Dua Adegan dari Daegu dan Pelajaran Besar soal Politik Pencalonan di Korea Selatan
Daegu, kota konservatif yang membuat proses pencalonan lebih penting dari sekadar hasil akhir
Menjelang pemilihan kepala daerah Korea Selatan pada 3 Juni 2026, perhatian publik politik di Negeri Ginseng tertuju ke Daegu. Bagi pembaca Indonesia, nama kota ini mungkin lebih sering terdengar dalam konteks industri, cuaca ekstrem, atau sebagai basis kuat kelompok konservatif Korea. Namun dalam politik nasional Korea Selatan, Daegu punya bobot simbolik yang mirip dengan daerah yang sejak lama dikenal sebagai “kantong suara” satu kubu politik. Karena itu, apa yang terjadi di Daegu tidak dibaca sekadar sebagai urusan lokal, melainkan juga sebagai cermin kesehatan internal partai.
Pada 25 April 2026, ada dua peristiwa berbeda yang terjadi hampir bersamaan di kubu Partai Kekuatan Rakyat atau People Power Party, partai konservatif utama di Korea Selatan. Yang pertama, Lee Jin-sook—mantan ketua Komisi Komunikasi Korea yang sebelumnya tersingkir dalam tahap awal seleksi calon wali kota Daegu—akhirnya menyatakan tidak akan maju sebagai kandidat independen. Yang kedua, proses penentuan calon kepala distrik Jung-gu di Daegu justru berbalik arah: keputusan awal yang menunjuk satu kandidat secara langsung dibatalkan, lalu diubah menjadi pemilihan pendahuluan internal atau primary.
Di permukaan, dua peristiwa ini terlihat seperti dua urusan terpisah. Satu tampak sebagai penutupan konflik, satu lagi seperti pembenahan prosedur. Tetapi bila dibaca lebih dalam, keduanya justru memperlihatkan satu persoalan yang sama: seberapa rapi sebuah partai mengelola pencalonan, dan seberapa kuat kemampuan mereka menjaga persatuan ketika persaingan internal memanas. Dalam konteks Korea Selatan, ini penting karena proses “gongcheon” atau pencalonan resmi partai sering kali sama menentukan dengan pemilihan itu sendiri.
Untuk pembaca Indonesia, istilah ini bisa dibayangkan seperti proses penentuan kandidat dari partai sebelum maju ke pilkada atau pileg, hanya saja dalam sistem politik Korea, bobotnya lebih besar di sejumlah daerah tertentu. Di wilayah yang dukungan terhadap satu partai sangat dominan, persaingan sesungguhnya sering terjadi bukan saat melawan partai lain, tetapi saat berebut tiket resmi partai. Dengan kata lain, menang di internal bisa berarti separuh jalan menuju kemenangan sesungguhnya.
Itulah sebabnya dua adegan dari Daegu ini meninggalkan jejak yang lebih besar daripada kelihatannya. Yang satu memberi napas lega bagi partai. Yang lain justru mengingatkan bahwa masalah prosedur tidak pernah bisa dianggap remeh. Bagi partai konservatif Korea, pelajaran terbesarnya bukan semata bagaimana memastikan kemenangan, melainkan bagaimana membuat para kandidat, pendukung, dan pemilih menerima bahwa prosesnya berjalan adil.
Ketika Lee Jin-sook mundur, partai menghindari pecah suara di basis sendiri
Keputusan Lee Jin-sook untuk tidak maju sebagai calon independen adalah kabar yang jelas melegakan bagi Partai Kekuatan Rakyat. Sebelumnya, setelah gagal lolos dalam tahap penyaringan awal pencalonan wali kota Daegu, nama Lee sempat disebut-sebut masih membuka kemungkinan bertarung di luar jalur partai. Dalam politik Korea, langkah seperti ini bukan hal sepele. Kandidat yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses internal bisa menjadi ancaman nyata, terutama bila ia punya pengenalan publik, jaringan birokrasi, atau basis loyalis sendiri.
Di daerah seperti Daegu, risiko terbesar dari majunya kandidat independen bukan semata kalah atau menang. Yang lebih berbahaya bagi partai adalah terjadinya pecah suara di dalam kubu konservatif sendiri. Jika pembaca Indonesia membayangkan situasi ketika tokoh yang gagal memperoleh rekomendasi partai lalu tetap maju lewat jalur alternatif dan membawa sebagian simpatisan, logikanya kurang lebih sama. Bahkan jika pada akhirnya kandidat independen tidak menang, kehadirannya bisa merusak klaim partai bahwa mereka telah menjalankan seleksi yang wajar dan diterima bersama.
Reaksi elite partai setelah Lee menyatakan mundur juga menunjukkan betapa seriusnya potensi ancaman itu. Tokoh-tokoh partai disebut menyambut keputusan tersebut sebagai kontribusi bagi kemenangan partai di Daegu. Bahasa politik seperti ini bukan sekadar penghormatan pribadi. Ini adalah pesan yang diarahkan ke publik internal: konflik harus dianggap selesai, barisan harus kembali rapat, dan seluruh energi mesti diarahkan ke pemilu.
Namun keputusan tidak maju itu juga menyisakan pertanyaan penting. Kalau proses pencalonan memang sejak awal dirasa sah, terbuka, dan meyakinkan, mengapa kemungkinan pencalonan independen Lee sempat menjadi isu yang cukup berat? Dengan kata lain, mundurnya seorang tokoh memang bisa meredakan gejolak, tetapi tidak otomatis menghapus fakta bahwa sempat ada luka dalam proses sebelumnya. Dari sudut pandang jurnalistik, justru di situlah inti beritanya. Konflik yang berhenti tetap merupakan bukti bahwa konflik itu pernah nyata.
Dalam tradisi politik Korea Selatan, loyalitas pada partai sangat penting, tetapi rasa diperlakukan adil juga tak kalah penting. Kandidat yang tersingkir tidak selalu langsung menerima keputusan. Mereka menilai bukan hanya siapa yang terpilih, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan, bagaimana alasan dijelaskan, dan apakah partai memberi ruang yang cukup bagi mereka untuk menerima kekalahan secara terhormat. Jika unsur-unsur itu tidak terpenuhi, maka wacana maju independen mudah sekali muncul sebagai alat tawar sekaligus bentuk protes.
Bagi pemilih biasa, kisah seperti ini mungkin terlihat sebagai drama elite. Tetapi sebenarnya dampaknya langsung terasa pada kualitas demokrasi internal partai. Sebab partai yang tidak mampu meyakinkan orang-orang di dalam rumahnya sendiri, pada akhirnya juga akan sulit meyakinkan pemilih bahwa mereka siap mengelola pemerintahan dengan tertib.
Polemik Jung-gu: ketika satu keputusan dibalik dalam sehari
Kalau kasus Lee Jin-sook menunjukkan bagaimana partai berusaha menutup potensi perpecahan, maka polemik pencalonan kepala distrik Jung-gu memperlihatkan sisi sebaliknya: betapa rentannya legitimasi internal ketika prosedur dipertanyakan. Awalnya, komite pencalonan partai di tingkat kota Daegu merekomendasikan satu nama secara langsung, yakni mantan wakil wali kota bidang ekonomi, Jeong Jang-soo. Tetapi tak lama kemudian, kubu petahana Ryu Gyu-ha mengajukan keberatan atas proses tersebut. Hasilnya dramatis: setelah peninjauan ulang dua kali pada hari yang sama, partai membatalkan skema calon tunggal dan memutuskan menggelar pemilihan pendahuluan.
Dalam dunia politik mana pun, perubahan keputusan dalam hitungan jam selalu menimbulkan tanda tanya. Apalagi ini bukan urusan teknis kecil, melainkan menyangkut hak seseorang untuk mendapat tiket partai secara langsung tanpa kompetisi internal. Jika keputusan seperti itu bisa berubah secepat membalik telapak tangan, publik akan bertanya: apakah keputusan awal memang belum matang, atau ada persoalan dalam cara partai membaca aturannya sendiri?
Kubu Ryu disebut mempersoalkan syarat internal partai, khususnya soal ketentuan dukungan minimal dua pertiga anggota komite untuk menetapkan calon tunggal. Ini poin yang sangat penting. Dalam pencalonan politik, substansi dan prosedur tak bisa dipisahkan. Mungkin saja ada kandidat yang dianggap lebih kuat, lebih populer, atau lebih menjanjikan secara elektoral. Tetapi jika jalur penetapannya dinilai melanggar aturan, maka seluruh hasil menjadi cacat di mata mereka yang kalah.
Bagi pembaca Indonesia, ini mirip dengan perdebatan apakah sebuah keputusan partai sah secara AD/ART, bukan sekadar menguntungkan satu kubu. Dan seperti kita tahu dari pengalaman politik dalam negeri, persoalan prosedur sering kali justru lebih lama jejaknya dibanding perebutan hasil. Orang bisa menerima kalah bila permainannya jelas. Sebaliknya, mereka sulit menerima hasil apa pun bila merasa aturan diubah di tengah jalan atau diterapkan secara tidak konsisten.
Yang menarik, langkah partai untuk mengubah keputusan menjadi pemilihan pendahuluan memang bisa dibaca sebagai upaya koreksi cepat. Dari satu sisi, ini menunjukkan ada mekanisme untuk memperbaiki keputusan. Namun dari sisi lain, koreksi yang terlalu cepat juga membuka kesan bahwa fondasi keputusan pertama memang rapuh. Bila penjelasan atas perubahan itu tidak rinci dan transparan, maka luka politiknya tidak benar-benar sembuh. Ia hanya dipindahkan dari ruang sidang komite ke ruang bisik-bisik elite dan pendukung di lapangan.
Di era media sosial dan politik real-time, kesalahan prosedural seperti ini bisa menjadi bahan bakar ketidakpercayaan. Para simpatisan kandidat yang dirugikan akan mudah membangun narasi bahwa hasil sudah “diatur”, sedangkan pendukung kandidat lain merasa kerja politik mereka dipersulit oleh revisi mendadak. Akhirnya, energi yang seharusnya dipakai untuk menjual program kepada warga justru habis untuk memadamkan kebakaran internal.
Mengapa daerah basis kuat justru menuntut standar pencalonan yang lebih ketat
Ada anggapan keliru bahwa di daerah yang dikuasai satu partai, proses pencalonan akan lebih mudah karena lawan eksternal relatif lemah. Dalam praktiknya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin kuat dominasi sebuah partai, semakin mahal nilai tiket partai itu. Di situlah persaingan menjadi lebih tajam, intrik lebih sensitif, dan aturan internal lebih sering diuji sampai detail terkecil.
Daegu adalah contoh klasik. Kota ini punya posisi simbolik penting bagi kubu konservatif Korea Selatan. Karena itu, pemilihan di Daegu bukan semata pertarungan antarpartai, tetapi juga panggung penilaian atas kemampuan organisasi partai itu sendiri. Mereka tidak cukup hanya menang. Mereka juga harus menunjukkan bahwa mereka menang dengan proses yang bisa dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks Indonesia, logikanya bisa dibandingkan dengan wilayah yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai basis partai tertentu. Di tempat seperti itu, perebutan rekomendasi partai atau nomor urut sering kali lebih panas dibanding masa kampanye resmi. Bukan karena pemilih tak penting, tetapi karena semua orang tahu pintu utama menuju kemenangan ada di tahap internal. Maka siapa yang mengendalikan prosedur internal, sejatinya ikut mengendalikan arah kontestasi.
Karena itu, manajemen pencalonan menjadi ukuran utama kapasitas partai. Bukan cuma soal memilih kandidat paling populer, melainkan juga soal mengelola ego elite, menjelaskan alasan kepada yang kalah, mencegah pembelotan, dan menutup celah gugatan prosedural. Jika satu saja unsur itu gagal, partai bisa menang secara formal tetapi kalah dalam hal kepercayaan jangka panjang.
Kasus Daegu memperlihatkan paradoks tersebut dengan sangat telanjang. Pada hari yang sama, partai berhasil menutup satu sumber potensi perpecahan lewat mundurnya Lee Jin-sook, tetapi sekaligus membuka pertanyaan baru lewat pencalonan Jung-gu yang berubah mendadak. Artinya, konsolidasi internal belum benar-benar solid. Satu kebocoran ditutup, tetapi retakan lain terlihat jelas.
Bagi basis pemilih yang loyal, situasi seperti ini juga menimbulkan kelelahan politik. Justru karena mereka merasa partainya punya peluang besar menang, mereka berharap partai tampil lebih rapi, lebih elegan, dan lebih adil. Dalam bahasa sederhana, kalau sudah unggul, mengapa masih ribut soal proses? Ekspektasi ini wajar. Dan ketika tak terpenuhi, kekecewaan pendukung bisa lebih tajam daripada di daerah yang kompetisinya seimbang.
Politik Korea mengajarkan satu hal: yang dicari bukan hanya kemenangan, tetapi penerimaan atas hasil
Ada satu kata kunci yang penting untuk memahami seluruh rangkaian peristiwa di Daegu, yakni penerimaan atau acceptability. Dalam pemilu, partai tentu ingin menang. Tetapi kemenangan yang stabil hanya mungkin jika para kandidat, kader, dan pendukung menerima hasil proses dengan kadar kepercayaan yang cukup. Bila pihak yang kalah merasa diperlakukan fair, mereka cenderung bertahan di dalam barisan. Sebaliknya, jika mereka merasa dikesampingkan secara tidak transparan, maka keretakan akan terus hidup meski di permukaan terlihat damai.
Dalam kasus wali kota Daegu, penerimaan itu terlihat dibangun lewat keputusan Lee Jin-sook untuk tidak maju independen. Itu membantu partai menegaskan bahwa konflik tidak berlanjut ke luar arena internal. Di kasus Jung-gu, penerimaan justru berusaha dipulihkan lewat keputusan menggelar pemilihan pendahuluan setelah protes muncul. Dengan kata lain, satu kasus menunjukkan penerimaan yang tercapai lewat pengunduran diri, sementara kasus lain menunjukkan penerimaan yang dikejar lewat koreksi prosedural.
Masalahnya, penerimaan yang sehat seharusnya lahir sejak awal, bukan baru dicari setelah konflik meledak. Jika sistem hanya bekerja setelah ada ancaman pembelotan atau keberatan resmi, berarti mekanismenya masih reaktif, belum preventif. Ini seperti memperbaiki atap setelah hujan turun deras. Bisa saja rumah akhirnya tidak bocor terlalu parah, tetapi publik tetap tahu ada masalah dalam cara rumah itu dibangun.
Di sini letak ujian terbesar partai politik modern. Mereka bukan hanya mesin pemenangan, tetapi juga institusi yang harus menunjukkan disiplin organisasi. Proses seleksi kandidat semestinya punya kriteria yang konsisten, notulensi yang kuat, jalur keberatan yang jelas, dan penjelasan yang bisa diterima akal publik. Tanpa itu, setiap hasil akan terus dicurigai sebagai produk kompromi elite semata.
Korea Selatan, seperti juga Indonesia, hidup dalam era ketika warga makin sensitif terhadap isu fairness. Pemilih muda, pengguna media digital, dan kelompok yang tidak terikat secara emosional pada partai tertentu cenderung menilai proses sama seriusnya dengan hasil. Mereka tak cukup diyakinkan dengan slogan persatuan jika prosedur terlihat berantakan. Justru karena itu, kontroversi pencalonan di Daegu layak dibaca sebagai masalah tata kelola politik, bukan sekadar gosip faksi.
Dari sudut pandang yang lebih luas, ini juga berbicara tentang kualitas demokrasi lokal. Pemilu daerah sering dianggap lebih dekat dengan isu keseharian warga, dari pengelolaan kota sampai pelayanan publik. Namun semua itu dimulai dari pertanyaan paling dasar: siapa yang diberi kesempatan maju, dan melalui mekanisme seperti apa. Jika gerbang awalnya saja penuh sengketa, sulit berharap tahap berikutnya akan berjalan sepenuhnya sehat.
Dampaknya bisa melampaui Daegu dan menjadi pesan bagi daerah lain
Peristiwa di Daegu penting bukan hanya untuk kota itu sendiri. Ia mengirimkan sinyal ke seluruh daerah lain di Korea Selatan bahwa pengelolaan pencalonan tak boleh dianggap urusan teknis belaka. Ada setidaknya dua pesan besar yang muncul. Pertama, kandidat yang tersingkir tetap dapat menjadi variabel politik yang serius. Kedua, keputusan komite pencalonan yang goyah dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang jauh lebih luas dari satu daerah pemilihan.
Dalam pemilihan kepala daerah, faktor personal sangat kuat. Kedekatan kandidat dengan jaringan lokal, tokoh masyarakat, organisasi, hingga kelompok relawan bisa lebih menentukan daripada isu nasional yang besar. Itu sebabnya efek dari ketidakpuasan internal juga bisa menyebar sangat cepat. Seorang kandidat yang merasa dirugikan tidak perlu membangun narasi ideologis yang rumit. Cukup menanamkan kesan bahwa ia diperlakukan tidak adil, dan itu sudah cukup untuk menggoyang disiplin pemilih di lapangan.
Partai Kekuatan Rakyat jelas memperoleh keuntungan jangka pendek dari mundurnya Lee Jin-sook. Ancaman pecah suara di pemilihan wali kota Daegu berkurang. Tetapi keuntungan itu datang bersamaan dengan beban baru, yaitu kebutuhan untuk menjelaskan mengapa di Jung-gu proses justru tampak tidak matang. Bagi partai, dua hal ini bisa saling meniadakan bila tidak dikelola dengan cermat. Rasa lega akibat satu krisis yang selesai bisa cepat hilang kalau krisis lain dibiarkan mengambang.
Dari perspektif politik nasional Korea, Daegu juga selalu dibaca sebagai etalase kekuatan konservatif. Karena itu, kekacauan kecil di sana mudah diperbesar maknanya. Bila di basis paling loyal saja partai masih kesulitan memastikan prosedur pencalonan berjalan mulus, lawan politik tentu akan bertanya bagaimana partai itu dapat menjanjikan tata kelola yang stabil di level pemerintahan lebih luas. Kritik semacam ini tidak selalu menentukan hasil pemilu, tetapi sangat berpengaruh terhadap citra jangka menengah.
Bagi pembaca Indonesia yang mengikuti Hallyu mungkin lebih akrab dengan Korea Selatan lewat drama, musik, dan tren gaya hidup. Namun dunia politik Korea tak kalah intens dan kompetitif. Istilah-istilah seperti faksi, primary, kandidat independen, dan komite pencalonan bukan sekadar terminologi birokratis. Di baliknya ada pertarungan pengaruh yang sangat nyata, dan sering kali sangat emosional. Justru karena masyarakat Korea punya budaya politik yang amat dinamis, cara partai mengelola konflik internal selalu mendapat sorotan keras.
Pada akhirnya, dua adegan dari Daegu mengajarkan satu pelajaran yang sangat relevan juga untuk demokrasi mana pun, termasuk Indonesia: partai tidak cukup hanya mencari figur kuat, mereka juga harus merawat legitimasi proses. Kandidat bisa diganti, peta dukungan bisa bergeser, tetapi kepercayaan atas mekanisme internal jauh lebih sulit dipulihkan bila telanjur retak.
Pelajaran terakhir: kemenangan elektoral belum tentu sama dengan kemenangan politik
Jika seluruh rangkaian ini diringkas, maka inti persoalannya bukan apakah kubu konservatif akan tetap kuat di Daegu. Secara historis, daerah ini memang memberi keuntungan besar bagi mereka. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana mereka sampai pada kemenangan itu, dan apakah jalan yang ditempuh justru meninggalkan residu ketidakpercayaan di dalam tubuh partai sendiri.
Keputusan Lee Jin-sook untuk tidak maju independen jelas membantu menurunkan tensi. Itu adalah kabar baik bagi partai, terutama karena mencegah kompetisi internal melebar ke panggung umum. Tetapi kasus Jung-gu menjadi pengingat bahwa ketenangan politik tidak dibangun hanya dengan menutup mulut pihak yang kecewa. Ketenangan yang tahan lama lahir dari keyakinan bersama bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang.
Dalam politik modern, kemenangan elektoral tanpa legitimasi prosedural sering hanya memberi ketenangan sesaat. Hari ini konflik bisa diredam, besok bisa muncul lagi dalam bentuk lain: rendahnya semangat kader, dukungan setengah hati, pembangkangan pasif, atau turunnya kepercayaan publik terhadap elite partai. Semua ini tidak selalu tampak di angka survei, tetapi sangat terasa saat mesin politik mulai bergerak di lapangan.
Daegu, dengan segala simbolismenya, sedang memperlihatkan bahwa basis kuat bukan alasan untuk lengah. Justru karena wilayah seperti ini menjadi etalase partai, maka setiap keputusan pencalonan harus tahan uji. Setiap keberatan harus dijawab dengan argumen yang jelas. Setiap perubahan keputusan harus disertai penjelasan yang transparan. Tanpa itu, partai mungkin tetap menang kursi, tetapi gagal memenangkan kepercayaan.
Di situlah dua adegan dari Daegu meninggalkan arti yang lebih dalam. Yang satu memberi kesan bahwa persatuan masih mungkin dirawat. Yang lain memperingatkan bahwa prosedur yang rapuh bisa sewaktu-waktu merusak hasil konsolidasi. Bagi Partai Kekuatan Rakyat, ini adalah momen evaluasi. Bagi pengamat politik, ini adalah contoh telanjang tentang pentingnya tata kelola internal. Dan bagi publik, ini menjadi pengingat bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diuji di bilik suara, tetapi juga jauh sebelumnya—saat partai memutuskan siapa yang layak mewakili mereka.
Jika partai ingin menjadikan kemenangan di Daegu sebagai bukti kekuatan, maka mereka juga harus siap menerima bahwa publik akan menilai lebih dari sekadar skor akhir. Mereka akan menilai prosesnya, etika organisasinya, dan cara partai memperlakukan orang-orangnya sendiri. Dalam politik, seperti juga dalam olahraga, publik tidak hanya mengingat siapa yang menang. Mereka juga mengingat apakah pertandingan itu dimainkan dengan aturan yang jelas dan rasa hormat yang cukup terhadap lawan maupun kawan.
댓글
댓글 쓰기