Forum ‘Climate AI’ di Yeosu Bukan Soal Kecanggihan Teknologi, Melainkan Soal Ketimpangan yang Makin Nyata
Yeosu Siap Menjadi Panggung Diskusi Penting tentang Iklim dan Kesenjangan
Pada 23 April 2026, kota pelabuhan Yeosu di Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan, dijadwalkan menjadi lokasi sebuah forum internasional yang membahas pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk aksi iklim di negara-negara berkembang. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian UNFCCC Climate Week ke-3 yang berlangsung pada 21–25 April 2026 di kawasan Yeosu World Expo Convention Center. Di atas kertas, agenda ini bisa terlihat seperti seminar teknologi yang lazim: ada paparan inovasi, ada sesi diskusi, ada partisipasi lembaga internasional, perusahaan global, hingga startup. Namun jika dicermati lebih dalam, inti persoalan yang dibicarakan justru jauh lebih mendasar daripada sekadar teknologi terbaru.
Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya seberapa canggih AI dapat memprediksi cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, atau kebakaran hutan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memiliki akses pada teknologi itu, siapa yang punya data dan infrastruktur untuk mengoperasikannya, dan siapa yang justru tertinggal ketika dunia bergerak menuju solusi berbasis digital. Dengan kata lain, forum ini menempatkan ketimpangan sebagai pusat pembahasan, bukan menjadikan teknologi sebagai tujuan akhir.
Bagi pembaca Indonesia, isu ini terasa dekat. Kita hidup di negara yang sama-sama akrab dengan ancaman iklim: banjir di pesisir utara Jawa, kekeringan di Nusa Tenggara, longsor di wilayah pegunungan, hingga cuaca ekstrem yang kian sulit diprediksi di berbagai daerah. Dalam konteks seperti itu, wacana tentang AI untuk iklim memang terdengar menjanjikan. Namun pengalaman Indonesia juga menunjukkan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak otomatis menyelesaikan masalah jika kesiapan data, koordinasi antarlembaga, kapasitas pemerintah daerah, dan akses masyarakat masih timpang.
Itulah mengapa forum di Yeosu menarik untuk dicermati. Ia bukan sekadar ajang pamer kemajuan digital Korea Selatan atau lembaga-lembaga global, melainkan ruang untuk menguji apakah teknologi iklim benar-benar dapat dirancang sebagai alat kerja sama pembangunan yang adil. Ini penting, terutama ketika negara-negara berkembang sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis iklim, tetapi justru memiliki sumber daya paling terbatas untuk beradaptasi.
Forum ini diselenggarakan bersama oleh KOICA, lembaga kerja sama pembangunan internasional Korea Selatan, dan Sekretariat UNFCCC. Bagi publik Indonesia yang mungkin belum terlalu akrab, UNFCCC adalah singkatan dari United Nations Framework Convention on Climate Change, kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penanganan perubahan iklim. Dari forum dan negosiasi di bawah payung inilah lahir banyak proses penting, termasuk COP yang setiap tahun menjadi panggung diplomasi iklim dunia. Karena itu, ketika sebuah forum resmi masuk ke dalam agenda Climate Week UNFCCC, artinya pembahasan tersebut bukan isu pinggiran, melainkan bagian dari percakapan global yang kian menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan.
Masalah Intinya: Bukan Sekadar Bencana, Tetapi Kemampuan untuk Merespons
Dalam diskursus global, istilah “ketimpangan iklim” sering dipahami sebagai ketidakmerataan dampak. Ada negara yang lebih sering dilanda topan, ada wilayah yang lebih rentan terhadap kekeringan, ada komunitas yang lebih cepat kehilangan sumber penghidupan akibat perubahan musim. Namun dalam dunia kerja sama pembangunan, ketimpangan iklim sebenarnya lebih kompleks daripada sekadar siapa yang paling menderita akibat cuaca ekstrem.
Yang membedakan satu negara dengan negara lain bukan hanya seberapa besar ancaman yang datang, melainkan seberapa siap mereka mengenali risiko, memberikan peringatan dini, mengevakuasi warga, menjaga layanan dasar tetap berjalan, dan memulihkan keadaan setelah bencana lewat sistem yang tertata. Dua daerah bisa sama-sama diguyur hujan ekstrem, tetapi hasil akhirnya berbeda jauh. Satu wilayah dapat mengaktifkan sistem peringatan lebih awal, menggerakkan pemerintah lokal, dan meminimalkan korban. Wilayah lain baru menyadari skala kerusakan setelah air meninggi, jalan terputus, dan layanan publik lumpuh.
Dalam konteks inilah AI menjadi relevan. Teknologi ini dapat membantu membaca pola dari data cuaca, citra satelit, kondisi tanah, penggunaan lahan, hingga riwayat bencana. Dengan pengolahan yang tepat, AI berpotensi mempercepat deteksi ancaman, membantu pemetaan wilayah rawan, mengefisienkan penyaluran bantuan, atau memberi rekomendasi prioritas kebijakan. Kedengarannya ideal. Namun manfaat itu hanya muncul jika negara atau wilayah yang menggunakannya punya fondasi yang cukup: data yang tersedia dan rapi, listrik yang stabil, jaringan komunikasi yang berjalan, sumber daya manusia yang memahami sistem, serta lembaga publik yang mampu menerjemahkan hasil analisis menjadi tindakan.
Di sinilah letak persoalan paling krusial. AI bukan alat sulap. Ia tidak secara otomatis menghapus ketimpangan. Dalam kondisi tertentu, AI justru bisa memperlebar jurang. Negara yang sudah memiliki data kuat, pusat riset maju, perusahaan teknologi mapan, dan birokrasi yang siap akan melaju lebih cepat. Sebaliknya, negara yang infrastruktur digitalnya lemah bisa tertinggal lebih jauh. Mereka bukan hanya menghadapi krisis iklim, tetapi juga menghadapi kesenjangan teknologi yang baru.
Bila memakai analogi yang dekat dengan keseharian pembaca Indonesia, ini mirip dengan perbedaan akses pendidikan digital antardaerah. Saat kota besar menikmati internet cepat, perangkat memadai, dan guru yang terbiasa memakai platform daring, daerah terpencil masih berkutat pada sinyal yang putus-putus. Dalam situasi seperti itu, teknologi tidak otomatis menciptakan keadilan. Ia hanya akan mempercepat yang sudah siap dan meninggalkan yang belum memiliki modal dasar. Fenomena serupa bisa terjadi dalam AI untuk iklim.
Dua Sesi, Dua Fokus: Solusi Teknologi dan Upaya Menutup Jurang
Struktur forum di Yeosu memperlihatkan bahwa penyelenggara memahami persoalan itu. Menurut agenda yang diumumkan, sesi pertama mengangkat tema “AI for Climate Action: Solutions Across Sectors” atau AI untuk aksi iklim melalui solusi di berbagai sektor. Pesertanya berasal dari kalangan inovator AI, perusahaan global, organisasi internasional, dan startup. Komposisi ini menunjukkan bahwa sesi pertama akan menjadi ruang untuk memetakan apa saja yang sudah dimungkinkan oleh teknologi.
Diskusi semacam ini lazimnya mencakup contoh penggunaan AI untuk prediksi cuaca ekstrem, pertanian adaptif, pemantauan emisi, manajemen air, pemetaan kawasan rawan, hingga sistem logistik bantuan bencana. Peran perusahaan global biasanya terlihat pada skala teknologi dan ketersediaan platform. Sementara startup sering membawa pendekatan yang lebih lincah dan dekat dengan persoalan lapangan. Organisasi internasional berperan sebagai penjembatan standar, tata kelola, dan kebermanfaatan publik.
Tetapi yang lebih menarik justru sesi kedua. Temanya adalah “Bridging the Gap: Demand-Driven Support and Scaling Up AI for Climate Action” atau menjembatani kesenjangan melalui dukungan berbasis kebutuhan dan perluasan pemanfaatan AI untuk aksi iklim. Dari judulnya saja sudah tampak bahwa fokus pembahasan bergeser. Jika sesi pertama berbicara tentang apa yang bisa dilakukan teknologi, sesi kedua bertanya siapa yang benar-benar membutuhkan, dalam kondisi seperti apa teknologi itu relevan, dan bagaimana dukungan internasional harus dirancang agar tidak berhenti pada slogan.
Peserta sesi kedua terdiri dari organisasi internasional, perwakilan negara berkembang, lembaga donor, dan bank pembangunan multilateral. Kehadiran mereka penting karena ketimpangan iklim dan digital bukan perkara yang dapat diselesaikan oleh perusahaan teknologi saja. Dibutuhkan pendanaan, skema alih pengetahuan, desain proyek yang sesuai konteks lokal, perlindungan data, penguatan kelembagaan, dan strategi jangka panjang agar teknologi tidak berhenti pada proyek percontohan yang bagus di presentasi tetapi cepat padam di lapangan.
Pembagian dua sesi ini menyiratkan pesan yang kuat: kerja sama iklim berbasis AI tidak boleh berjalan dari logika penawaran semata, di mana pihak yang punya teknologi datang membawa solusi siap pakai lalu berharap semua negara bisa memakainya. Pendekatan semacam itu sering terdengar meyakinkan di forum internasional, tetapi belum tentu cocok dengan kebutuhan nyata di lapangan. Negara berkembang membutuhkan teknologi yang bisa digunakan, dirawat, dipahami, dan diintegrasikan ke sistem pemerintahan mereka sendiri. Bukan sekadar teknologi yang mengesankan di atas panggung.
Mengapa Korea Selatan Mendorong Agenda Ini?
Peran KOICA sebagai penyelenggara bersama juga layak dibaca lebih jauh. Selama bertahun-tahun, Korea Selatan dikenal aktif dalam kerja sama pembangunan melalui proyek infrastruktur, penguatan kapasitas institusi, pendidikan, kesehatan, dan transformasi digital. Dalam dekade terakhir, negeri itu semakin menempatkan isu iklim dan digital sebagai poros penting diplomasi pembangunannya. Dengan mengusung topik climate AI di forum resmi UNFCCC, Seoul tampaknya ingin menegaskan bahwa kontribusi mereka tidak lagi berhenti pada model pembangunan klasik, melainkan ikut membentuk bahasa baru dalam kerja sama internasional.
Bahasa baru itu adalah pertemuan antara dua agenda besar abad ke-21: krisis iklim dan transformasi digital. Dua isu ini tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Negara yang ingin memperkuat ketahanan iklim akan semakin terdorong untuk memanfaatkan data, sensor, komputasi, dan sistem prediksi. Sebaliknya, perkembangan digital juga makin diukur bukan hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kemampuan menghadapi tantangan publik yang nyata, termasuk bencana dan degradasi lingkungan.
Yeosu sendiri memiliki simbolisme tersendiri. Kota ini pernah menjadi tuan rumah Expo 2012 dengan tema kelautan dan pesisir hidup. Sebagai kota pelabuhan, Yeosu merepresentasikan hubungan erat antara pembangunan, laut, industri, dan lingkungan. Menjadikannya lokasi diskusi iklim bukan pilihan yang netral. Korea Selatan tampak ingin memperlihatkan bahwa forum ini berakar di ruang yang juga merasakan pentingnya isu lingkungan, bukan semata di ruang konferensi yang steril dari kenyataan.
Dari sudut pandang diplomasi, menjadi tuan rumah forum seperti ini juga menguntungkan Korea Selatan. Negara itu dapat memosisikan diri sebagai jembatan antara negara maju penghasil teknologi dan negara berkembang yang membutuhkan dukungan implementasi. Posisi semacam ini penting di tengah persaingan global soal standar teknologi, data, dan pendanaan transisi hijau. Namun sekali lagi, simbol dan panggung internasional tidak cukup. Tolok ukur sesungguhnya adalah apa yang terjadi setelah forum selesai: apakah lahir kemitraan baru, apakah ada pembiayaan konkret, apakah negara berkembang mendapat manfaat nyata, dan apakah teknologi benar-benar dipakai untuk menutup jurang, bukan sekadar menambah prestise.
Bagi Indonesia, Topik Ini Sangat Relevan
Jika forum Yeosu membicarakan ketimpangan iklim dan AI, maka Indonesia adalah salah satu negara yang sangat layak memperhatikan hasilnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko yang berlapis: kenaikan muka laut, cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, abrasi pantai, gangguan produksi pangan, hingga ancaman pada komunitas pesisir dan pulau-pulau kecil. Setiap tahun, publik Indonesia disuguhi pengingat bahwa krisis iklim bukan konsep jauh di laporan internasional, melainkan kenyataan yang menyentuh rumah, sawah, sekolah, jalan raya, bahkan harga bahan pokok.
Di banyak daerah, persoalannya bukan ketiadaan pengetahuan tentang ancaman, melainkan keterbatasan kapasitas untuk bertindak cepat dan tepat. Kita punya BMKG yang berperan penting dalam menyediakan informasi cuaca dan iklim, juga BNPB dan jaringan pemerintah daerah yang menangani penanggulangan bencana. Namun tantangan di lapangan tidak kecil: kualitas data yang berbeda-beda antardaerah, koordinasi lintas instansi yang belum selalu mulus, keterbatasan sumber daya di level lokal, hingga kesenjangan infrastruktur digital antara pusat dan daerah. Dalam kondisi seperti itu, AI berpotensi membantu, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan ekosistem.
Misalnya dalam isu banjir perkotaan. Teknologi AI bisa memproses data curah hujan, elevasi, tata guna lahan, kepadatan penduduk, hingga catatan banjir historis untuk memperkirakan titik rawan dan kebutuhan respons. Tetapi jika data tidak terintegrasi, sensor terbatas, atau pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya untuk mengoperasikan sistem secara berkelanjutan, maka manfaatnya akan jauh dari optimal. Hal serupa berlaku di sektor pertanian. Prediksi pola hujan berbasis AI dapat membantu petani menentukan waktu tanam, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kualitas data lokal, akses penyuluhan, dan kemampuan kebijakan menerjemahkan informasi menjadi dukungan nyata.
Karena itu, gagasan “teknologi yang tepat guna” menjadi penting. Indonesia tentu membutuhkan inovasi. Namun yang lebih dibutuhkan adalah teknologi yang cocok dengan kondisi geografis, kapasitas institusional, dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana, yang dicari bukan aplikasi paling mewah, melainkan sistem yang benar-benar bisa dipakai oleh pemerintah daerah, petani, nelayan, pengelola bendungan, tenaga kesehatan, hingga warga di kawasan rawan bencana.
Ada satu pelajaran yang cukup relevan bagi pembaca Indonesia: ketahanan iklim bukan hanya urusan kementerian lingkungan atau lembaga cuaca. Ia menyentuh perencanaan kota, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, hingga keadilan anggaran. Ketika AI masuk ke ranah ini, pertanyaannya juga meluas. Siapa yang mengelola data? Apakah masyarakat memahami hasil prediksi? Apakah pemerintah punya protokol untuk menindaklanjuti peringatan? Apakah kelompok rentan—seperti nelayan kecil, petani tadah hujan, warga pesisir, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat—benar-benar terjangkau oleh sistem yang dibangun?
AI Bukan Obat Segala Penyakit, dan Itulah yang Harus Jelas Sejak Awal
Forum di Yeosu tampaknya sadar bahwa AI mudah dipromosikan sebagai jawaban untuk hampir semua hal. Dalam beberapa tahun terakhir, kata “AI” sering muncul sebagai simbol modernitas dan efisiensi. Namun di ranah pembangunan, pendekatan semacam itu bisa menyesatkan jika tidak dibarengi sikap hati-hati. Tidak semua persoalan memerlukan AI. Tidak semua negara perlu memulai dari teknologi yang paling rumit. Dan tidak semua solusi digital layak dijalankan tanpa memperhitungkan risiko sosial, biaya pemeliharaan, keamanan data, serta kapasitas pengguna akhir.
Dalam konteks negara berkembang, tantangan utamanya justru sering terletak pada fondasi. Data dasar belum lengkap, sistem administrasi belum konsisten, listrik dan internet belum merata, dan lembaga lokal masih kekurangan personel terlatih. Bila AI dipaksakan tanpa membangun fondasi itu, hasilnya bisa kontraproduktif. Pemerintah mungkin mendapatkan dashboard canggih, tetapi keputusan tetap lambat. Laporan mungkin terlihat modern, tetapi warga di lapangan tidak mendapatkan perlindungan tambahan yang nyata.
Karena itu, istilah yang lebih tepat bukan “teknologi tercanggih”, melainkan “teknologi yang sesuai”. Dalam dunia kerja sama pembangunan, konsep ini sangat penting. Teknologi yang sesuai berarti solusi dirancang berdasarkan konteks lokal, biaya yang realistis, kemampuan pemeliharaan, serta kebutuhan institusi yang akan menggunakannya. Kadang solusi paling efektif bukanlah sistem yang paling kompleks, melainkan kombinasi antara data yang lebih baik, pelatihan petugas, komunikasi risiko yang jelas, dan platform digital yang cukup sederhana namun berfungsi konsisten.
Jika forum Yeosu benar-benar menempatkan pendekatan berbasis kebutuhan sebagai inti, maka itu kabar baik. Artinya, pembahasan tidak berhenti pada kekaguman terhadap AI, melainkan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih membumi: apakah negara berkembang dapat menentukan kebutuhannya sendiri, apakah transfer teknologi dilakukan secara adil, apakah ada pembiayaan jangka panjang, dan apakah masyarakat setempat mendapat manfaat konkret.
Ujian Sebenarnya Datang Setelah Forum Berakhir
Pada akhirnya, nilai sebuah forum internasional tidak ditentukan oleh seberapa banyak istilah canggih yang diucapkan pembicara atau seberapa mewah lokasi penyelenggaraannya. Ujian sebenarnya datang sesudah lampu panggung padam. Apakah diskusi itu menghasilkan proyek yang relevan? Apakah negara berkembang dilibatkan sebagai mitra setara, bukan sekadar penerima manfaat? Apakah pembiayaan dan transfer kapasitas disusun secara jangka panjang? Dan yang tak kalah penting, apakah indikator keberhasilannya diukur dari dampak di lapangan, bukan dari jumlah nota kesepahaman yang ditandatangani?
Dalam banyak forum global, ada kecenderungan teknologi dibicarakan seolah netral, padahal kenyataannya selalu terkait dengan kekuasaan, akses, dan distribusi sumber daya. AI untuk iklim tidak terkecuali. Siapa yang memiliki model, server, data, dan hak atas infrastruktur digital akan sangat menentukan arah kerja sama. Jika hal ini tidak dibahas jujur, maka istilah “climate AI” berisiko menjadi tren baru yang terdengar progresif, tetapi tetap beroperasi dalam pola lama: yang kuat menentukan desain, yang rentan menyesuaikan diri.
Justru karena itulah forum di Yeosu patut diperhatikan. Dari ringkasan agenda yang ada, terlihat upaya untuk menggeser fokus dari pertanyaan “teknologi apa yang tersedia” menjadi “bagaimana teknologi dipakai untuk mengurangi ketimpangan respons iklim”. Pergeseran fokus ini penting. Dalam era krisis iklim, ukuran keberhasilan tidak cukup lagi dihitung dari penemuan teknologi baru, melainkan dari kemampuan teknologi itu menjangkau wilayah yang paling rentan dan paling tertinggal.
Bagi Indonesia dan banyak negara berkembang lain, pesan terbesarnya cukup jelas. AI bisa menjadi alat penting dalam adaptasi iklim, tetapi ia hanya akan berguna jika dibangun di atas fondasi keadilan, kapasitas, dan kebutuhan nyata masyarakat. Kalau tidak, kita hanya akan menyaksikan babak baru dari ketimpangan lama: negara dan wilayah yang sudah siap akan semakin aman, sementara yang paling rentan kembali diminta menunggu.
Dengan demikian, pembahasan climate AI di Yeosu sesungguhnya bukan cerita tentang masa depan teknologi semata. Ini adalah cerita tentang siapa yang dilindungi lebih dulu dalam krisis global, siapa yang mendapat akses untuk bertahan, dan bagaimana komunitas internasional memilih antara sekadar mengagumi inovasi atau sungguh-sungguh menutup jurang ketidakadilan. Dalam dunia yang makin panas dan makin tidak pasti, pilihan itu akan menentukan lebih dari sekadar arah kebijakan. Ia akan menentukan siapa yang punya peluang untuk selamat dan beradaptasi, dan siapa yang terus menanggung beban paling berat dengan alat paling minim.
댓글
댓글 쓰기