat cepat sehingga tidak ada satu model pun yang benar-benar mapan. Dalam situasi seperti ini, negara yang berani bereksperimen sambil terbuka soal hasilnya akan punya posisi strategis dalam membentuk standar baru percakapan global.
Dari kebijakan industri menuju “kontrak sosial” baru
Jika ditarik lebih jauh, pernyataan Kim di Dalian memperlihatkan satu pergeseran besar dalam politik Korea Selatan: agenda AI tidak lagi diperlakukan semata sebagai isu pertumbuhan ekonomi, tetapi mulai dibingkai sebagai pertanyaan tentang kontrak sosial. Dengan kata lain, negara tidak hanya ditantang untuk membuat AI tumbuh, tetapi juga memastikan masyarakat tetap merasa aman, dilibatkan, dan mendapatkan bagian yang adil dari perubahan itu.
Ini adalah pergeseran yang sangat penting. Dalam banyak kasus, teknologi baru bisa maju pesat pada tahap awal, tetapi menghadapi resistensi ketika masyarakat mulai merasakan dampak ketimpangannya. Jika pekerja merasa masa depannya terancam, jika anak muda merasa kesempatan makin sempit, atau jika keuntungan hanya dinikmati sektor tertentu, dukungan politik terhadap agenda teknologi bisa melemah. Karena itu, strategi AI tidak akan cukup bila hanya bicara pusat data, chip, robot, dan investasi. Ia harus bicara juga tentang pelatihan ulang pekerja, jaring pengaman, pendidikan, perpajakan, dan rasa keadilan sosial.
Korea Selatan tampak menyadari hal itu. Ambisi menjadi yang terdepan dalam physical AI menunjukkan fokus pada penciptaan kekuatan ekonomi baru. Sementara diskusi tentang basic income dan distribusi manfaat menunjukkan kesadaran bahwa pertumbuhan tanpa legitimasi sosial akan sulit bertahan. Dua agenda ini tidak bisa dipisahkan. Negara membutuhkan kekuatan ekonomi untuk membiayai perlindungan sosial, dan perlindungan sosial dibutuhkan agar transformasi ekonomi tidak menimbulkan guncangan politik berkepanjangan.
Untuk pembaca Indonesia, ini terasa akrab. Kita pun sering berhadapan dengan kebutuhan menyeimbangkan pertumbuhan dan pemerataan. Dalam bahasa sederhana, masyarakat tidak hanya ingin mendengar bahwa negara akan “maju”, tetapi juga ingin tahu apakah kemajuan itu akan terasa dalam hidup mereka. AI, sehebat apa pun, pada akhirnya akan dinilai dari pertanyaan yang sangat membumi: apakah pekerjaan menjadi lebih baik, apakah pendapatan lebih stabil, apakah kesempatan pendidikan meningkat, dan apakah hidup sehari-hari menjadi lebih aman?
Karena itu, pernyataan Kim layak dibaca sebagai sinyal bahwa perdebatan masa depan tidak lagi bisa dibagi kaku antara kubu ekonomi dan kubu sosial. AI memaksa keduanya bertemu. Dan dari panggung Dalian, Korea Selatan tampak ingin berada di barisan negara yang bukan hanya cepat mengadopsi teknologi, tetapi juga aktif mendefinisikan aturan main sosialnya.
Mengapa perkembangan ini penting bagi Indonesia dan Asia
Apa arti semua ini bagi Indonesia? Pertama, Korea Selatan adalah salah satu negara yang sering menjadi rujukan di kawasan Asia dalam hal industrialisasi, inovasi, dan transformasi digital. Ketika Seoul mulai membicarakan AI bukan hanya dari sisi produktivitas tetapi juga distribusi hasil, itu bisa memengaruhi cara negara-negara lain memetakan kebijakan mereka.
Kedua, isu yang diangkat Kim sebenarnya akan semakin relevan bagi ekonomi berkembang seperti Indonesia. Kita sedang menikmati bonus demografi, mendorong digitalisasi, dan membangun ekosistem industri yang lebih kuat. Tetapi pada saat yang sama, kita punya tantangan besar dalam kualitas pendidikan, keterampilan digital, produktivitas tenaga kerja, dan ketimpangan akses. Jika AI diadopsi besar-besaran tanpa desain sosial yang matang, manfaatnya bisa terkonsentrasi di kota besar, perusahaan besar, dan kelompok pekerja berkemampuan tinggi. Itu berisiko memperlebar jurang yang sudah ada.
Ketiga, physical AI sendiri bukan isu yang jauh dari Indonesia. Ketika pemerintah bicara hilirisasi, manufaktur maju, industri kendaraan listrik, logistik modern, pelabuhan cerdas, atau efisiensi rantai pasok, sebenarnya ruang untuk physical AI terbuka lebar. Artinya, pertanyaan yang diangkat Korea Selatan hari ini cepat atau lambat juga akan mengetuk pintu Indonesia: bagaimana menyiapkan tenaga kerja, bagaimana mengatur insentif industri, dan bagaimana menata perlindungan sosial di tengah otomasi?
Keempat, secara geopolitik, pernyataan Kim menunjukkan bahwa persaingan AI global tidak lagi hanya tentang siapa paling cepat membuat model bahasa besar atau siapa paling banyak menanam chip. Persaingan sekarang juga mencakup siapa yang mampu membangun ekosistem kebijakan paling meyakinkan. Negara yang bisa menunjukkan bahwa AI dapat tumbuh tanpa menghancurkan kohesi sosial akan punya daya tawar moral dan politik yang tinggi di panggung global.
Pada akhirnya, pesan dari Dalian bisa diringkas dalam satu kalimat: Korea Selatan ingin unggul dalam AI, tetapi juga ingin menentukan bagaimana masyarakat hidup berdampingan dengan hasil AI itu. Ini membuat perdebatan AI terasa lebih dewasa. Bukan lagi sekadar euforia teknologi, melainkan pembahasan yang mengakui adanya risiko, ketimpangan, dan kebutuhan akan kesepakatan sosial baru.
Bagi pembaca Indonesia yang akrab melihat Korea Selatan lewat drama, musik, kecantikan, atau gaya hidup, perkembangan ini memperlihatkan wajah lain Korea: sebuah negara yang sedang bersiap menghadapi pertanyaan paling mendasar di abad teknologi. Bukan hanya bagaimana menciptakan mesin yang lebih pintar, tetapi bagaimana memastikan manusia tetap menjadi pusat dari kemajuan itu. Dan justru di situlah nilai berita dari pernyataan Kim Min-seok: AI tidak lagi dibahas sebagai alat semata, melainkan sebagai ujian politik tentang keadilan, keberanian strategi, dan masa depan kesejahteraan.
댓글
댓글 쓰기