Bukan Sekadar Memburu Fakta, Parlemen Korea Selatan Kini Bertarung Memperebutkan Makna Kekuasaan
Sidang yang Lebih Besar daripada Daftar Kasus
Sidang dengar pendapat yang digelar pada 21 April 2026 di Majelis Nasional Korea Selatan seharusnya, di atas kertas, menjadi forum untuk mengurai sejumlah dugaan penyimpangan secara rinci: mulai dari kasus penembakan pegawai negeri di perairan Laut Barat, dugaan manipulasi statistik, hingga kontroversi penyelidikan atas apa yang disebut sebagai perkara “laporan palsu” yang berkaitan dengan pencemaran nama baik mantan Presiden Yoon Suk-yeol. Namun, sebagaimana kerap terjadi dalam politik tingkat tinggi, forum itu berkembang jauh melampaui fungsi teknisnya. Yang muncul ke permukaan bukan hanya perdebatan soal bukti, prosedur, atau kronologi, melainkan benturan tentang bagaimana negara, hukum, dan kekuasaan harus dipahami oleh publik Korea.
Bagi pembaca Indonesia, gambaran ini mungkin tidak asing. Kita pun berkali-kali menyaksikan bagaimana sebuah rapat DPR, panitia khusus, atau pembentukan tim pencari fakta bukan semata ruang mencari kebenaran faktual, melainkan juga arena untuk membangun opini publik. Dalam konteks Korea Selatan, sidang komite khusus penyelidikan parlemen kali ini menunjukkan hal yang serupa: fakta hukum diperebutkan, tetapi yang lebih intens diperebutkan adalah bingkai atau frame untuk menafsirkan fakta itu.
Di satu sisi, Partai Demokrat Korea atau kubu oposisi progresif berupaya menempatkan berbagai perkara yang tampak berbeda ke dalam satu narasi besar, yakni bahwa kejaksaan pada masa pemerintahan Yoon diduga bekerja tidak netral dan menjadi alat politik kekuasaan. Di sisi lain, Partai Kekuatan Rakyat atau kubu konservatif menolak keras narasi tersebut dan justru menuduh lawannya sedang mempolitisasi proses hukum demi melindungi pihak-pihak yang menghadapi tuduhan pidana. Dengan demikian, ruang sidang itu tidak hanya mempertemukan dua penafsiran atas peristiwa, tetapi juga dua gambaran tentang Republik Korea itu sendiri.
Inilah yang membuat sidang tersebut penting. Daya tariknya bukan karena jumlah kasus yang dibahas banyak, melainkan karena semua itu ditempatkan dalam satu panggung politik yang sama. Saat sejumlah isu berbeda dipaketkan dalam satu forum, publik didorong untuk tidak lagi melihatnya sebagai perkara-perkara terpisah, melainkan sebagai bagian dari pertarungan besar tentang legitimasi kekuasaan, integritas lembaga penegak hukum, dan masa depan tatanan politik Korea Selatan.
Mengapa Oposisi Menyerang Struktur, Bukan Hanya Perkara Perkara Tertentu
Jika dicermati, strategi oposisi dalam sidang itu tidak berhenti pada pertanyaan sederhana: apakah seseorang bersalah atau tidak. Fokus utamanya justru diarahkan pada bagaimana penyelidikan dimulai, dari mana keterangan diperoleh, bagaimana dokumen ditafsirkan, dan apakah sejak awal aparat penegak hukum sudah bergerak dengan kesimpulan politik tertentu. Dengan kata lain, yang disorot bukan sekadar isi perkara, tetapi arsitektur penyelidikannya.
Dalam bahasa politik Korea, istilah yang kerap dipakai adalah “jaksa politik” atau “political prosecution”, sebuah istilah yang mengandung tuduhan sangat serius. Maksudnya bukan hanya bahwa jaksa mungkin keliru atau berlebihan, melainkan bahwa institusi kejaksaan diduga dipakai untuk mewujudkan kehendak kekuasaan. Ini berbeda dari kritik hukum biasa. Ini adalah kritik terhadap watak negara.
Konteks ini penting dipahami oleh pembaca Indonesia karena sistem kejaksaan di Korea Selatan memiliki posisi yang sangat kuat dalam sejarah politik mereka. Selama bertahun-tahun, kejaksaan bukan hanya bertugas menuntut perkara, tetapi juga memiliki peran besar dalam penyidikan. Karena itu, ketika muncul tuduhan bahwa jaksa bekerja dengan agenda politik, yang dipertaruhkan bukan sekadar nama baik satu dua pejabat, melainkan kepercayaan terhadap salah satu pilar utama negara modern Korea.
Dalam sidang tersebut, kubu oposisi menyoroti dugaan bahwa beberapa penyelidikan pada masa lalu dirancang dengan arah tertentu, seolah-olah ada target politik yang telah ditentukan sejak awal. Di titik ini, mereka tampak sengaja menghindari jebakan perdebatan yang terlalu teknis. Sebab, bila masing-masing perkara dibahas terpisah, publik akan cepat tenggelam dalam detail hukum yang rumit. Sebaliknya, dengan menekankan pola dan struktur, oposisi bisa menyusun narasi yang lebih besar dan lebih mudah dicerna: bahwa masalahnya bukan satu kasus, melainkan cara negara bekerja pada masa pemerintahan sebelumnya.
Strategi semacam itu efektif secara politik. Dalam dunia komunikasi massa, membangun satu narasi payung jauh lebih kuat ketimbang memaksa publik mengikuti detail beberapa kasus yang berbeda-beda. Ibaratnya, ini seperti merangkai potongan-potongan berita menjadi satu serial dengan tema besar yang sama. Narasi itulah yang ingin ditekankan oposisi: bahwa ada pola penggunaan aparat hukum untuk kepentingan kekuasaan, dan pola itu harus diungkap melalui jalur parlemen.
Serangan Balik Kubu Konservatif: Dari Pembelaan Hukum Menjadi Perang Narasi
Namun kubu konservatif tidak memilih bertahan secara pasif. Mereka tidak sekadar mengatakan bahwa semua penyelidikan terdahulu sah atau telah dilakukan sesuai prosedur. Sebaliknya, mereka melancarkan serangan balik yang sama kerasnya: oposisi dituduh sedang mengubah orang-orang yang menghadapi tuduhan pidana menjadi korban politik, bahkan semacam “tahanan hati nurani” versi politik domestik Korea.
Ini poin yang sangat penting. Dalam pertarungan opini, pihak yang hanya menjawab “kami sudah benar secara prosedur” biasanya berada dalam posisi defensif. Kubu konservatif tampaknya memahami hal itu. Karena itu, mereka menggeser pusat perdebatan: bukan lagi apakah kejaksaan dulu bertindak politis, melainkan apakah oposisi sekarang sedang memakai parlemen untuk membatalkan beban hukum melalui panggung politik.
Strategi ini juga mudah dipahami dari sudut pandang komunikasi publik. Isu seperti reformasi kejaksaan, penyalahgunaan kewenangan penyidikan, kebebasan pers, atau independensi lembaga hukum memang penting, tetapi rumit. Sebaliknya, pertanyaan seperti “siapa yang sedang membela tersangka?” atau “siapa yang sedang mempolitisasi hukum?” jauh lebih sederhana dan cepat melekat di benak pemilih. Dalam politik elektoral modern, kalimat yang paling gampang diingat sering kali lebih berpengaruh daripada argumen yang paling presisi.
Bagi pembaca Indonesia, pola ini terasa familier. Di banyak negara demokrasi, termasuk Indonesia, perdebatan hukum sering cepat berubah menjadi pertanyaan moral yang disederhanakan: apakah seseorang sedang menegakkan hukum atau justru sedang mengkriminalisasi lawan? Apakah sebuah penyelidikan merupakan langkah pemberantasan penyimpangan, atau bentuk balas dendam politik? Korea Selatan memperlihatkan dinamika yang sangat mirip. Yang berbeda hanya nama partai dan latar peristiwanya.
Dari sini terlihat bahwa kubu konservatif tidak semata sedang membela masa lalu. Mereka juga sedang berusaha merebut masa depan. Jika mereka berhasil meyakinkan publik bahwa sidang parlemen ini hanyalah kendaraan politik untuk melindungi pihak tertentu, maka tuduhan tentang “jaksa politik” akan kehilangan daya pukul. Sebaliknya, jika oposisi berhasil meyakinkan publik bahwa kejaksaan memang pernah dipakai untuk kepentingan kekuasaan, maka kerusakan politik bagi kubu lawan bisa berlangsung jauh lebih lama daripada masa sidang itu sendiri.
Mengapa Tiga Isu Berbeda Diletakkan di Meja yang Sama
Salah satu aspek paling menarik dari perkembangan ini adalah keputusan politik untuk menempatkan sejumlah isu yang secara permukaan berbeda dalam satu komite khusus. Kasus penembakan pegawai negeri di Laut Barat berkaitan dengan keamanan nasional dan keputusan pemerintah. Dugaan manipulasi statistik menyentuh kredibilitas administrasi negara dan evaluasi kebijakan. Sementara kontroversi penyelidikan atas laporan yang diduga palsu menyentuh relasi sensitif antara kebebasan pers, pencemaran nama baik, dan wewenang kejaksaan.
Jika dilihat satu per satu, ketiga isu itu memiliki logika, aktor, dan konsekuensi yang berbeda. Namun justru di situlah letak makna politiknya. Dengan mempersatukan isu-isu yang beragam dalam satu panggung, kedua kubu dipaksa berbicara pada level yang lebih tinggi: bukan sekadar tentang satu kesalahan administratif atau satu dugaan pelanggaran prosedur, tetapi tentang model pemerintahan secara keseluruhan.
Di Korea Selatan, langkah semacam ini punya efek simbolik yang besar. Ia memberi kesan bahwa yang sedang dinilai bukan hanya keputusan-keputusan terpisah pada masa lalu, melainkan seluruh gaya kekuasaan rezim sebelumnya. Oposisi tentu diuntungkan bila publik menerima kerangka itu, karena berbagai perkara yang rumit bisa dijahit menjadi satu tuduhan besar tentang penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, kubu konservatif akan berupaya meyakinkan bahwa penggabungan tersebut justru bukti adanya agenda politik, bukan pencarian kebenaran yang objektif.
Dalam tradisi politik Korea, pergantian pemerintahan memang kerap diikuti oleh fase evaluasi keras terhadap rezim sebelumnya. Ini mirip dengan kebiasaan politik di banyak negara presidensial yang polarisasinya tinggi. Begitu kekuasaan berganti, penilaian atas masa lalu bukan hanya dilakukan melalui pemilu, tetapi juga lewat audit politik, penyelidikan, sidang parlemen, dan adu narasi di media. Karena itu, komite khusus ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses lebih besar: penentuan siapa yang berhak mendefinisikan warisan politik pemerintahan Yoon.
Publik Indonesia mungkin dapat membandingkannya dengan momen-momen ketika satu isu besar nasional tiba-tiba menarik masuk banyak kasus lain ke dalam orbitnya. Begitu sebuah rezim diberi label tertentu oleh lawan politiknya, hampir semua keputusan masa lalu akan dibaca melalui label itu. Itulah yang kini tampak dalam politik Korea Selatan. Bukan lagi sekadar sidang tentang sejumlah dugaan penyimpangan, melainkan sidang tentang cara menamai sebuah era.
Dari Benturan di Ruang Sidang ke Krisis Kepercayaan pada Lembaga
Masalahnya, perang bingkai semacam ini tidak berhenti di level retorika. Ia berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi. Ketika satu pihak menuduh kejaksaan bekerja layaknya milik pribadi penguasa, maka yang terguncang adalah keyakinan publik terhadap netralitas penegakan hukum. Sebaliknya, ketika pihak lain menuduh parlemen dipakai untuk menghalangi pertanggungjawaban hukum, maka yang terguncang adalah keyakinan publik terhadap fungsi pengawasan parlemen itu sendiri.
Dengan kata lain, kedua kubu sama-sama menembakkan kritik yang jika dibiarkan terlalu lama dapat merusak fondasi demokrasi. Ini paradoks yang sering muncul dalam demokrasi yang sangat kompetitif. Masing-masing pihak ingin menang dalam pertarungan politik jangka pendek, tetapi bahasa yang mereka pakai bisa menciptakan biaya jangka panjang bagi sistem secara keseluruhan.
Di Korea Selatan, risiko itu tidak bisa dianggap sepele. Negara ini memiliki sejarah demokratisasi yang diperjuangkan melalui benturan keras antara kekuasaan negara, aparat hukum, media, dan gerakan masyarakat sipil. Karena itu, isu independensi kejaksaan dan legitimasi parlemen selalu sensitif. Begitu dua lembaga tersebut dipertentangkan secara telanjang di depan publik, yang muncul bukan hanya perdebatan antarpartai, tetapi pertanyaan eksistensial tentang siapa yang masih bisa dipercaya.
Laporan tentang protes anggota kubu konservatif terhadap jalannya persidangan menunjukkan bahwa pertarungan tidak hanya terjadi pada substansi perkara, tetapi juga pada prosedur. Dalam bahasa politik Korea, ini penting karena prosedur sering kali dipakai sebagai indikator keadilan. Bila salah satu pihak merasa pimpinan sidang tidak netral, maka seluruh hasil sidang bisa segera dipersoalkan. Dengan demikian, bahkan sebelum publik sempat menilai isi argumen, legitimasi panggungnya sendiri sudah diperebutkan.
Fenomena ini juga mengingatkan pada sesuatu yang sangat dikenal di Indonesia: ketika prosedur rapat, tata tertib, pemanggilan saksi, atau urutan bicara berubah menjadi berita utama. Dalam situasi yang sangat terpolarisasi, prosedur bukan lagi urusan teknis, melainkan simbol keberpihakan. Korea Selatan kini berada di titik itu. Yang dipersoalkan bukan hanya “apa yang benar”, tetapi juga “siapa yang berhak menentukan kebenaran itu dengan cara yang adil”.
Perang Frame dan Budaya Politik Korea yang Sangat Kompetitif
Untuk memahami mengapa sidang semacam ini begitu panas, kita perlu melihat budaya politik Korea Selatan yang sangat kompetitif dan sangat mediatik. Politik di Seoul tidak bergerak pelan. Setiap pernyataan pejabat, setiap dokumen, setiap potongan kesaksian bisa segera berubah menjadi amunisi dalam pertarungan opini nasional. Televisi kabel, portal berita, kanal YouTube politik, dan media sosial mempercepat proses itu. Dalam beberapa jam, sebuah isu hukum bisa berubah menjadi simbol perang identitas politik.
Di sinilah istilah “frame war” atau perang bingkai menjadi relevan. Dalam politik modern, siapa yang menang sering bukan pihak yang lebih dulu membuktikan segalanya di pengadilan, melainkan pihak yang lebih dulu menetapkan kata kunci. Oposisi mencoba menetapkan kata kunci seperti “kejaksaan politik”, “rekayasa penuntutan”, atau “penyalahgunaan kekuasaan”. Kubu konservatif merespons dengan kata kunci seperti “politisasi hukum”, “perlindungan terhadap pelaku”, atau “serangan terhadap sistem peradilan”.
Begitu kata kunci itu menguasai percakapan publik, detail perkara mulai tersubordinasi. Warga biasa yang tidak punya waktu mengikuti dokumen hukum setebal ratusan halaman akan cenderung menangkap perdebatan melalui label-label tersebut. Dalam kondisi demikian, sidang parlemen berubah fungsi: dari mekanisme pencarian fakta menjadi teater politik yang menentukan persepsi nasional.
Bagi pembaca Indonesia yang mengikuti Hallyu, dinamika ini memberi pelajaran bahwa Korea Selatan yang sering terlihat glamor lewat drama, K-pop, dan teknologi mutakhir juga menyimpan politik domestik yang keras, tajam, dan penuh polarisasi. Di balik citra negeri maju yang serba cepat, terdapat demokrasi yang terus-menerus bernegosiasi dengan bayang-bayang penggunaan aparat negara untuk kepentingan politik. Ini bukan cerita pinggiran. Ini adalah inti dari bagaimana masyarakat Korea membaca relasi antara negara dan warga.
Yang menarik, konflik ini juga menunjukkan bahwa reformasi lembaga hukum di Korea belum pernah benar-benar selesai. Setiap pergantian pemerintahan seakan membuka kembali perdebatan lama: apakah aparat penegak hukum cukup independen, siapa yang mengawasi mereka, dan sejauh mana proses hukum bisa dipisahkan dari kepentingan politik. Karena itu, sidang sekarang bukan episode yang berdiri sendiri. Ia adalah lanjutan dari perdebatan panjang yang telah membentuk demokrasi Korea selama beberapa dekade.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Masa Lalu, Melainkan Standar Politik Masa Depan
Pada akhirnya, terlalu dini untuk menyimpulkan hasil hukum atau politik dari komite khusus ini. Satu hari sidang, betapapun panasnya, belum cukup untuk memastikan kebenaran final atas setiap dugaan yang dibahas. Tetapi ada satu hal yang sudah terlihat cukup jelas: inti pertaruhan sidang ini tampaknya bukan semata “mengungkap fakta”, melainkan “menetapkan standar penilaian politik” bagi masa depan Korea Selatan.
Jika narasi oposisi menang, maka warisan masa pemerintahan Yoon bisa semakin kuat dibaca sebagai contoh bagaimana aparat hukum diduga dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Konsekuensinya bukan hanya merusak citra rezim sebelumnya, tetapi juga memperkuat tuntutan reformasi institusi penegak hukum. Sebaliknya, jika kubu konservatif berhasil meyakinkan publik bahwa komite ini hanyalah kendaraan balas dendam politik, maka yang menguat adalah anggapan bahwa oposisi memanfaatkan parlemen untuk menekan proses hukum dan menulis ulang sejarah politik sesuai kepentingannya.
Di titik ini, sidang tersebut sesungguhnya sedang menentukan bahasa apa yang akan dipakai Korea Selatan untuk menilai kekuasaan dalam beberapa tahun ke depan. Apakah negara akan dinilai melalui integritas prosedur hukumnya? Melalui netralitas aparatnya? Melalui keberanian parlemen mengawasi pemerintahan terdahulu? Atau justru melalui kemampuan menahan diri agar proses hukum tidak dibajak menjadi pertunjukan politik?
Bagi publik Indonesia, perkembangan di Korea Selatan ini layak diikuti bukan semata karena negara itu dekat secara budaya melalui gelombang Hallyu, melainkan karena ia menawarkan cermin yang relevan bagi demokrasi mana pun. Negara modern tidak hanya diuji ketika terjadi skandal atau konflik, tetapi juga ketika ia berusaha menjelaskan skandal itu kepada publik. Pada tahap itulah pertanyaan tentang fakta bertemu dengan pertanyaan tentang bahasa, persepsi, dan legitimasi.
Dan mungkin di situlah pelajaran terpenting dari sidang parlemen Korea Selatan kali ini. Dalam demokrasi yang matang sekalipun, kebenaran publik tidak pernah lahir dari data semata. Ia selalu dibentuk dalam pertarungan antara lembaga, partai, media, dan opini warga. Sidang 21 April itu memperlihatkan satu kenyataan yang keras tetapi nyata: kadang-kadang, yang paling menentukan bukan peristiwanya sendiri, melainkan siapa yang berhasil memberi nama pada peristiwa itu.
댓글
댓글 쓰기