Wisata Studi di Jeonbuk Menyusut Tajam, Alarm Baru bagi Pendidikan Lapangan di Korea Selatan

Angka yang Turun, Kekhawatiran yang Naik

Di Korea Selatan, perjalanan studi sekolah atau yang kerap disamakan dengan study tour bukan sekadar agenda jalan-jalan antarkota. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses belajar di luar kelas, ketika siswa mengenal sejarah, budaya, kehidupan daerah lain, hingga belajar hidup bersama teman sebaya dalam ruang yang berbeda dari rutinitas harian. Karena itu, penurunan tajam pelaksanaan program semacam ini di Provinsi Jeonbuk, Korea Selatan, memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah sekolah masih punya ruang, tenaga, dan dukungan yang cukup untuk membawa murid belajar langsung di lapangan?

Dalam sidang sementara ke-430 Dewan Provinsi Otonomi Khusus Jeonbuk pada 30 Juli, anggota Komite Pendidikan Jang Yeon-guk menyoroti merosotnya pelaksanaan kegiatan pengalaman belajar lapangan dengan menginap di sekolah-sekolah wilayah tersebut. Menurut data yang ia sampaikan, tingkat pelaksanaan program itu turun dari 82,4 persen pada 2023 menjadi 62,2 persen pada tahun ini. Artinya, hanya dalam kurun sekitar satu tahun, terjadi penurunan 20,2 poin persentase.

Bagi pembaca Indonesia, angka itu mungkin bisa dibayangkan seperti ini: jika tahun lalu dari 10 sekolah ada sekitar 8 sekolah yang tetap menjalankan study tour menginap, kini jumlahnya tinggal sekitar 6 sekolah. Penurunannya bukan kecil, dan dampaknya tidak hanya terasa pada kalender kegiatan siswa, melainkan juga pada cara sekolah memaknai pembelajaran di luar kelas.

Isu ini menjadi lebih penting karena penurunan paling jelas terjadi di tingkat sekolah dasar. Pada semester pertama tahun ini, tingkat pelaksanaan wisata studi atau perjalanan pendidikan di SD wilayah Jeonbuk hanya mencapai 42,8 persen. Dengan kata lain, sekitar 6 dari 10 SD tidak menjalankan kegiatan tersebut. Padahal pada usia inilah banyak anak pertama kali mengenal wilayah di luar lingkungan rumah dan sekolahnya secara langsung, melalui pengalaman kolektif yang terstruktur.

Di Indonesia, kita akrab dengan perdebatan soal study tour: ada yang menilai penting untuk memperluas wawasan, ada pula yang mengkritiknya karena biaya, keamanan, atau beban guru. Situasi di Jeonbuk memperlihatkan bahwa perdebatan serupa juga hidup di Korea Selatan, hanya konteksnya bergerak pada satu hal yang sangat spesifik, yakni beban guru dan kesiapan sekolah dalam menyelenggarakan kegiatan menginap yang aman sekaligus bermakna.

Bukan Sekadar Rekreasi, Melainkan Bagian dari Pendidikan

Dalam sistem pendidikan Korea Selatan, kegiatan yang disebut “sukbak-hyeong hyeonjang cheheom hakseup” dapat dipahami sebagai pembelajaran lapangan berbasis pengalaman yang mencakup kegiatan menginap. Ini bukan istilah wisata biasa. Fokusnya adalah pengalaman langsung: siswa pergi ke lokasi tertentu, mempelajari sesuatu di lapangan, menjalani jadwal bersama, dan belajar hidup kolektif di luar rumah.

Konsep ini dekat dengan gagasan karyawisata atau study tour di Indonesia, tetapi dalam praktik Korea, muatan pendidikannya sering dibuat lebih eksplisit. Siswa tidak hanya mendatangi tempat populer, melainkan juga berinteraksi dengan situs sejarah, pusat budaya, desa, museum, atau ruang pembelajaran yang merepresentasikan identitas daerah. Ada dimensi pendidikan karakter juga di sana: disiplin waktu, tanggung jawab kelompok, adaptasi dengan lingkungan baru, hingga etika hidup bersama.

Karena itu, ketika kegiatan seperti ini menyusut, yang hilang bukan hanya satu baris agenda tahunan sekolah. Yang ikut menyempit adalah kesempatan siswa untuk memahami Korea Selatan sebagai ruang hidup yang beragam. Bagi anak yang tumbuh di Jeonbuk, perjalanan ke wilayah lain bisa menjadi cara konkret untuk melihat bahwa ritme hidup Seoul berbeda dari kota kecil, bahwa kawasan pesisir punya budaya yang berbeda dari daerah pegunungan, atau bahwa sejarah lokal tidak selalu sama dengan narasi nasional yang tertulis di buku pelajaran.

Hal serupa juga mudah dipahami dalam konteks Indonesia. Anak Jakarta yang diajak ke Yogyakarta mungkin akan lebih memahami hubungan antara sejarah kerajaan, pendidikan, dan pariwisata. Siswa dari Surabaya yang berkunjung ke Bali atau Toraja akan melihat langsung bagaimana tradisi, ruang komunal, dan ekonomi lokal saling bertaut. Pengalaman semacam itu sering kali menempel lebih lama dibandingkan hafalan di kelas. Di Korea, logika pendidikan lapangan itu juga berlaku.

Karena itu, kabar dari Jeonbuk tidak bisa dibaca sebagai soal turunnya minat bepergian semata. Ini adalah penanda bahwa ada hambatan struktural di level sekolah. Ketika sekolah enggan menjalankan program yang sebelumnya cukup umum, biasanya ada masalah dalam aspek perencanaan, tanggung jawab, atau risiko pelaksanaan yang dianggap terlalu besar dibanding manfaat yang bisa dicapai.

Beban Guru Menjadi Inti Persoalan

Poin paling penting dari pernyataan Jang Yeon-guk bukan semata-mata data penurunan, melainkan desakannya agar ada langkah untuk meringankan beban guru. Di sinilah inti persoalan tampaknya berada. Wisata studi menginap membutuhkan kerja berlapis: menyusun rute, memilih lokasi aman, mengatur transportasi, memastikan tempat menginap sesuai, membuat jadwal belajar, menyiapkan prosedur darurat, berkomunikasi dengan orang tua, hingga mengawasi siswa selama 24 jam.

Dalam praktiknya, guru tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga perencana perjalanan, penanggung jawab keselamatan, mediator dengan orang tua, bahkan pengelola situasi jika terjadi insiden kecil maupun besar. Bila satu kegiatan menginap melibatkan puluhan hingga ratusan siswa, beban itu jelas tidak ringan. Ketika ada kekhawatiran soal keselamatan, tekanan administratif, dan tuntutan akuntabilitas yang tinggi, sekolah bisa memilih jalan paling aman: tidak mengadakan kegiatan sama sekali.

Fenomena ini sangat mungkin dipahami masyarakat Indonesia. Di banyak sekolah Indonesia, guru yang mendampingi study tour kerap menanggung tekanan besar. Jika ada siswa sakit, terlambat, barang hilang, atau terjadi masalah transportasi, guru menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Dalam era ketika pengawasan publik dan reaksi orang tua semakin cepat, keputusan untuk membawa siswa bepergian memang tidak sesederhana “asal izin keluar”.

Jeonbuk tampaknya sedang menghadapi dilema serupa. Secara pendidikan, kegiatan itu bernilai. Namun secara operasional, guru dan sekolah mungkin merasa risikonya terlalu tinggi. Itulah sebabnya, menyoroti angka penurunan tanpa membahas kondisi kerja guru akan membuat analisis menjadi dangkal. Jang Yeon-guk justru menunjuk titik yang paling krusial: bila beban guru tidak dikurangi, sulit berharap sekolah akan kembali aktif menyelenggarakan pembelajaran lapangan menginap.

Hingga saat ini, belum ada rincian kebijakan baru yang diumumkan. Belum diketahui pula model dukungan seperti apa yang akan dipertimbangkan pemerintah daerah atau otoritas pendidikan. Namun fakta bahwa isu ini dibicarakan dalam forum resmi dewan daerah menunjukkan satu hal: masalahnya sudah cukup serius untuk dianggap sebagai isu kebijakan pendidikan, bukan sekadar urusan teknis sekolah masing-masing.

Mengapa Penurunan di Sekolah Dasar Patut Menjadi Sorotan

Data bahwa tingkat pelaksanaan di SD hanya 42,8 persen layak mendapat perhatian khusus. Bukan hanya karena angkanya rendah, tetapi karena fase sekolah dasar adalah masa pembentukan rasa ingin tahu sosial dan spasial anak. Pada usia ini, banyak siswa mulai bisa memahami bahwa dunia di luar rumah dan lingkungan terdekat mereka ternyata sangat luas. Pengalaman pertama itulah yang sering menentukan cara anak memandang perjalanan, keberagaman daerah, dan belajar dari kenyataan langsung.

Ketika kesempatan itu berkurang, maka yang hilang bukan sekadar satu pengalaman menyenangkan bersama teman. Ada kemungkinan anak lebih sedikit bertemu situasi baru yang menantang mereka untuk beradaptasi. Mereka kehilangan pengalaman tidur jauh dari rumah dalam kerangka aman sekolah, belajar berbagi ruang, mengikuti jadwal bersama, memahami aturan kolektif, dan mengenal tempat asing secara nyata.

Dalam konteks Korea Selatan, ini juga relevan karena kesenjangan pengalaman antarsiswa bisa melebar. Tidak semua anak memiliki kesempatan bepergian bersama keluarga. Bagi sebagian siswa, perjalanan sekolah justru menjadi pintu utama untuk melihat wilayah lain di negaranya sendiri. Bila program sekolah berkurang, maka akses terhadap pengalaman itu menjadi lebih bergantung pada kondisi ekonomi dan kebiasaan wisata keluarga masing-masing.

Indonesia pun mengenal persoalan serupa. Ada anak yang sejak kecil terbiasa naik pesawat dan berpindah kota bersama keluarga, tetapi ada pula yang baru pertama kali melihat museum besar, pantai, atau kawasan bersejarah melalui program sekolah. Karena itu, kegiatan luar kelas yang dirancang baik sesungguhnya punya fungsi pemerataan pengalaman. Ia menghadirkan kesempatan belajar yang relatif lebih setara di antara siswa dari latar belakang berbeda.

Jeonbuk memberi contoh bagaimana penyusutan kegiatan sekolah dapat berdampak pada anak usia paling muda secara lebih tajam. Jika tren ini terus berlanjut, maka pengalaman dasar tentang mengenal daerah, budaya, dan kebersamaan lintas ruang bisa menjadi semakin terbatas. Dalam jangka panjang, itu berpotensi mengubah cara sekolah memandang pendidikan lapangan: dari sesuatu yang penting menjadi sesuatu yang dianggap terlalu merepotkan untuk dipertahankan.

Dampaknya Tidak Hanya ke Sekolah, tetapi Juga ke Daerah yang Dikunjungi

Ada dimensi lain yang menarik dari kasus ini, yakni dampaknya terhadap daerah tujuan perjalanan. Bagi siswa, study tour adalah kegiatan pendidikan. Namun bagi kota atau wilayah yang dikunjungi, kehadiran rombongan pelajar merupakan titik pertemuan awal dengan calon wisatawan masa depan. Seseorang yang pernah memiliki kenangan kuat tentang sebuah daerah saat masih sekolah bisa saja kembali ke sana bertahun-tahun kemudian bersama keluarga, teman, atau pasangannya.

Karena itu, penurunan wisata studi sekolah sebenarnya juga mengirim sinyal bagi sektor pariwisata domestik Korea Selatan. Ketika ruang pertemuan awal antara generasi muda dan berbagai daerah menyempit, peluang membangun kedekatan emosional dengan destinasi lokal juga ikut mengecil. Ini bukan soal jumlah pengunjung jangka pendek semata, melainkan soal bagaimana sebuah daerah dikenali, diingat, dan dirindukan.

Jeonbuk sendiri dikenal sebagai wilayah yang kaya warisan budaya, kuliner, dan tradisi. Nama Jeonju, misalnya, cukup akrab di telinga penggemar budaya Korea karena terkenal dengan hanok village atau kawasan rumah tradisional Korea, juga sebagai salah satu kota yang lekat dengan citra kuliner. Dari sudut pandang pendidikan, daerah seperti ini sangat cocok menjadi ruang belajar kebudayaan. Namun bila sekolah-sekolah di Jeonbuk sendiri mulai lebih jarang mengirim siswa dalam kegiatan menginap, maka ada pertanyaan yang lebih luas tentang vitalitas ekosistem perjalanan pendidikan di tingkat domestik.

Pembaca Indonesia bisa membandingkannya dengan kota-kota seperti Yogyakarta, Malang, Solo, atau Bandung, yang selama bertahun-tahun hidup berdampingan dengan arus kunjungan pelajar. Kehadiran rombongan siswa bukan hanya soal transaksi ekonomi untuk bus, hotel, atau rumah makan, tetapi juga soal peran kota-kota itu sebagai laboratorium budaya dan sejarah bagi generasi muda. Jika arus itu menurun drastis, dampaknya terasa pada dua sisi sekaligus: pendidikan dan ekonomi lokal.

Karena itulah, pembahasan tentang wisata studi sekolah sebetulnya tidak bisa disederhanakan menjadi perdebatan antara “perlu” atau “tidak perlu”. Yang lebih penting adalah bagaimana membuat kegiatan tersebut aman, terjangkau, bermakna, dan tidak membebani satu pihak secara berlebihan. Dalam kasus Jeonbuk, tanda paling jelas saat ini adalah bahwa keseimbangan itu belum tercapai.

Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Kasus Jeonbuk

Kisah dari Jeonbuk terasa relevan bagi Indonesia, terutama ketika perdebatan mengenai study tour di sekolah beberapa kali mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, perbincangan biasanya berputar pada tiga hal: biaya yang memberatkan orang tua, urgensi pendidikan dari kegiatan tersebut, dan aspek keselamatan siswa. Korea Selatan menambahkan satu unsur penting yang kadang kurang mendapat sorotan setara, yaitu beban kerja guru.

Pelajaran pertama adalah bahwa kebijakan pendidikan luar kelas tidak bisa hanya ditopang oleh niat baik sekolah. Jika negara atau pemerintah daerah menganggap pembelajaran lapangan penting, maka dukungan sistemik harus jelas. Misalnya, standar keamanan yang realistis, pembagian tanggung jawab yang tidak menumpuk pada guru, dukungan administrasi, hingga pedoman pelaksanaan yang tidak membingungkan.

Pelajaran kedua, pengalaman belajar di luar kelas memang perlu terus dievaluasi mutunya. Study tour yang hanya berisi perpindahan dari satu lokasi foto ke lokasi lain tanpa pendalaman materi tentu mudah dipertanyakan. Tetapi solusi atas kelemahan itu bukan selalu penghapusan total. Yang dibutuhkan justru desain kegiatan yang lebih edukatif, terukur, dan relevan dengan usia siswa.

Pelajaran ketiga, sekolah dasar memerlukan perhatian lebih. Anak usia SD belum bisa diperlakukan seperti siswa yang sudah mandiri. Karena itu, jika program untuk mereka dianggap penting, maka rasio pendamping, sistem keamanan, komunikasi dengan orang tua, dan dukungan logistik harus lebih kuat. Bila tidak, sekolah wajar memilih mundur karena risiko dipandang terlalu besar.

Kasus Jeonbuk juga mengingatkan bahwa pembelajaran budaya tidak cukup hanya mengandalkan layar. Di era ketika banyak siswa akrab dengan video pendek, tur virtual, dan konten digital, pengalaman hadir langsung di sebuah tempat tetap punya nilai yang tidak tergantikan. Melihat bangunan bersejarah secara nyata, mencium aroma kawasan tradisional, merasakan ritme kota asing, atau mengamati bagaimana masyarakat lokal hidup, adalah bentuk pengetahuan yang tidak selalu bisa dipindahkan ke buku maupun gawai.

Bagi pembaca Indonesia yang mengikuti perkembangan Korea Selatan, isu ini memberi wajah lain dari negeri yang sering dipandang serba rapi dan terorganisasi. Di balik citra modernnya, Korea juga bergulat dengan masalah yang sangat manusiawi: bagaimana menjaga kualitas pendidikan tanpa menjatuhkan beban berlebih pada guru dan sekolah. Itu pertanyaan yang sangat dekat dengan pengalaman banyak negara, termasuk Indonesia.

Tantangan Selanjutnya: Membuat Sekolah Mau Memilih Perjalanan Lagi

Sampai saat ini, yang muncul dari Jeonbuk masih berupa pengajuan masalah dan seruan untuk bertindak, bukan keputusan kebijakan final. Belum ada skema resmi yang bisa disebut sebagai solusi pasti. Namun justru di titik ini letak tantangannya. Mengajak sekolah kembali menjalankan wisata studi menginap tidak cukup dengan imbauan normatif bahwa kegiatan itu penting bagi siswa. Sekolah akan bertanya hal yang lebih konkret: siapa yang membantu merancangnya, siapa yang memikul tanggung jawab operasional, apa jaminan keamanannya, dan bagaimana jika terjadi insiden?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab, maka angka penurunan dari 82,4 persen ke 62,2 persen bisa saja berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Terlebih ketika sekolah dasar sudah menunjukkan penurunan paling dalam. Pada titik tertentu, pembelajaran lapangan menginap bisa berubah dari praktik umum menjadi pilihan langka yang hanya dilakukan sekolah dengan sumber daya sangat kuat.

Padahal, makna kegiatan ini dalam konteks Korea Selatan cukup besar. Ini adalah salah satu cara siswa bertemu dengan negerinya sendiri, bukan melalui slogan pariwisata, melainkan melalui pengalaman kolektif yang dirancang sebagai pendidikan. Dari sana, mereka belajar bahwa identitas nasional tidak berdiri di ruang abstrak, tetapi hidup di kota, desa, tradisi, makanan, lanskap, dan orang-orang yang mereka jumpai.

Jeonbuk kini menghadirkan pertanyaan yang sebenarnya sederhana, tetapi jawabannya kompleks: bagaimana mengembalikan kesempatan anak untuk mengenal wilayah dan budaya secara langsung, tanpa menjadikan guru sebagai pihak yang menanggung seluruh beban? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah perjalanan pendidikan di Korea tetap menjadi jembatan penting antara sekolah, daerah, dan generasi muda, atau perlahan menyusut menjadi kenangan masa lalu.

Bagi Indonesia, perkembangan ini patut diikuti karena mencerminkan dilema yang juga kita hadapi. Antara kebutuhan menjaga keselamatan, kewajaran biaya, kualitas pendidikan, dan beban tenaga pendidik, sekolah membutuhkan rancangan kebijakan yang matang. Jika Jeonbuk berhasil menemukan formulanya, pengalamannya bisa menjadi cermin berharga bagi negara lain di Asia yang sama-sama berusaha menjaga arti penting belajar dari dunia nyata di luar pagar sekolah.

Source: Original Korean article - Trendy News Korea