Ribuan Warga Kembali Menyusuri Geumnam-ro: Bagaimana Gwangju Menjaga Ingatan 5·18 Tetap Hidup di Jalanan
Gwangju Kembali Bergerak, Bukan Sekadar Mengenang
Dua hari menjelang peringatan 46 tahun Gerakan Demokratisasi 18 Mei atau 5·18, jalan utama Geumnam-ro di Distrik Dong-gu, Gwangju, kembali dipenuhi langkah warga. Pada 16 Mei 2026 sore, sekitar 2.000 orang—mulai dari pelajar, warga biasa, hingga tokoh dari berbagai kalangan—ikut dalam pawai demokrasi dan perdamaian yang bergerak dari Lapangan Stasiun Gwangju menuju Geumnam-ro 4-ga, menempuh lintasan sekitar 2,3 kilometer di pusat kota. Di Korea Selatan, terutama di Gwangju, pawai semacam ini bukan acara seremonial biasa. Ia adalah cara sebuah kota dan sebuah bangsa menjaga luka sejarah tetap diingat, sambil menegaskan bahwa demokrasi bukan hadiah yang turun dari langit, melainkan hasil perjuangan warga.
Bagi pembaca Indonesia, suasana ini mungkin mengingatkan pada momen-momen ketika ruang publik berubah menjadi arena ingatan bersama: jalanan yang tidak lagi sekadar tempat lalu lintas, melainkan panggung tempat sejarah dipanggil kembali. Kalau di Indonesia kita mengenal bagaimana peristiwa Reformasi 1998, tragedi Semanggi, atau berbagai momen gerakan mahasiswa terus diingat dalam diskusi publik, aksi kampus, dan ruang budaya, maka di Korea Selatan, khususnya di Gwangju, 5·18 menempati posisi yang sangat penting dalam memori kolektif nasional. Peristiwa itu bukan sekadar catatan kelam masa lalu, melainkan simbol perjuangan melawan represi dan dorongan kuat menuju demokrasi modern Korea.
Pawai yang digelar kali ini menonjol bukan hanya karena jumlah pesertanya, tetapi karena bentuknya yang partisipatif. Ini bukan upacara tertutup di dalam gedung dengan pidato formal semata. Warga benar-benar berjalan bersama, menyusuri ruang kota yang punya nilai sejarah. Sepanjang rute, yel-yel seperti “Ayo! Ke kantor provinsi!” dan “Semangat Mei ke dalam konstitusi!” terdengar berulang. Dalam konteks Korea, slogan itu bukan sekadar seruan emosional, melainkan rangkuman tuntutan sejarah: agar nilai-nilai yang lahir dari perlawanan warga Gwangju pada Mei 1980 terus diakui dalam kehidupan bernegara hari ini.
Yang menarik, warga yang berdiri di tepi jalan pun tidak tampil sebagai penonton pasif. Ketika barisan depan pawai tiba di Geumnam-ro 4-ga, tepuk tangan dan sorak menyambut dari sisi jalan. Pemandangan seperti ini menunjukkan bahwa peringatan 5·18 di Gwangju tidak memisahkan secara tegas siapa peserta dan siapa penonton. Kota itu sendiri seperti ikut terlibat. Ada yang berjalan, ada yang menyaksikan, ada yang menyambut dengan tepuk tangan—namun semuanya berbagi memori yang sama.
Di tengah dunia yang semakin cepat bergerak dan mudah melupakan tragedi masa lalu, Gwangju justru menunjukkan kebalikan: bahwa ingatan publik bisa terus dirawat secara aktif. Bukan dengan mengurung sejarah di museum atau buku pelajaran saja, melainkan dengan membawanya kembali ke jalanan. Inilah yang membuat pawai tahun ini terasa penting, bukan hanya bagi Korea Selatan, tetapi juga bagi publik internasional yang ingin memahami bagaimana demokrasi dipelihara melalui budaya ingatan.
Apa Itu 5·18 dan Mengapa Gwangju Begitu Penting
Untuk pembaca Indonesia yang mungkin tidak mengikuti sejarah modern Korea secara mendalam, 5·18 merujuk pada Gerakan Demokratisasi Gwangju yang meletus pada Mei 1980. Saat itu, warga, mahasiswa, dan berbagai unsur masyarakat di Gwangju bangkit menuntut demokrasi di tengah situasi represif setelah militer memperketat kendali politik. Aksi tersebut kemudian dibalas dengan kekerasan negara. Dalam perjalanan waktu, 5·18 diakui secara luas sebagai salah satu tonggak paling penting dalam sejarah demokrasi Korea Selatan.
Di Korea, Gwangju sering dipahami bukan hanya sebagai nama kota di wilayah barat daya, tetapi juga sebagai lambang keberanian sipil. Seperti Yogyakarta sering dilekatkan dengan identitas kota pelajar dan perlawanan budaya, atau Jakarta kerap menjadi titik pertemuan berbagai arus politik nasional, Gwangju membawa bobot sejarah tersendiri dalam imajinasi publik Korea. Kota ini adalah tempat di mana ingatan akan demokrasi, pengorbanan warga, dan semangat solidaritas bertemu secara sangat nyata.
Geumnam-ro, lokasi pawai tahun ini, bukan jalan sembarangan. Jalan ini berada di jantung sejarah 5·18. Karena itu, ketika ribuan orang kembali melintasinya, mereka sesungguhnya tidak hanya berpindah dari satu titik ke titik lain. Mereka sedang menapaki jejak sejarah. Dalam banyak budaya, lokasi memiliki daya ingat tersendiri. Kita pun di Indonesia mengenal bagaimana nama tempat tertentu—misalnya Trisakti, Rawagede, Tanjung Priok, atau Lapangan Banteng dalam konteks tertentu—bisa memicu resonansi sejarah yang kuat. Di Gwangju, Geumnam-ro bekerja dengan cara serupa.
Pawai yang dimulai sekitar pukul 16.00 dari Lapangan Stasiun Gwangju menuju pusat kota juga menunjukkan betapa ingatan sejarah di Korea tidak dikurung menjadi milik generasi tua semata. Kehadiran pelajar menjadi penanda penting. Ini menegaskan bahwa 5·18 tidak berhenti sebagai nostalgia mereka yang mengalami langsung era otoritarianisme, melainkan diteruskan kepada generasi yang lahir jauh sesudah peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa sederhana, anak-anak muda Korea tidak hanya diajak tahu bahwa sebuah tragedi pernah terjadi; mereka diajak memahami mengapa tragedi itu penting untuk demokrasi yang mereka nikmati sekarang.
Karena itu, peringatan 5·18 selalu lebih dari sekadar upacara duka. Ia memuat pertanyaan yang sangat hidup: bagaimana sebuah masyarakat mengubah trauma sejarah menjadi etika publik? Bagaimana pengorbanan masa lalu diterjemahkan menjadi prinsip demokrasi hari ini? Gwangju tidak menjawab pertanyaan itu lewat jargon besar semata, tetapi lewat tindakan konkret—berjalan bersama, mengulang rute bersejarah, menyuarakan slogan, dan merawat ruang kota sebagai ruang memori.
Dari Slogan ke Makna: “Semangat Mei ke dalam Konstitusi”
Salah satu seruan yang paling kuat terdengar dalam pawai kali ini adalah “Semangat Mei ke dalam konstitusi!” Dalam bahasa Korea, slogan semacam ini membawa beban simbolik yang besar. “Semangat Mei” merujuk pada nilai-nilai yang lahir dari peristiwa Gwangju: keberanian warga sipil, penolakan terhadap kekerasan negara, solidaritas komunitas, dan keyakinan bahwa demokrasi harus dibela bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun.
Bagi pembaca Indonesia, ini bisa dipahami sebagai upaya memastikan bahwa nilai hasil perjuangan sejarah tidak berhenti sebagai peringatan tahunan, tetapi tertanam dalam dasar bernegara. Mirip dengan bagaimana publik di Indonesia sering menekankan bahwa demokrasi, hak sipil, dan supremasi sipil atas militer tidak boleh hanya menjadi slogan pascareformasi, warga Gwangju ingin memastikan bahwa warisan 5·18 memiliki tempat yang lebih eksplisit dalam bangunan konstitusional Korea Selatan.
Seruan lain, “Ayo! Ke kantor provinsi!”, juga sarat makna sejarah. Ini bukan sekadar petunjuk arah dalam pawai. Dalam konteks 5·18, ajakan menuju bekas kantor provinsi atau pusat administrasi lama terkait dengan memori demonstrasi dan perlawanan warga pada 1980. Dengan mengucapkan slogan itu hari ini, peserta pawai seperti menyambungkan tubuh mereka dengan tubuh sejarah: berjalan di jalur yang sama, mengulang memori yang sama, sambil memberi makna baru sesuai konteks sekarang.
Inilah mengapa peringatan di Gwangju terasa berbeda dari sekadar seremoni formal. Di banyak negara, termasuk di Asia, ada risiko bahwa peristiwa demokrasi lama akan menjadi monumen yang terlalu rapi—diperingati, tetapi tidak lagi menyentuh kehidupan warga secara langsung. Di Gwangju, slogan-slogan itu menunjukkan bahwa memori 5·18 belum membeku. Ia masih menjadi bahasa politik warga, masih terdengar relevan, dan masih mampu memanggil partisipasi generasi baru.
Jika dibaca lebih jauh, slogan-slogan tadi juga menunjukkan bahwa di Korea Selatan, ingatan sejarah bukan sesuatu yang netral. Ia selalu berkaitan dengan pertarungan tafsir, pengakuan negara, dan posisi nilai-nilai demokrasi di masa kini. Jadi, ketika warga berseru agar “Semangat Mei” masuk ke konstitusi, mereka sedang mengatakan bahwa korban dan perjuangan masa lalu harus diterjemahkan menjadi komitmen kelembagaan, bukan hanya penghormatan simbolik.
Jalanan sebagai Ruang Ingatan, Bukan Hanya Lalu Lintas
Hal yang membuat pawai demokrasi-perdamaian di Gwangju menonjol adalah cara kota itu mengubah jalanan menjadi ruang ingatan kolektif. Di banyak tempat, memori sejarah sering diletakkan di ruang yang terpisah dari kehidupan harian—museum, monumen, arsip, atau aula peringatan. Semua itu penting, tetapi Gwangju menambahkan satu lapisan lain: sejarah dibawa kembali ke ruang paling publik, yakni jalan raya.
Ketika peserta bergerak 2,3 kilometer melalui pusat kota, yang dipentaskan bukan sekadar kerumunan. Yang dipertontonkan adalah hubungan antara tubuh, tempat, dan memori. Orang berjalan bukan hanya untuk tiba, tetapi untuk mengingat. Dalam konteks budaya Asia Timur, terutama Korea, ruang kota kerap memegang peran besar sebagai penanda sejarah sosial. Namun bagi pembaca Indonesia pun, gagasan ini tidak asing. Kita juga mengenal bagaimana aksi long march, tabur bunga, ziarah, atau napak tilas sejarah menjadi bentuk pengingat yang sangat kuat justru karena melibatkan gerak fisik dan keterlibatan emosional.
Sambutan warga di kiri-kanan jalan mempertegas hal itu. Tepuk tangan dan sorak dari orang-orang yang menyaksikan bukan detail kecil. Itu adalah bentuk persetujuan sosial yang spontan. Jika pidato adalah pernyataan resmi, maka tepuk tangan publik adalah pengakuan emosional. Artinya, pawai ini tidak berjalan di ruang hampa. Ia disambut oleh masyarakat yang memahami bobot sejarah di baliknya.
Menariknya, suasana seperti ini menunjukkan bahwa peringatan 5·18 di Gwangju tidak berhenti sebagai milik lembaga resmi atau kelompok aktivis saja. Kota itu seolah berkata bahwa sejarah ini milik bersama. Dalam bahasa jurnalistik, ini penting karena memperlihatkan sebuah transisi dari “acara peringatan” menjadi “praktik sosial”. Dan ketika suatu memori sudah menjadi praktik sosial, ia cenderung lebih tahan lama. Ia tidak bergantung hanya pada kalender tahunan atau keputusan pemerintah, tetapi bertumpu pada partisipasi warga.
Bila ditarik ke konteks yang lebih luas, apa yang terjadi di Geumnam-ro memberi pelajaran penting bagi banyak negara demokrasi: bahwa merawat ingatan publik memerlukan ruang terbuka, pengulangan, dan keterlibatan antargenerasi. Sejarah yang hanya dibacakan dari podium mudah terdengar jauh. Sejarah yang dijalani di jalanan, di tengah warga, lebih mudah terasa dekat dan relevan.
Jumeokbap, Tepuk Tangan, dan Semangat Kebersamaan
Salah satu adegan paling simbolik dalam pawai kali ini adalah pembagian jumeokbap, atau nasi kepal, kepada peserta. Dalam laporan tentang peringatan 5·18, kehadiran jumeokbap bukan sekadar elemen konsumsi atau bagian kecil dari acara. Makanan ini punya makna sejarah yang dalam di Gwangju. Pada masa pergolakan 1980, warga saling berbagi makanan untuk mendukung mereka yang bertahan di tengah situasi genting. Karena itu, jumeokbap kemudian menjadi lambang solidaritas, gotong royong, dan rasa senasib sepenanggungan.
Di Indonesia, pembaca mungkin bisa membayangkan makna simbolik semacam ini seperti ketika makanan sederhana justru menjadi tanda persaudaraan dalam situasi krisis atau perjuangan—entah itu nasi bungkus yang dibagikan saat demonstrasi mahasiswa, dapur umum saat bencana, atau tradisi saling menyuplai logistik dalam aksi-aksi solidaritas. Yang penting bukan nilai ekonominya, melainkan pesan kebersamaannya: bahwa perjuangan tidak dijalani sendirian.
Dalam pawai di Geumnam-ro, para pelajar yang mengalami program warga di area festival jalanan disebut ikut membentuk jumeokbap dengan tangan mereka sendiri lalu membagikannya kepada peserta. Adegan ini penting karena mengubah sejarah menjadi tindakan yang bisa disentuh. Generasi muda tidak hanya mendengar cerita tentang “semangat Mei”, tetapi mempraktikkannya dalam bentuk paling sederhana: menyiapkan makanan untuk orang lain. Ini adalah pendidikan sejarah yang berlangsung melalui tubuh, kebiasaan, dan pengalaman langsung.
Di Korea, ada konsep yang sering dikaitkan dengan Gwangju, yakni semangat “daedong”, yang secara longgar dapat dipahami sebagai semangat kebersamaan besar atau solidaritas komunal. Nilainya dekat dengan gagasan gotong royong yang sangat akrab bagi pembaca Indonesia. Karena itu, pembagian jumeokbap dalam pawai ini punya resonansi yang kuat. Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak hanya lahir dari pidato besar, tetapi juga dari kepedulian sehari-hari antarsesama warga.
Tepuk tangan dari warga di tepi jalan melengkapi gambaran ini. Jika jumeokbap melambangkan dukungan material dan emosional, maka tepuk tangan melambangkan legitimasi moral dari komunitas. Keduanya menunjukkan bahwa 5·18 di Gwangju tidak diperingati hanya melalui kata-kata, melainkan melalui hubungan antarmanusia yang nyata. Inilah mungkin yang membuat peringatan di kota itu tetap hidup: ia berbicara lewat tindakan kecil yang sarat arti.
Mengapa Peringatan Ini Relevan Bukan Hanya untuk Korea
Melihat pawai ribuan warga di Gwangju tahun ini, pertanyaan besarnya adalah: mengapa dunia, termasuk Indonesia, perlu memperhatikan? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa demokrasi di mana pun selalu berhadapan dengan ancaman yang mirip—lupa sejarah, menganggap kebebasan sebagai sesuatu yang otomatis, dan memisahkan nilai-nilai sipil dari pengalaman konkret warga.
Gwangju menunjukkan jalan lain. Kota itu mengajarkan bahwa ingatan sejarah harus diperbarui terus-menerus agar tidak menjadi simbol kosong. Pawai yang digelar dua hari sebelum hari peringatan resmi memperlihatkan strategi sosial yang cerdas: memanjangkan momentum memori, memperluas partisipasi, dan membangun suasana bahwa sejarah bukan urusan satu hari dalam setahun. Ada kesinambungan yang dijaga, seolah masyarakat diingatkan bahwa demokrasi bukan monumen, melainkan pekerjaan sehari-hari.
Bagi Indonesia, pelajaran semacam ini terasa relevan. Kita juga memiliki sejarah panjang perjuangan demokrasi, dari masa pergerakan kemerdekaan, pergolakan politik pascakemerdekaan, sampai Reformasi 1998. Namun tantangan kita pun sama: bagaimana mencegah sejarah menjadi hafalan tanpa makna? Bagaimana membuat generasi muda merasa bahwa peristiwa politik puluhan tahun lalu masih ada hubungannya dengan kehidupan mereka hari ini? Gwangju menawarkan satu kemungkinan jawaban: libatkan kota, libatkan warga, libatkan tubuh, dan libatkan simbol-simbol keseharian.
Selain itu, pawai ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang matang bukan demokrasi yang melupakan konfliknya, melainkan yang berani mengakui luka dan belajar darinya. Dalam dunia yang sering mendorong masyarakat untuk “move on” secepat mungkin, Gwangju mengambil langkah sebaliknya: terus mengingat, tetapi dengan cara yang produktif. Ingatan tidak dipakai untuk membekukan permusuhan, melainkan untuk memperkuat komitmen pada nilai yang sama-sama dijaga.
Karena itu, peristiwa di Geumnam-ro bukan sekadar berita lokal dari sebuah kota di Korea Selatan. Ia adalah cermin tentang bagaimana masyarakat modern merawat demokrasi melalui memori kolektif. Ada pelajaran tentang keberanian warga, tentang pentingnya ruang publik, tentang solidaritas lintas generasi, dan tentang hubungan erat antara sejarah dengan masa depan.
Ketika Sejarah Tetap Berjalan Bersama Warga
Pawai demokrasi dan perdamaian di Geumnam-ro pada 16 Mei 2026 menyampaikan pesan yang kuat: sejarah tidak harus tinggal diam di lembar buku. Ia bisa berjalan bersama warga, diulang melalui langkah kaki, diteruskan lewat suara pelajar, dan dirawat melalui tindakan sekecil membagikan nasi kepal. Sekitar 2.000 orang yang turun ke jalan sore itu menunjukkan bahwa bagi Gwangju, 5·18 bukan memori yang memudar, melainkan nilai yang terus dihidupkan.
Di tengah sorak “Semangat Mei ke dalam konstitusi!”, ada keinginan agar perjuangan masa lalu tidak sekadar dikenang sebagai pengorbanan, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tatanan politik yang nyata. Di balik rute 2,3 kilometer dari Lapangan Stasiun Gwangju ke Geumnam-ro 4-ga, ada pesan bahwa tempat-tempat bersejarah bisa menjadi medium pendidikan sipil. Dan di dalam tepuk tangan warga yang menyaksikan, ada pengakuan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika ia dimiliki bersama.
Bagi pembaca Indonesia, kisah dari Gwangju ini layak dibaca bukan hanya sebagai kabar luar negeri, melainkan sebagai refleksi. Sebab setiap bangsa memiliki pertanyaan yang sama: bagaimana menjaga agar pengorbanan masa lalu tetap berarti bagi generasi yang tidak mengalaminya langsung? Gwangju memberi satu jawaban yang sederhana sekaligus kuat—dengan terus memanggil sejarah ke ruang publik, menjadikannya bahasa warga, dan memastikan bahwa ingatan tidak putus di tengah jalan.
Pada akhirnya, itulah inti dari peristiwa ini. Bukan semata-mata jumlah peserta, panjang rute, atau kerasnya slogan. Yang paling penting adalah fakta bahwa hampir setengah abad setelah tragedi yang mengguncang kota itu, warga Gwangju masih memilih untuk berjalan bersama. Dalam dunia yang mudah terpecah dan cepat lupa, keputusan untuk terus berjalan bersama mungkin justru merupakan bentuk penghormatan paling mendalam pada demokrasi itu sendiri.
댓글
댓글 쓰기