Diplomasi Transaksional Ala Trump Mengguncang Peta Sekutu AS: Dari NATO dan Ukraina hingga Indo-Pasifik, Apa Artinya bagi Korea Selatan dan Kawasan

Amerika Mengubah Cara Memperlakukan Sekutu, Dunia Ikut Bergeser

Perubahan arah diplomasi Amerika Serikat kembali menjadi perhatian besar dalam politik global. Bukan semata karena siapa yang sedang memimpin atau siapa yang berpeluang kembali ke Gedung Putih, melainkan karena cara Washington memandang hubungan dengan sekutu terlihat semakin bergeser: dari kemitraan berbasis nilai menuju hubungan yang makin terbuka bernuansa transaksi. Dalam logika ini, jaminan keamanan, dukungan militer, hingga solidaritas geopolitik tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya otomatis. Semuanya semakin sering dibaca melalui hitung-hitungan biaya, manfaat, dan kepentingan langsung bagi Amerika.

Bagi pembaca Indonesia, perubahan ini mungkin terasa jauh, seolah hanya urusan elite keamanan di Washington, Brussel, atau Seoul. Namun kenyataannya, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana: harga energi, sentimen pasar keuangan, stabilitas rantai pasok semikonduktor, arah konflik di Ukraina, ketegangan di Asia Timur, hingga dinamika Laut China Selatan yang dekat dengan kepentingan kawasan kita. Dalam dunia yang saling terhubung, ketika negara sekuat Amerika mengubah gaya bermainnya, efeknya bisa seperti batu besar yang dijatuhkan ke kolam: gelombangnya merambat jauh melewati titik awal.

Gaya diplomasi yang kerap diasosiasikan dengan Donald Trump adalah contoh paling jelas dari pendekatan itu. Trump sejak lama menyampaikan pesan bahwa Amerika tidak seharusnya menanggung beban keamanan sekutu tanpa kompensasi yang dinilai setara. Sekutu didorong membayar lebih besar, mengambil peran lebih tegas, dan menunjukkan bahwa mereka memberi keuntungan nyata bagi kepentingan nasional Amerika. Pandangan semacam ini sesungguhnya tidak lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada kelelahan publik Amerika terhadap perang panjang, tekanan ekonomi domestik, kekhawatiran terhadap lapangan kerja, serta meningkatnya tuntutan agar anggaran negara dipakai lebih banyak untuk kebutuhan dalam negeri.

Masalahnya, dalam urusan aliansi militer, hubungan antarnegara tidak bisa semata-mata dijalankan seperti negosiasi bisnis biasa. Ada unsur kepercayaan, konsistensi, dan persepsi komitmen yang tidak selalu bisa diukur dengan angka. Dalam situasi krisis, sekutu tidak hanya bertanya berapa banyak yang dibayar, tetapi juga apakah janji perlindungan akan benar-benar ditepati. Di sinilah kekhawatiran mulai muncul. Jika komitmen Amerika terhadap sekutu terlihat semakin bersyarat, lawan-lawannya bisa membaca ada celah. Dalam bahasa strategi, persepsi keraguan sama berbahayanya dengan kelemahan nyata.

Korea Selatan berada di titik yang sangat sensitif dalam perubahan ini. Negara itu bergantung pada aliansi keamanan dengan Amerika untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Namun pada saat yang sama, Seoul juga memiliki keterkaitan ekonomi yang sangat dalam dengan China, baik dalam perdagangan, manufaktur, maupun rantai pasok industri. Karena itu, perubahan gaya diplomasi Amerika tidak dibaca di Korea Selatan sebagai sekadar isu politik luar negeri Amerika, melainkan sebagai soal hidup-mati strategi nasional: bagaimana menjaga payung keamanan tetap kuat tanpa membuat ruang ekonomi dan diplomatik menyempit drastis.

Jika diibaratkan dalam konteks Indonesia, situasinya mirip ketika sebuah negara harus terus menjaga hubungan dengan mitra pertahanan utama, tetapi pada saat yang sama tidak bisa mengabaikan pasar ekspor, investasi, dan stabilitas kawasan yang menopang ekonomi nasional. Bedanya, Korea Selatan menghadapi ancaman militer langsung di perbatasannya. Karena itulah setiap perubahan sinyal dari Washington dibaca dengan sangat serius di Seoul.

Dari “Diplomasi Nilai” ke “Aliansi Bersyarat”

Selama puluhan tahun, Amerika menjual gagasan bahwa aliansi dengan negara-negara mitra berdiri di atas fondasi nilai bersama: demokrasi, pasar bebas, dan tata internasional berbasis aturan. Tentu saja, dalam praktiknya kepentingan nasional selalu menjadi faktor utama. Namun narasi nilai tersebut memberi legitimasi politik dan moral bagi jaringan sekutu Amerika di Eropa maupun Asia. Sekutu bukan hanya dipandang sebagai rekan strategis, tetapi juga bagian dari komunitas politik yang sama.

Kini, nada itu mulai berubah. Pertanyaan yang lebih sering muncul bukan lagi “apakah kita berbagi nilai yang sama?”, melainkan “seberapa besar kontribusi sekutu terhadap kepentingan Amerika?” dan “apakah beban keamanan dibagi secara adil?” Perubahan ini tampak dalam tekanan agar anggota NATO menaikkan anggaran pertahanan, dorongan agar negara Asia Timur menanggung biaya lebih besar atas kehadiran pasukan Amerika, hingga kecenderungan mengaitkan komitmen strategis dengan pembagian biaya yang lebih konkret.

Di atas kertas, argumen ini terdengar masuk akal. Tidak sedikit warga Amerika yang merasa negaranya terlalu lama menjadi “penjamin keamanan gratis” bagi sekutu kaya di Eropa dan Asia. Dari sudut pandang domestik, politisi yang mengatakan “Amerika harus berhenti membayar semuanya” akan mudah mendapat simpati. Apalagi ketika inflasi, biaya kesehatan, pekerjaan manufaktur, dan isu perbatasan menjadi perhatian utama pemilih.

Namun dalam politik internasional, bahasa transaksi yang terlalu keras dapat menimbulkan biaya tersendiri. Sekutu bisa mulai meragukan keteguhan komitmen Amerika. Lawan bisa menilai ada ruang untuk menguji batas. Dan negara-negara mitra dapat terdorong memikirkan langkah yang sebelumnya dianggap ekstrem, seperti mempercepat persenjataan mandiri, mengambil jarak diplomatik, atau membuka opsi kerja sama baru di luar orbit Washington.

Istilah “aliansi bersyarat” penting dijelaskan untuk pembaca Indonesia. Maksudnya bukan berarti aliansi langsung bubar, melainkan komitmen perlindungan menjadi terasa tidak lagi otomatis. Ia bergantung pada sejumlah syarat: besarnya kontribusi biaya, kesesuaian sikap terhadap lawan geopolitik Amerika, partisipasi dalam latihan militer, sampai kesediaan mengikuti kebijakan teknologi dan rantai pasok. Dalam kondisi seperti ini, hubungan sekutu menjadi lebih rapuh karena setiap negosiasi bisa berubah menjadi ujian politik.

Kondisi tersebut mengingatkan kita pada satu pelajaran klasik diplomasi: kekuatan bukan hanya soal jumlah kapal induk, misil, atau anggaran pertahanan, tetapi juga soal kredibilitas. Sekali muncul kesan bahwa perlindungan bisa ditawar setiap saat, maka kepercayaan akan ikut tergerus. Dan ketika krisis benar-benar meledak, kepercayaan itu justru merupakan salah satu aset paling penting.

NATO dan Ukraina: Eropa Dipaksa Menghadapi Kenyataan Baru

Dampak paling langsung dari pergeseran diplomasi Amerika terlihat di Eropa. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, negara-negara Eropa sangat bergantung pada dukungan Amerika, baik dalam bentuk bantuan militer, intelijen, persenjataan, maupun kepemimpinan diplomatik. Tanpa Washington, kemampuan Barat menopang perlawanan Ukraina akan jauh lebih terbatas. Karena itu, ketika di Amerika muncul suara-suara yang mempertanyakan skala dan durasi dukungan tersebut, kecemasan langsung meningkat di ibu kota Eropa.

NATO, atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, selama ini berdiri di atas prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semuanya. Bagi banyak negara Eropa, terutama yang dekat dengan Rusia seperti Polandia dan negara-negara Baltik, kredibilitas pasal ini adalah fondasi utama keamanan nasional mereka. Jika muncul kesan bahwa Amerika bisa mengendurkan komitmen atau mensyaratkan dukungan secara lebih keras, maka bukan hanya Ukraina yang gelisah, melainkan seluruh arsitektur keamanan Eropa ikut goyah.

Memang, ada sisi lain yang juga perlu dicatat. Tekanan dari Amerika telah mendorong banyak negara Eropa untuk menaikkan belanja pertahanan. Jerman yang selama bertahun-tahun cenderung berhati-hati dalam soal militer kini lebih terbuka membicarakan penguatan kemampuan tempurnya. Polandia meningkatkan modernisasi militernya secara agresif. Negara-negara Baltik juga bergerak cepat karena merasa berada di garis depan ancaman. Dalam arti tertentu, Washington berhasil memaksa Eropa menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa terus menerus sepenuhnya bergantung pada payung Amerika.

Tetapi persoalannya adalah jeda waktu. Eropa tidak bisa dalam semalam menggantikan kapasitas militer, logistik, dan intelijen Amerika. Jika transisi menuju “kemandirian strategis Eropa” berlangsung terlalu lambat sementara komitmen Amerika sudah lebih dulu melemah, maka terbuka masa rentan yang bisa dimanfaatkan Rusia. Ini yang membuat banyak analis khawatir: bukan soal apakah Eropa harus berbuat lebih banyak, melainkan apakah perubahan itu terjadi dalam ritme yang aman.

Ukraina menjadi titik paling rumit dalam persamaan ini. Jika Amerika mengurangi bantuan atau mendorong perundingan dengan tempo lebih cepat, sebagian kalangan mungkin akan melihatnya sebagai langkah realistis untuk menghentikan perang berkepanjangan. Tetapi jika hasil akhirnya adalah gencatan senjata atau penyelesaian yang terlalu menguntungkan Rusia, maka dunia bisa menerima sinyal berbahaya: perubahan status quo lewat kekuatan militer pada akhirnya bisa dinegosiasikan dan sebagian diterima.

Bagi Asia Timur, pesan seperti itu sangat sensitif. Di kawasan yang juga sarat sengketa wilayah dan risiko salah hitung strategis, preseden Ukraina akan dibaca dengan teliti. Jika agresi militer menghasilkan keuntungan politik tertentu, maka negara-negara lain bisa merasa terdorong menguji batas dengan cara serupa. Karena itu, perdebatan soal Ukraina sebenarnya jauh melampaui Eropa. Ia menyangkut masa depan norma internasional dan persepsi tentang seberapa jauh Amerika bersedia mempertahankan tatanan yang selama ini ia bangun sendiri.

Indo-Pasifik Jadi Arena Berikutnya, Beban Sekutu Asia Bisa Bertambah

Selain Eropa, kawasan Indo-Pasifik adalah panggung utama lain dari perubahan strategi Amerika. Istilah Indo-Pasifik sendiri merujuk pada wilayah luas yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, mencakup Asia Timur, Asia Tenggara, hingga sebagian Oseania. Konsep ini dipopulerkan karena pusat pertumbuhan ekonomi, kompetisi teknologi, dan rivalitas militer abad ke-21 semakin berpusat di wilayah ini, terutama seiring menguatnya China.

Amerika menghadapi dilema klasik: sumber daya strategis tidak tak terbatas, sementara tantangan datang sekaligus dari Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Dalam situasi seperti itu, pendekatan transaksional terhadap sekutu berpotensi makin menonjol. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia kemungkinan akan diminta berkontribusi lebih besar, baik melalui belanja pertahanan, penyediaan fasilitas militer, partisipasi latihan gabungan, maupun penyesuaian kebijakan industri dan teknologi terhadap prioritas Washington.

Jepang dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan respons yang relatif proaktif. Tokyo menaikkan anggaran pertahanan, memperdebatkan kemampuan serangan balasan, dan memperkuat koordinasi keamanan dengan Amerika. Namun dukungan Jepang pun memiliki batas. Jika komitmen Amerika dipandang terlalu berubah-ubah, Jepang bisa makin terdorong mengejar otonomi pertahanan yang lebih besar. Itu berarti kawasan akan menghadapi perlombaan penyesuaian strategi yang bisa meningkatkan ketegangan.

Isu Taiwan juga menjadi faktor penentu. Jika Amerika ingin menahan China, maka ia harus meyakinkan sekutunya bahwa komitmen di kawasan tetap kuat. Tetapi jika sinyal yang muncul justru ambigu atau terlalu dikaitkan dengan transaksi biaya, risiko salah tafsir akan meningkat. Dalam politik keamanan, ambiguitas kadang sengaja dipelihara untuk menjaga fleksibilitas. Namun ambiguitas yang bercampur dengan retorika transaksional bisa berubah menjadi kelemahan persepsi.

Bagi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, perkembangan ini juga relevan. ASEAN selama ini berusaha menjaga keseimbangan di tengah persaingan Amerika-China. Jika sekutu utama Amerika di Asia Timur makin ditekan untuk memilih posisi lebih tegas, maka ruang manuver negara-negara Asia Tenggara ikut terdampak. Konektivitas perdagangan, investasi manufaktur, serta keamanan jalur laut akan sangat dipengaruhi oleh seberapa stabil hubungan Amerika dengan sekutunya dan seberapa keras kompetisi dengan China berlangsung.

Kawasan ini tidak menyukai skenario “perang dingin baru” yang memaksa semua pihak masuk ke satu kubu. Tetapi justru itulah risiko yang meningkat ketika aliansi dibingkai sebagai kontrak yang menuntut loyalitas strategis lebih jelas. Negara-negara yang ekonominya terhubung kuat ke China, tetapi keamanan regionalnya masih sangat dipengaruhi kehadiran Amerika, akan menghadapi tekanan untuk mengambil sikap yang lebih tegas daripada yang mereka inginkan.

Korea Selatan di Persimpangan: Keamanan Bergantung pada AS, Ekonomi Tak Bisa Lepas dari China

Di antara semua sekutu Amerika di Asia, Korea Selatan barangkali menghadapi dilema paling tajam. Secara keamanan, Seoul tidak punya kemewahan untuk bersikap santai. Korea Utara terus mengembangkan rudal balistik dan kemampuan nuklirnya, sementara ketegangan di Semenanjung Korea bisa meningkat kapan saja. Dalam konteks itu, aliansi militer dengan Amerika adalah tulang punggung pertahanan Korea Selatan. Kehadiran pasukan Amerika, sistem pertahanan gabungan, serta apa yang dikenal sebagai “extended deterrence” atau payung penangkalan yang diperluas, merupakan komponen kunci rasa aman Seoul.

Istilah “extended deterrence” perlu diterangkan dengan sederhana. Ini adalah komitmen Amerika untuk menggunakan seluruh spektrum kemampuannya—termasuk kekuatan nuklir jika diperlukan—demi melindungi sekutu dari serangan besar. Dengan kata lain, Korea Selatan tidak hanya bertumpu pada kekuatan militernya sendiri, tetapi juga pada keyakinan bahwa Amerika akan berdiri di belakangnya saat ancaman memuncak.

Masalahnya, keyakinan itu sangat bergantung pada konsistensi sinyal politik dari Washington. Ketika muncul wacana bahwa sekutu harus membayar lebih besar atau bahwa kehadiran militer Amerika harus dinegosiasikan ulang secara lebih keras, maka di Seoul timbul pertanyaan yang tidak nyaman: apakah komitmen tersebut benar-benar kokoh, atau bisa berubah sesuai arah politik domestik Amerika?

Di sisi lain, ekonomi Korea Selatan terjalin erat dengan China. Walaupun hubungan dagang Seoul-Beijing mengalami dinamika, China tetap menjadi pasar, mitra industri, dan simpul penting dalam rantai pasok. Sektor-sektor seperti semikonduktor, baterai, kimia, elektronik, dan manufaktur berteknologi tinggi tidak bisa dipisahkan begitu saja dari struktur ekonomi regional yang melibatkan China. Karena itu, ketika Amerika menuntut penyelarasan strategi yang lebih tegas terhadap Beijing, Korea Selatan menghadapi persoalan yang sangat rumit.

Ini bukan semata pilihan hitam-putih antara keamanan dan ekonomi, melainkan upaya menjaga dua kepentingan vital sekaligus. Jika terlalu condong ke tuntutan strategis Amerika, Seoul berisiko menerima tekanan ekonomi dari China. Pengalaman semacam itu pernah dirasakan Korea Selatan saat penempatan sistem pertahanan THAAD memicu reaksi keras Beijing, termasuk dampak terhadap sektor bisnis dan budaya populer. Jika terlalu berhati-hati terhadap China, Seoul bisa dipandang kurang solid oleh Washington. Ruang komprominya semakin sempit.

Dalam bahasa yang lebih akrab bagi pembaca Indonesia, posisi Korea Selatan mirip orang yang harus menjaga hubungan baik dengan penjamin keamanan rumahnya, tetapi juga tidak bisa memutus hubungan dengan pasar terbesar tempat keluarganya mencari nafkah. Keduanya sama-sama penting, dan salah langkah bisa mahal biayanya.

Biaya Pertahanan, Rantai Pasok, dan Politik Domestik Korea Selatan

Salah satu isu yang paling sensitif dalam hubungan Seoul-Washington adalah pembagian biaya pertahanan, terutama terkait keberadaan pasukan Amerika di Korea Selatan. Di permukaan, ini terlihat seperti perdebatan angka: siapa membayar berapa, untuk kebutuhan apa, dan dengan formula seperti apa. Namun substansinya jauh lebih dalam. Perundingan biaya pertahanan sesungguhnya menyangkut definisi hubungan aliansi itu sendiri.

Jika Amerika menekan terlalu keras, publik Korea Selatan bisa menilai bahwa Washington memperlakukan aliansi sebagai tagihan. Itu berpotensi memicu reaksi politik di dalam negeri. Sebaliknya, jika pemerintah Korea Selatan terlalu mudah menyetujui tuntutan biaya lebih besar tanpa penjelasan strategis yang meyakinkan, oposisi dan masyarakat bisa menganggap Seoul kehilangan daya tawar. Dalam sistem demokrasi yang hidup seperti Korea Selatan, sentimen publik semacam itu sangat berpengaruh.

Selain soal biaya, ada pula isu peran. Amerika mungkin tidak hanya meminta kontribusi finansial, tetapi juga partisipasi yang lebih luas dalam strategi kawasan, mulai dari latihan militer, interoperabilitas sistem pertahanan, hingga koordinasi lebih erat dalam isu Taiwan atau keamanan maritim. Di sinilah persoalan makin pelik, karena perluasan peran Korea Selatan di luar fokus Semenanjung Korea bisa memunculkan perdebatan domestik: seberapa jauh Seoul harus ikut dalam agenda global Amerika?

Dari sisi ekonomi, perubahan arah diplomasi Amerika juga berpengaruh pada industri strategis Korea Selatan. Semikonduktor dan baterai menjadi contoh paling nyata. Amerika mendorong restrukturisasi rantai pasok agar lebih aman dari risiko geopolitik, khususnya ketergantungan pada China. Korea Selatan, sebagai pemain penting di sektor chip dan baterai, tentu menjadi mitra utama dalam agenda ini. Namun realitas industrinya tidak sederhana. Perusahaan Korea memiliki investasi, pasar, dan keterkaitan produksi yang besar di China. Relokasi atau diversifikasi membutuhkan waktu, biaya, dan kepastian kebijakan yang tidak sedikit.

Dalam konteks ini, perdebatan di Korea Selatan bukan lagi sekadar “pro-Amerika” atau “pro-China”. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan menyusun strategi nasional yang cukup lentur untuk menjaga keamanan, tetapi cukup realistis untuk melindungi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Korea Selatan dituntut semakin cermat: memperkuat aliansi dengan Amerika tanpa menutup semua pintu ekonomi dengan China, sambil sekaligus mengembangkan pasar alternatif dan memperkuat daya tahan industri domestik.

Strategi diversifikasi ekonomi lalu menjadi kata kunci. Namun diversifikasi bukan berarti bisa segera mengganti China dalam waktu singkat. Skala ekonomi, kedekatan geografis, dan kedalaman integrasi industri membuat proses ini jauh lebih rumit daripada slogan politik. Karena itu, banyak analis melihat bahwa jalan paling rasional bagi Seoul adalah memperkuat aliansi keamanan dengan Amerika, sambil secara bertahap memperluas opsi ekonomi ke Asia Tenggara, India, Eropa, dan pasar lain. Ini bukan solusi sempurna, tetapi mungkin merupakan jalan paling realistis di tengah tekanan yang bertambah.

Apa Pelajaran yang Bisa Dibaca dari Indonesia dan Asia Tenggara

Bagi pembaca Indonesia, perkembangan ini menyimpan beberapa pelajaran penting. Pertama, dunia sedang bergerak ke arah yang lebih transaksional dan lebih keras secara geopolitik. Nilai, norma, dan solidaritas tetap penting, tetapi semakin sering dikalahkan oleh hitung-hitungan biaya, teknologi, energi, dan keamanan. Negara-negara menengah harus bersiap menghadapi situasi ketika kekuatan besar makin terbuka memaksa mitra memilih posisi.

Kedua, pengalaman Korea Selatan menunjukkan bahwa keamanan dan ekonomi kini makin sulit dipisahkan. Di Indonesia pun, pembahasan soal investasi, hilirisasi, transisi energi, hingga industri teknologi tidak lagi murni ekonomi. Semua itu punya dimensi geopolitik. Ketika rantai pasok global dipolitisasi, keputusan soal pabrik baterai, sumber bahan baku, atau mitra teknologi bisa membawa konsekuensi diplomatik yang lebih besar daripada sebelumnya.

Ketiga, stabilitas komitmen negara besar tetap menjadi faktor utama dalam menjaga perdamaian kawasan. Jika sekutu Amerika mulai meragukan konsistensi Washington, maka negara-negara lain akan menyesuaikan diri—dan penyesuaian itu tidak selalu menenangkan. Bisa berupa percepatan belanja militer, pembentukan poros baru, atau meningkatnya kalkulasi salah langkah. Semua ini akan memengaruhi kawasan Indo-Pasifik, termasuk jalur perdagangan yang menjadi nadi ekonomi Asia Tenggara.

Indonesia tentu memiliki posisi berbeda dengan Korea Selatan. Jakarta tidak berada dalam aliansi militer formal dengan Amerika, dan tradisi politik luar negeri Indonesia dibangun di atas prinsip bebas aktif. Namun justru karena itu, perkembangan di sekitar kita perlu dibaca dengan cermat. Ketika persaingan kekuatan besar mengeras, kemampuan menjaga otonomi strategis akan semakin diuji. Dan otonomi strategis hanya mungkin jika fondasi ekonomi kuat, diplomasi lincah, dan kemampuan pertahanan terus ditingkatkan.

Pada akhirnya, perubahan diplomasi Amerika bukan sekadar cerita tentang Trump, NATO, atau Ukraina. Ini adalah pertanda bahwa tatanan global memasuki fase baru, ketika bahkan hubungan antarsekutu pun makin dipenuhi syarat dan kalkulasi. Bagi Korea Selatan, tantangannya sangat konkret: mempertahankan payung keamanan Amerika sambil mencegah ekonominya terperangkap dalam benturan strategis dua raksasa. Bagi Asia, termasuk Indonesia, pelajarannya jelas: dunia yang datang kemungkinan lebih tidak pasti, lebih mahal biayanya, dan menuntut kecermatan yang jauh lebih tinggi daripada dekade sebelumnya.

Jika dulu aliansi sering dipahami sebagai jaring pengaman yang relatif tetap, kini ia lebih mirip kontrak yang terus dinegosiasikan. Dan ketika kontrak keamanan ikut dipertanyakan, bukan hanya para diplomat yang harus waspada, melainkan juga pelaku industri, investor, dan masyarakat luas. Sebab pada akhirnya, gejolak geopolitik global selalu menemukan jalannya masuk ke dompet, pekerjaan, harga barang, dan rasa aman sehari-hari.

---

Source: Original Korean article - Trendy News Korea